Yohanes Sulaiman <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
JA:
>Kalau di Indonesia, hubungan
>dagang antara NTT dengan Kalbar misalnya, bisa jadi jauh lebih mahal (tidak
>ekonomis), sehingga Kalbar lebih senang menyalurkan produksinya ke Malaysia.
>Lalu apa yang terjadi dengan wilayah lain yang membutuhkan produk tersebut?
>Belum lagi produknya yg rata-rata cuma produk pertanian, yang bisa didapat
>lebih murah dari LN. Toh sama-sama harus lewat laut dan udara.
YS:
Soal ini mungkin lebih baik berdiskusi dengan M. Irwan, habis dia yang
ekonomis,
sedangkan saya dan Mme. Mandica khan political scientists... :-)
Tapi saya akan berusaha menjawab sebisa saya:
Tergantung produknya. Kalau NTB bisa mensubstitusi Kalimantan, apa salahnya
NTB yang dagang dengan NTT? Hanya hubungan dagang Kalimantan dengan
Malaysia perlu diatur, jadi Kalimantan memiliki bagian besar dari revenue,
sedangkan
pusat menarik sedikit pajak. Sampai sekarang yang terjadi justru
kebalikannya....
Tapi masalahnya sebetulnya dari segi efisiensi, Indonesia masih sangat parah,
karena itu biaya transport ke propinsi lain masih sangat mahal. Karena itu
salah
satu projek pemerintah yang baru adalah mempertinggi efisiensi perhubungan
antar
propinsi dan memberantas KKN.
JA:
>
>Kesan yang didapat, federalism di jaman globalisasi ini akan makin
>menghilangkan keterikatan antar state. Bisa jadi semua yg ada di wilayah
>barat dan utara akan lebih bergeser ke negara-negara macam Malaysia,
>Singapura, dan Thailand. Yang di timur akan makin lebih dekat ke Philipina
>dan Australia.
I:
Chamber of commerce yang ada di setiap kota/state bukannya untuk mengontrol
perdagangan setiap businessman yang ada disitu yah??. Dan bukannya kontrol
yang diberikan Chamber of Commerce di dasari oleh ketentuan dari Washington?
Jadi kalau yang saya pikir diatas itu benar, menjawab pertanyaan Jeffrey,
kalau negara2 bagian engga' bisa sembarangan dagang dengan negara tetangganya,
sperti California dagang dengan Mexico atau Washington state, Oregon dagang
dengan Canada. Kalau kalau ini terjadi bisa di fine perusahaan dan state-nya
karena berdagang tanpa ijin pemerintah pusat.
atau mingkin di"boikot" dengan negara2 bagian lainnya...?.
JA:
>Contoh, produk beras. Tentu wilayah yg di atas lebih senang kalau mengimpor
>langsung dari Thailand. Meng-impose tax tinggi untuk produk pertanian
>(selagi masih boleh) tentu akan dipandang sebagai penyunatan dan pemaksaan
>kehendak oleh beberapa state yg punya jalur ekonomi lebih baik dengan luar
>negeri. Kelihatannya kok nantinya akan balapan berhubungan dengan LN, dan
>bukannya makin merasa sebagai satu bangsa, tetapi malah menjadi sesama
>pesaing.
>
YS:
Karena itu dalam memberikan pajak seperti itu, pemerintah pusat perlu
mengadakan
konsultasi dengan state. Kalau di US, sebelum pemerintah US memberlakukan
pajak baru atau memberikan MFN, eksekutif perlu berdiskusi dulu dengan
kongress
yang merupakan wakil-wakil dari pemerintah negara bagian.
I:
Mengenai pemerintah pusat hanya, tarik pajak untuk jaminan keamanan, itu juga
engga' sepenuhnya benar.
Setahu saya uang2 hasil pajak itu khan dialokasikan oleh pemerintah pusat
untuk project2 federal (proyek militer, NASA, dll), untuk project state
(pembangunan Interstate Roads, rail track, maintain jails, dll), juga untuk
tempat yang di declare emergency (kebakaran, flood, dll), selain untuk
retirement plan (401K), Social Security Fund, Medicare, disability funds dan
social service-social sercive yang lain. Plus uang tersebut ak akan dipakai
untuk mengaji federal officer (FBI, CIA, Justice Court) dan untuk ngurusin
Federal cases (Microsoft, dll).
Dan untuk menaikan Federal Tax, kalau engga' salah(?), juga diadakan poll
national untuk mengetahui pendapat rakyat.
kalau salah maapin aje. Mohon koreksinya...
Ichal
____________________________________________________________________
Get your own FREE, personal Netscape WebMail account today at
http://webmail.netscape.com.
