Penodongan kontrak politik, suatu pemaksaan kehendak.
Saya heran bin ajaib membaca penodongan-penodongan oleh para mahasiswa di
Sulsel dan Banda Aceh. Setiap ada pejabat datang lalu dikasih surat kontrak
yang isinya menyetujui suatu perjanjian atau kesanggupan dengan term-term
yang mereka kehendaki sendiri.
Tingkah polah kekanak-kanakan ini kan artinya menyalahi nafas demokrasi itu
sendiri. Coba kalau anda jadi pejabat yang datang ke Makasar lalu ditodong
untuk tanda tangan kontrak politik. Apa anda mau menanggung resiko digebuki
mahasiswa yang merangsek ke arah anda? Bisa-bisa benjut dong kalau nggak
menuruti kemauan mereka itu. Lalu mana itu nilai demokrasi yang
didengung-dengungkan itu? Memang mudah untuk menyerang kelompok lain sebagai
kelompok yang tidak demokratis, tetapi seenak jidatnya sendiri memaksakan
kehendak.
Keluhan mahasiswa dari kelompok pemaksa kontrak juga aneh bin ajaib.
Mahasiswa ini mengeluhkan kelompok mahasiswa lain yang tidak setuju
pemaksaan kontrak, dan ingin agar mereka kalau tidak setuju dengan isi
kontrak mereka silakan bikin surat kontrak versi mereka sendiri. Nah, apa
nggak aneh bin ajaib? Lalu apa esensi dari surat kontrak mereka itu? Masak
Amien disuruh menandatangani dua surat kontrak dengan isi yang berlawanan?
Lalu mana yang perlu dituruti. Mungkin mahasiswa ini baru selesai tripping
atau bagaimana ya.....:) Atau sebetulnya mereka sedang minta sekedar
autograph dari Amien doang tapi malu dan gengsi?
Kelompok mahasiswa ini juga aneh bin ajaib. Menteri, presiden, ketua MPR,
dan sebagainya itu kan tidak punya suara tunggal. Memaksa 3 orang menteri
tidak ada untungnya apa-apa. Kan mereka cuman pembantu presiden. Memaksa
presiden juga tidak berarti sudah sukses. Memangnya jaman Suharto? Kan masih
harus berurusan dengan DPR. Memaksa ketua MPR juga tidak bikin tuntutan
mereka selesai begitu saja. Memangnya ketua MPR itu yang punya MPR sehingga
dapat membuat keputusan seenaknya sendiri?
Kalau mereka ingin semuanya serba cepat dan potong kompas, lalu reformasi
apa yang mereka inginkan? Justru karena demokrasi yang kita inginkan itu,
risiko yg didapat ya semuanya harus didengar. Proses pengambilan keputusan
juga bakal lama. Itulah buah demokrasi. Kalau mau cepat pakai sistem
otoriter saja. Cukup pegang kepalanya, semua urusan bakal beres. Mau begitu?
Balik lagi ke jaman Suharto dong....:) Masak lupa alasan utama mengapa
stabilitas nasional jadi senjata ORBA? Mengapa sistem komando dipilih? Kan
agar semua bisa cepat selesai?
Jeffrey Anjasmara
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
