Sejauh ini saya masih percaya dengan Amien Rais. Rumor-rumor tentang Amien
Rais selalu saya golongkan tidak benar. Sepak terjang Amien yang terlalu
gemar bermanuver tidak pernah saya besar-besarkan. Cuman kelihatannya sikap
saya kok jadi makin berubah.
Apakah Amien sedang membangun kekuatan melawan Gus Dur? Apakah jabatan Ketua
MPR masih belum cukup? Mengapa ketua MPR melaksanakan pekerjaan Ketua DPR?
Dalam pandangan saya, Amien kok tidak berhenti-berhentinya bermanuver
politik pasti ada apa-apanya. 'Federasi' yang menjadi modal jualan kampanye
dan kurang bersambut ternyata disadarinya saat ini laku keras. Amien
kelihatannya sedang berusaha mengambil kredit dari situasi saat ini.
Amien adalah Ketua MPR dan menandatangani gerakan-gerakan yang menginginkan
kemerdekaan seperti kelompok Papua Barat tidak dapat diaku sebagai bagian
dari kegiatan pribadi. Di dalam image masyarakat Indonesia, Amien adalah
Ketua MPR period. Kalau Amien terlalu sering mengekspos dirinya, yang
dilihat adalah ketua MPR. Dengan demikian kalau Amien lebih senang jualan
obat dalam bermanuver, sebaiknya Amien meletakkan jabatan sebagai Ketua MPR.
Langkah Hamzah Haz perlu ditiru oleh Amien bila memang Amien merasa diri
satria. Jangan bersembunyi dengan kedok pribadi bila sekujur badannya tetap
terlihat sebagai Ketua MPR.
Amien, resignation is the only option for you!
Jeffrey Anjasmara
----------------------------------
Senin, 29 November 1999, 19:30 WIB
Amien Rais Tidak akan Gubris Peringatan
Jakarta, Antara
Ketua MPR Dr Amien Rais menegaskan dirinya tidak akan menggubris protes
keras Fraksi PDI-P yang memperingatkan dirinya yang terlalu banyak
membicarakan tentang sistem negara federasi.
Ketika mengawali pidatonya di depan ratusan pengunjuk rasa mahasiswa Papua
Barat (Irianjaya) se-Jawa dan Bali di Gedung MPR Jakarta, Senin, Amien
mengatakan satu pekan lalu dalam rapat BP MPR, oleh anggota Fraksi tersebut,
dirinya bahkan diminta mundur dari jabatan Ketua MPR.
Alasan anggota fraksi itu, katanya, karena dirinya dinilai tidak mengikuti
Tata Tertib MPR yang menyebutkan Ketua MPR tidak boleh membuat pernyataan
politik di luar ijin dari pimpinan MPR lainnya.
"Tetapi saya tidak akan menggubris ketentuan seperti itu, karena
saya juga warga negara Indonesia, selain Ketua MPR saya juga
anggota DPR," ujarnya.
Karena itu, katanya, dirinya juga punya hak untuk berbicara apa saja selama
bertanggung jawab dan tidak asal bunyi saja. Atas dasar itu pula, Amien Rais
bersedia menandatangani pernyataan sikap mahasiswa Papua Barat se-Jawa dan
Bali yang menuntut pengakuan kedaulatan negara Papua Barat. Selain itu,
Amien juga berjanji akan membawa masalah tersebut ke Badan Pekerja MPR untuk
dibahas.
Namun, ia mengatakan kesediaannya menandatangani pernyataan sikap tersebut
adalah atas nama pribadi dan bukan dalam kapasitas atas nama MPR semuanya.
Pernyataan sikap yang dituntut mahasiswa Papua Barat se-Jawa dan Bali adalah
agar pemerintah mengakui dan mengembalikan kedaulatan negara Papua Barat dan
tanggal 1 Desember 1961 sebagai hari kemerdekaannya, meninjau kembali
pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang dinilai cacat
hukum, dan menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua Barat.
Peringatan resmi
Sementara itu, pada hari yang sama, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) DPR secara resmi mengirimkan surat kepada pimpinan DPR,
serta pimpinan fraksi-fraksi Dewan agar memperingatkan Ketua MPR Dr Amien
Rais sehubungan ucapannya yang menganjurkan pembentukan negara federal.
"Ucapan-ucapan Amien Rais tentang negara federal sudah melanggar sumpah
sebagai wakil rakyat yang harus setia terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia," kata Ketua Fraksi PDI-P Dr Dimyati Hartono.
Dimyati Hartono menegaskan tindakan fraksinya tersebut semata-mata untuk
menunjukkan apa yang salah atau dilanggar Amien Rais, dan apa yang benar.
"Ketua MPR yang melanggar sumpah dalam TAP MPR disebutkan
bisa diganti antar-waktu," ucapnya.
Menurut dia, pimpinan MPR bersifat kolektif sehingga segala sesuatunya harus
diputuskan secara kolektif pula. "Jadi segala putusan politik yang
dikeluarkan Ketua MPR harus dibicarakan dulu secara kolektif di dalam
pimpinan tersebut," katanya. *
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
