Semoga anda bisa menghargai jasa-jasa para pejuang aceh ini yang dulu tetap setia walau Indonesia masih berumur sejagung, masih miskin, tanpa ibukota, diduduki oleh para serdadu NICA belanda, BELUM PUNYA ABRI (Tolong kasih tahu kepada para atase-atase militer terutama di Washington D.C., Tindakan TNI sangat memalukan, terutama TNI-AD. Sebagai seorang pelajar Indonesia di Amerika, sungguh memalukan mempunyai Angkatan Bersenjata yang tahunya hanya berhadapan dengan mahasiswa, orang sipil tak berdosa) Garuda Indonesia dimodalin dengan Emas Aceh Duta-duta besar pertama Indonesia pun dimodalin oleh Orang Aceh Bahkan cikal bakal TNI pun dimulai dari Bumi Aceh, mulai dari pesawat sampai kapal laut. Mardhika Wisesa Jasa Tanah Rencong bagi Indonesia Oleh T.H.M. Syahrul Azwar Kunjungan Presiden Pertama RI, Bung Karno, ke Aceh, telah menyentuh hati nurani rakyatAceh, untuk mendukung dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dalam pertemuan yang berlangsung pada 17 Juni 1948, dihadiri ratusan ribu rakyat, melimpah di jalan raya di depan Markas Divisi di Bireuen , antara lain mengatakan: ��... Saya ingin bertemu muka dengan rakyat Aceh yang selalu menjadi kenanganku. Bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyat Aceh cukup dikenal, bahkan oleh seluruh dunia, sebagai rakyat yang tidak mau dijajah Belanda. Rakyat Aceh yang telah mengalahkan beberapa bagian tentara Belanda; Rakyat Aceh yang telah mengadakan perjuangan mati-matian, bertempur, menolak, dan menahan imperialisme Belanda masuk ke daerah Aceh, sehingga karenanya Aceh menjadi �daerah modal� Republik Indonesia ... Rakyat Aceh menjadi inspirasi untuk mengobarkan semangat Bangsa Indonesia ... Saya mengetahui bahwa rakyat Aceh adalah pahlawan. Rakyat Aceh adalah contoh perjuangan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat menjadi obor perjuangan rakyat Indonesia ...�� Kegigihan perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia pada umumnya dan wilayah Aceh pada khususnya, membuat kawasan ini menjadi daerah yang utuh, tidak diduduki Belanda pada masa Perang Kemerdekaan 1945-1949. Kegigihan perjuangan rakyat Aceh menggugah hati Presiden Pertama RI, Bung Karno, hingga beliau menyebutkan Aceh sebagai ��Daerah Modal�� bagi perjuangan bangsa Indonesia ketika hampir seluruh wilayah Indonesia kembali dikuasai Belanda. Hanya sedikit yang mengetahui tercatat dalam sejarah, setelah Proklamasi dikumandangkan Soekarno-Hatta di Jakarta, Keresidenan Aceh adalah yang pertama berani dan sanggup mengibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh wilayah Aceh dari tingkat keresidenan sampai ke tingkat desa. Pada saat itu Jepang masih berkuasa penuh, dan Belanda bersama sekutunya mulai menguasai Sabang. Tanah Rencong itu termasuk lebih dulu dari daerah lain. Dalam waktu hanya sepuluh hari setelah Proklamasi, tepatnya pada 27 Agustus 1945, para perwira eks Giyugun di Koetaradja (sekarang Banda Aceh) mendirikan API (Angkatan Pemuda Indonesia), yang menjadi cikal bakal Angkatan Perang Indonesia. Kemudian namanya diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu Tentara Republik Indonesia (TRI) dan terakhir menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keberhasilan mendirikan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Tanah Rencong ini diakui oleh Jenderal Besar AH Nasution, mantan Menko Hankam/Kasad (dalam buku: AH Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan, jilid I, hal 444): ��... Aceh adalah daerah di Sumatra yang paling sempurna melaksanakan Proklamasi 17 Agustus 1945 berkat ketegasan pimpinan Teuku Nyak Arief dan kawan-kawan dan semangat kemerdekaan rakyat yang eksplosif yang pada tiap kesempatan meledak untuk merebut kemerdekaan kembali. Adalah aneh nampaknya, justru daerah yang paling jauh dari pusat, yang dapat berbuat demikian, yakni yang jauh dari pimpinan dan yang kurang sekali menerima instruksi-instruksi. Justru hal yang demikian membuktikan proklamasi sudah kehendak seluruh rakyat dan bukan bikinan Soekarno-Hatta dan Panitia Persiapannya saja. Mereka hanya menyalurkan. Di Aceh ini jauh lebih maju dan lebih konsekuen daripada di Jakarta sendiri tempat pemimpin Soekarno-Hatta.�� Wilayah Indonesia Aceh kemudian berhasil berperan menjadi ��daerah modal�� bagi bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan, ketika hampir seluruh wilayah Indonesia kembali dikuasai Belanda. Dengan cara ��barter��, keperluan perlengkapan tentara dan pemerintah RI diselundupkan ke Aceh dari Penang dan Thailand, antara lain senjata, amunisi, obat-obatan dan lain-lainnya. Selain itu, Aceh juga membiayai kegiatan duta-duta dan perwakilan RI di luar negeri dan perwakilan di PBB pada masa Perang Kemerdekaan. Di samping membiayai misi perjalanan Menteri Muda Luar Negeri RI, H Agus Salim ke Timur Tengah, dan mengikuti Konferensi Asia di New Delhi, Aceh juga membiayai pemerintah pusat di Yogyakarta ketika dalam keadaan vakum. Bantuan lain dari daerah Serambi Mekkah dalam usaha dapat mempertahankan kemerdekaan kita adalah dua pesawat jenis dakota dari rakyat Aceh kepada pemerintah RI, yakni Seulawah RI-001 dan Dakota RI-002, ditambah dengan sebuah pesawat jenis Avro Anson RI-004 dari pengusaha-pengusaha Aceh yang dibeli di Thailand, dengan pembayaran dalam bentuk emas murni. Pesawat RI-004 ini diserahkan sebagai sumbangan dari CTC (Central Trading Corporation) di Bukittinggi kepada Angkatan Udara RI. Tiga buah pesawat sumbangan dari rakyat dan pengusaha Aceh itu merupakan armada pertama milik RI yang digunakan untuk menembus blokade udara Belanda. Sedangkan kepada Angkatan Laut RI disumbangkan oleh pengusaha-pengusaha Aceh (melalui CTC) sebuah kapal berbobot mati 100 ton yang terkenal dengan nomor registrasi PPB 58 LB di bawah Komando Mayor (Laut) John Lie, untuk menembus blokade laut Belanda. Radio Rimba Raya di Takengon, Aceh Tengah, yang berkekuatan 350 watt telegrafi dan 300 watt telefoni, memiliki jangkauan pancaran sampai ke luar negeri. Radio yang kadang-kadang menamakan dirinya Suara Indonesia Merdeka itu, menyiarkan berita-berita perjuangan serta membantah isapan jempol Radio Batavia dan Radio Hilversum di Belanda, yang menyatakan Republik Indonesia lumpuh ketika Ibukota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dan pimpinan perjuangan Soekarno-Hatta ditahan dan diasingkan ke Bangka. Ketika hampir seluruh wilayah Indonesia kembali dikuasai Belanda, sejumlah pimpinan dan kesatuan TNI dari Jawa dan daerah lain hijrah ke Aceh. Di sana mereka mempersiapkan gerakan rakyat dalam bentuk perlawanan rakyat semesta. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, Banda Aceh dipersiapkan bila diperlukan untuk menjadi ��ibu kota darurat�� II bagi Republik Indonesia. Namun dalam perkembangannya Belanda tidak sanggup lagi melanjutkan nafsu perangnya. Belanda terpaksa menerima penyelesaian melalui perundingan Konferensi Meja Bundar, 23 Agustus 1949 di Den Haag. Sebagai rasa memiliki komitmen terhadap tegaknya proklamasi kemerdekaan Indonesia, rakyat Aceh melakukan long march ke front ��Medan Area�� ketika kota Medan (Sumatra Timur) jatuh ke tangan Belanda. Pada masa perang kemerdekaan di antara daerah-daerah di Sumatra, Aceh terkenal memiliki barisan pertahanan yang kokoh dan persenjataan yang kuat. Kegigihan dan keberanian yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Aceh mendasari alasan mengapa rakyat Aceh gigih dalam setiap perjuangan mengusir penjajah. Sifat dasar masyarakat Aceh ini juga diakui pemerintah Jepang, sehingga Aceh menjadi basis pertahanan tentara terkuat di Sumatra untuk menghadapi kemungkinan serangan Sekutu dari utara. Hal ini membawa dampak, persenjataan tentara Jepang sebagian besar disimpan di Aceh. Dua faktor inilah yang membuat Aceh memiliki barisan pertahanan yang kukuh dan kuat pada masa awal Kemerdekaan RI tahun 1945. Aceh mampu membentuk sebuah Komando Resimen Istimewa Medan Area atau RIMA. Dari hasil rampasan senjata tentara Jepang, pejuang Aceh melakukan long march ke front Medan Area, untuk membantu saudara-saudaranya sebangsa ketika kota Medan kembali dikuasai Belanda/NICA. Pengiriman pasukan ke Medan Area, yang bermarkas besar di kota Binjai, juga didasari adanya radiogram Panglima Komando Tertinggi Sumatra kepada pemimpin-pemimpin Aceh pada masa itu. Dengan berperan sebagai Daerah Modal, Aceh telah menjadi bidan bagi perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaannya diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Peranan Daerah Istimewa Aceh yang tidak kecil dalam menegakkan, mempertahankan dan mengamankan proklamasi kemerdekaan Indonesia di berbagai buku sejarah hampir tidak mendapat tempat yang proporsional dan tidak tercatat secuil pun dalam buku sejarah yang disusun Sekretariat Negara berjudul 30 Tahun Indonesia Merdeka periode 1945-1975. Sesungguhnya dalam sejarah masa lalu, jiwa rakyat di Aceh ada di Indonesia. Jiwa rakyat Aceh mewujudkan komitmen tegaknya negara Republik Indonesia telah dibuktikan pada masa-masa kemerdekaan. Batin rakyat Aceh sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan semangat seluruh bangsa Indonesia. Adanya pemikiran agar Aceh dipisahkan dari Indonesia adalah berawal dari sebagian kecil masyarakat yang menamakan dirinya GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang merasa kecewa yang sangat mendalam melihat kenyataan tidak adanya keadilan dan hampir seluruh kekayaan Aceh mengalir ke pusat. Kemudian berkembang lebih luas setelah penanganan dari pihak pemerintah Orba dan penerusnya secara kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan di provinsi paling barat di Indonesia ini tidak pernah berakhir. Ditambah lagi sampai dengan saat ini tidak ada sanksi hukum yang adil dan tegas kepada pelaku pelanggaran HAM pada masa DOM dan pasca DOM di Aceh yang menyangkut harkat dan martabat bangsa Aceh membuat rakyat Aceh menjadi sangat marah. Seperti diketahui korban pembunuhan, penculikan dan perkosaan pada masa DOM dan pasca DOM pada umumnya adalah rakyat banyak yang tidak tahu apa-apa. Akibat kekecewaan rakyat Aceh yang sangat mendalam selama ini, dan kesalahan Pemerintah Pusat yang dinilai sangat lamban dalam menyelesaikan permasalahan Aceh, tuntutan ��referendum�� (opsi: otonomi luas, federal atau merdeka) telah kental bergema di bumi Serambi Mekkah pada saat ini. Banyak yang memperkirakan bilamana referendum ini dilaksanakan sebagian besar rakyat Aceh akan memilih merdeka atau berpisah dengan Indonesia. Namun ada juga sebagian yang berpendapat, masih ada koridor kecil bagi pemerintah dalam mempertahankan Aceh tidak berpisah dengan Indonesia, yaitu dengan cara segera melakukan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat Aceh, ulama, mahasiswa, LSM dan tentunya juga pihak GAM, diikuti dengan langkah-langkah konkret oleh pemerintah. Dalam penyelesaian masalah Aceh ini kiranya semua pihak perlu mengenang kembali dan tidak melupakan sejarah masa lalu. Selain itu, setiap pihak harus selalu waspada terhadap tindakan-tindakan provokator yang dapat menjadikan keadaan bertambah rumit yang akhirnya dapat mengakibatkan perpecahan persatuan bangsa. u Penulis adalah seorang intelektual Aceh dan tinggal di Jakarta ____________________________________________________________________ Get free email and a permanent address at http://www.netaddress.com/?N=1
