Diplomat Indonesia Harus Tanggalkan Sikap Feodal
Agar Mampu MencerminkanSemangat Demokrasi dan Reformasi Jakarta, 3 Desember Diplomat Indonesia harus menanggalkan sikap feodal dan paternalistik yang kadang kala masih dipraktikkan di pos penempatan. Pendapat itu mengemuka dari Sarasehan Peringatan 50 Tahun Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN) yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri di Jakarta, Kamis (2/12). Menurut mantan Wakil Tetap RI di Jenewa, Agus Tarmidzi, diplomat Indonesia harus mampu mencerminkan semangat demokrasi dan reformasi dalam penempatan di luar negeri. Suasana politik Indonesia yang telah berubah ke alam demokrasi dan reformasi, menuntut diplomat Indonesia untuk sensitif terhadap segala perkembangan politik dalam negeri dan menjelmakan semangat reformasi dalam kinerja diplomasi Indonesia di pentas internasional. ''Sikap feodal dan paternalistik yang kadang-kadang dipraktikkan di pos penempatan harus ditanggalkan karena tidak sesuai perkembangan jaman,'' ujarnya. Diplomat harus menjelaskan kebijakan pemerintahnya bukan hanya kepada publik internasional, tetapi juga publik dalam negeri, agar program diplomasi dapat dimengerti dan didukung masyarakat tanpa tersandung hambatan politis. Selain itu, penguasaan informasi dan kemahiran melakukan negosiasi menjadi tuntutan mutlak untuk menghadapi perkembangan dunia yang pesat di segala bidang.
Senjata Ampuh Menurut Tarmidzi, informasi adalah senjata diplomasi yang sangat ampuh. Dalam hal sistem informasi tampaknya diplomat Indonesia agak ketinggalan. Untuk itu Deplu harus memiliki sistem centralised electronic data base sehingga dimana pun diplomat berada ia dapat mengakses segala jenis informasi. Mantan Dubes RI untuk Jepang, Wisber Louis, menekankan bahwa diplomat Indonesia sangat dituntut untuk mahir dalam bernegosiasi secara efektif baik politik maupun ekonomi. Ketrampilan bernegosiasi ini tidak diperoleh dari lahir melainkan merupakan paduan pelatihan dan pengalaman. Karena itu diusulkan agar "negosiasi internasional" dicantumkan sebagai materi pelatihan pejabat dinas luar negeri. Kehandalan bernegosiasi mutlak dikembangkan mengingat tekanan dalam negeri yakni tuntutan reformasi dan luar negeri dengan globalisasi dan liberalisasi. Berkaitan dengan itu, sudah waktunya melepas dikotomi politik dan ekonomi yang selama ini mengkotak-kotakkan diplomat Indonesia. Kepala Litbang Deplu Adian Silalahi menggarisbawahi bahwa untuk mempersiapkan diplomat yang profesional harus diperhatikan sistem rekrutmen, pelatihan dan pembinaan di lapangan. ''Karena ketiga mata rantai itu saling terkait,'' jelasnya. Disamping memperbaiki kualitas diplomatnya, menurut Tarmidzi, Deplu perlu berbenah diri dalam menyikapi tuntutan masyarakat atas pengelolaan yang bersih (good governance), pembangunan masyarakat madani, pemajuan hak asasi manusia (HAM), demokratisasi dan lingkungan hidup. (Y-2) |
