Pak Andi Yth.
Katakanlah memang yang salah dulunya itu adalah "orangnya" bukan sistemnya/bentuk
negara. Nah oleh karena itu, menurut Anda, kita tidak perlu merubah bentuk negara
kita. Toh, banyak lho negara yang menganut federasi akhirnya ambruk juga.
Lantas, apakah dengan tidak merubah bentuk negara kita ada jaminan tidak akan terjadi
lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh "man power"-nya itu? Saya bicara masalah
"peluang" di sini.
Memang di dunia ini selalau akan ada bad and good guys. Tapi jika peluang dikecilkan,
the bad guys tidak punya kesempatan untuk menunjukkan aksinya. Dengan demikian, yang
hanya akan muncul adalah the good guys saja.
Saya pikir inilah yang dimaksud oleh Pak Yusril dengan merubah sistem. Katanya kalau
sistem sudah bagus, kambing sekalipun dijadikan pemimpin tatap akan baik. Sebaliknya
kalau sistemnya bobrok, orang alim sekalipun akan tergoda untuk berbuat jahat.
Kalau tidak salah saya pernah baca posting di milis ini tentang penelitian terhadap
kejahatan dan peluang tersebut.
Jadi, marilah sama-sama kita mendukung federalisme Indonesia for everybody's good.
~~~~~~~~~~~
Disclaimer:
"Spelling should be pensioned off...
It terrorises human beings from birth."
(Gabriel Garcia Marquez)
On Tue, 7 Dec 1999 20:22:41 Ramadhan Pohan wrote:
>Salam,
>Dari pro-kon Surat 3 Permias (Jadi 4 setelah Portland menyatakan bergabung,
>red), ada yang mengaitkannya dengan gagasan Andi "Anto" Alifian Mallarangeng
>PhD. Kebetulan saya masih punya catatan dikit soal itu-- di antara segudang
>ide dari pakar jempolan yang masih langka di Indonesia ini. Berita ini ada di
>koran JP edisi Sabtu lalu, bukan Online.
>Mudah-mudahan ini bisa menjadi "penambah catatan anggota Permias DC", yang
>dalam diskusi benar-benar mendapat pencerahan bagus dari Mallarangeng.
>Memodifikasi gaya Okki, barangkali ada yang bisa dimari.
>
>salam,
>"penyimak pinggiran"
>####
>Persoalan Pokok Bukan Bentuk Negara
>//Referendum, Sentimen Kemerdekaan Aceh 80-90%//
>Andi Mallarangeng Di Depan Permias DC
>Washington DC, JP.-
>APABILA opsi merdeka masuk dalam referendum di Aceh, akan memberi peluang
>lepasnya Aceh dari bagian integral RI. Pada gilirannya akan diikuti
>daerah-daerah lain RI yang kaya-kaya untuk menuntut referendum dan opsi
>merdeka dan selanjutnya lepas dari Indonesia. Walaupun demikian, emosi yang
>menguat soal bentuk negara kesatuan dan federasi yang ramai dibicarakan
>sekarang sesungguhnya bukan persoalan dasar. Pelbagai kekeliruan berpikir
>yang terjadi sekarang pada gilirannya membuat tujuan reformasi menjadi
>melenceng.
>Wartawan pinggiran di Washington DC melaporkan tadi malam, pemikiran di atas
>tersimpul dari Dr Andi Alifian Mallarangeng dalam diskusi Permias (Persatuan
>Mahasiswa Indonesia di AS) Washington DC kemarin. Dalam diskusi di ruang
>serba guna KBRI Washington DC yang dipandu Ketua Permias Faransyah Jaya
>tersebut Dr Andi Mallarangeng banyak memberikan ulasan kritis menyangkut
>wacana perpolitikan Indonesia mutakhir.
> Dr Andi Mallarangeng mengatakan bagi orang Aceh referendum pada dasarnya
>adalah merdeka.
>''Karena referendum itu, bagi orang Aceh, opsinya tetap bersama RI atau
>merdeka. Kalau kita lihat, emosi orang Aceh terhadap referendum ini sangat
>besar sekali,''katanya, mengutip jumlah lebih sejuta orang yang turun ke
>jalan di Aceh beberapa waktu lalu.
>Menurut Mallarangeng, mereka yang turun ke jalan itu hampir semua merupakan
>pemilih terdaftar.
>''Kalau dilihat juga, yang mewakili sentimen di Aceh, tentang kemerdekaan itu
>bisa sampai 80-90%. Kalau diadakan referendum saat ini misalnya, itu 80-90%
>orang Aceh menuntut merdeka. Jadi lebih tinggi daripada prosentase Timtim 78%
>itu,''timpalnya, dengan catatan referendum itu hanya untuk orang Aceh yang
>ada di Aceh.
> Kalau persoalan Aceh tidak ditangani dengan baik, tambah pakar yang juga
>anggota Komite Pemilu (KPU) ini, itu bisa menjadi efek domino terhadap
>seluruh daerah di Nusantara. Sehingga kalau diadakan referendum, dan ada opsi
>merdeka, Aceh pun bakal lepas.
>''Maka, buat saya, yang lain pasti akan lepas juga. Riau, Irja, Kaltim dan
>yang kaya-kaya minta merdeka, dan Sulawesi yang tidak kaya juga pasti meminta
>merdeka. Ada juga daerah-daerah yang tidak kaya seperti NTT,NTB, Sulawesi
>Tenggara, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Jambi yang tidak punya minyak dan tidak
>kaya,''ungkap Mallarangeng sambil menyebut pelbagai daerah lainnya.
> Kesemua persoalan dan ledakan emosi merdeka dan tuntutan perubahan bentuk
>negara Indonesia, bagi doktor ilmu politik dari Northern Illinois University
>(1997) DeKalb, Illinois, AS ini, cukup memprihatinkan.
>''Banyak yang mengalami kekeliruan logika. Mereka mengerti bahwa persoalan
>kita adalah pemerintah otoriter, sentralisme kekuasaan, tapi kemudian
>menganggap solusinya adalah perubahan bentuk negara,''ujarnya.
>Perubahan itu, jelas dia, apakah tentang bentuk negara dalam arti merdeka
>sendiri-sendiri, seperti di Aceh atau tuntutan lain seperti di Riau, Sulawesi
>dll. Atau ada juga yang lalu ingin membentuk negara menjadi federasi.
>Menurut Dr Andi Mallarangeng, tuntutan tersebut menjurus salah kaprah.
>Sentralisasi kekuasaan era Soeharto, militerisme, pemupukan kekuasaan di
>tangan Soeharto, pelanggaran HAM maupun pelbagai akibat kekuasaan yang
>otoriter dulu, termasuk ketertinggalan daerah-daerah luar Jawa, memang cukup
>mengenaskan. Namun kambing hitamnya, seharusnya bukan karena Negara Kesatuan.
>''Kesalahan kita bukan bentuk negara yang salah, tetapi pada bentuk rezimnya
>yang keliru. Karena itu jawabannya adalah demokratisasi. Karena mengubah
>bentuk negara dari Kesatuan ke Federasi, tidak ada artinya kalau tidak ada
>demokratisasi di situ. Ini kekeliruan,''tegasnya.
>Ketua Jurusan dan pengajar Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Jakarta ini
>kemudian melakukan analisis komparatif negara kesatuan dan negara federasi di
>perlbagai negara. Maksudnya, supaya bangsa Indonesia dapat memberi pemaknaan
>yang baik.
>''Negara Federal seperti AS bisa berhasil. Tapi kan ada juga negara federal
>seperti Uni Soviet dan Yugoslavia juga ambruk. Ada juga negara kesatuan,
>seperti Indonesia. Tetapi ada juga negara Kesatuan yang berhasil seperti
>Perancis, di mana konsentrasi kekuasaannya justru berada di daerah,''paparnya.
>Lantas?
>''Jadi, apa bedanya negara federasi dengan negara kesatuan? Secara
>operasional, tidak ada lagi bedanya. Karena semuanya mengatur tentang
>distribusi kewenangan, distribusi kekuasaan di antara level-level
>pemerintahan. Semuanya sama,''timpal Dr Andi lagi, yang tampil mengenakan hem
>dan jas santai.
>Pakar yang S-1 nya diperoleh dari UGM ini kemudian menjelaskan perbedaan
>Kesatuan dan Federal yang letaknya hanya soal the origin of power atau di
>mana letak kedaulatan itu pada mulanya. Kalau negara kesatuan, pada mulanya
>adalah pemerintah pusat. Kalau negara federal, yang berdaulat itu pertamanya
>adalah negara-negara bagian, yang berdaulat sendiri-sendiri, yang kemudian
>bersepakat untuk membentuk pemerintah bersama dan melimpahkan sebagian dari
>kekuasaannya dan kewenangannya kepada pemerintah federal. Sebagian lagi
>kepada pemerintah lokal.
> ''Jadi hasilnya, distribusi kewenangan juga,''tegasnya.
>Dr Andi Mallarangeng menampik keinginan sebagian orang yang menganggap MPR
>bisa serta-merta melakukan perubahan bentuk negara Indonesia.
>''Nggak bisa dengan cara begitu. Pertama, MPR sendiri tidak berwenang, tidak
>mempunyai kewenangan untuk mengubah kita menjadi negara federasi begitu saja.
>Karena MPR ini dibentuk dalam konteks negara kesatuan. Kedua, di mana-mana,
>perubahan bentuk negara yang begitu mendasar, itu menghendaki persetujuan
>rakyat langsung,''jelasnya.
>Skolar ilmu politik yang berwajah ganteng ini kemudian mencontohkan
>Australia. Di Negeri Kanguru itu, ada keinginan mengubah bentuk negaranya
>dari Monarchi menjadi Republik. Perubahan itu dilakukan mutlak harus lewat
>referendum. Yakni harus melalui persetujuan 2/3 orang di Australia dan 2/3
>dari negara-negara bagian.
>''Kalau itu dilakukan di Indonesia, kita harus begitu, 2/3 harus setuju dan
>2/3 propinsi-propinsi juga harus setuju,''katanya.
>Jika referendum tetap ingin dilakukan di Indonesia, lalu bagaimana
>mekanismenya?
>''Jadi mestinya MPR bersidang dulu, lalu bersepakat dulu melakukan
>referendum, barulah dilakukan referendum. Nah persoalannya, kita tidak tahu
>hasil referendum itu. Kemungkinannya fifty-fifty. Sehinga sulit sekali
>mendapat 2/3,''ujarnya, menduga-duga.
>Dr Andi Mallarangeng menegaskan kembali sesungguhnya hasil akhir dari negara
>Kesatuan dan Federasi, sama saja. Yakni , distribusi kewenangan.
>''Nah kenapa kita tidak bisa melakuan distribusi kewenangan itu sekarang
>juga,''tanyanya, dengan nada retoris, kepada kalangan Permias.
>''Inti dari persoalan di negara kita adalah bukan bentuk negara, tetapi
>distribusi kewenangan dan demokratisasi. Ketika orang bicara federasi,
>merdeka, dia membuat fokus kita terhadap institusionalisasi demokrasi menjadi
>melenceng,''timpalnya, agak menyesalkan.
> Padahal, imbuhnya, bangsa Indonesia sekarang mempunyai kesempatan untuk
>melakukan koreksi total terhadap pemerintahan otoriter era Soeharto dulu.
>Koreksi itu yakni dengan menerapkan demokrasi. Institusionalisasi dari
>sistem demokrasi, yaitu bagaimana semua komponen dalam sistem politik dapat
>bertenaga, apakah itu parpol, pemilu, lembaga parlemen yang berdaya,
>eksekutif yang responsibel, dan judiciary yang independen.
>''Itu yang mestinya menjadi fokus kita untuk mewujudkan kembali kedaulatan
>rakyat itu. Kalau kita terus-menerus, kehilangan fokus dengan pelbagai isu,
>persoalan ini tidak akan bisa diselesaikan, dan kemudian sistem politik kita
>tidak akan pernah sampai pada titik stable democracy, consolidated
>democracy,''paparnya, panjang lebar.
>Diakuinya bahwa langkah tersebut memang merupakan jalan yang panjang. Tetapi,
>ia yakin, itu sangat signifikan.
>'' Inilah isu yang jauh lebih penting, menyangkut persoalan pokok kita,
>dibandingkan dengan persoalan-persoalan bentuk negara,''tegas dia, dibalas
>anggukan membenarkan dari sebagian Permias.
>
Get your FREE Email at http://mailcity.lycos.com
Get your PERSONALIZED START PAGE at http://my.lycos.com
