Dari Hilversum. JA ------------------------ * SIAPAKAH GOLONGAN TURKI MUDA DALAM TNI? Dua pekan menjelang tahun 2000, perbedaan pendapat di kalangan TNI bahkan di kalangan eksekutif dan legislatif mulai tersingkap. Hal ini nampak dari ucapan-ucapan beberapa jenderal serta diundangnya seorang Pangdam ke DPR. Suatu gempa politik tampaknya akan terjadi. Dan siapa berada dibelakang manuver-manuver politik akhir-akhir ini? Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Siapa lagi kalau bukan Soeharto, mantan presiden yang pura-pura sakit dan terus menerus berhubungan dengan orang-orangnya yang ada di dalam pemerintahan dan khususnya di TNI. Kalangan-kalangan politik di Jakarta menunjuk pada pernyataan Pangkostrad Letjen TNI Djaja Suparman yang mirip-mirip ancaman. Ia mengkuatirkan para prajurit Kostrad akan sakit hati dan bersikap membabi buta karena berita pemanggilan sejumlah jenderal ke DPR dan KPP-HAM. Di satu sisi memang pendapat perwira pendukung Soeharto ini dianggap bisa memperburuk citra TNI sendiri. Namun di sisi lain sikap Djaja dianggap masih wajar dan merupakan bentuk ketersinggungan pribadi sebagai prajurit. Seorang pendukung Menko Polkam Wiranto yang lain Kapuspen TNI Mayjen Sudrajat, mengatakan kepada harian Terbit: "Itu wajar dan bukan ancaman. Ini kenyataan nyata yang dihadapi prajurit yang begitu loyal kepada korps, di negara mana pun". Tetapi pengamat militer Hasnan Habib mengaskan, sikap Djaja itu malah akan memperburuk citra TNI di mata rakyat Indonesia dan internasional. Rencana pemanggilan itu bukan merupakan tuduhan bahwa sejumlah jenderal telah melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia di beberapa wilayah Indonesia. Pemanggilan itu sebatas meminta konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut atas penemuan bukti di lapangan. Bagi Hasnan, pernyataan Pangkostrad itu merupakan upaya mencegah pemanggilan tersebut. Seharusnya Djaja bersikap terbuka. DPR berhak memanggil siapa saja termasuk Presiden sekalipun. Jika Pangkostrad ini bisa meramalkan tindakan membabi buta akan dilakukan para prajurit, maka ia wajib mencegahnya. Sebagai komandan dia harus mampu meredam gejolak emosi bawahannya. Sesuai hukum Jenewa, setiap petinggi militer yang melakukan tindakan melawan hukum, perusakan gedung sekalipun, maka ia harus dihukum. "Jika pengadilan militer internasional yang bertindak, apa jadinya wajah TNI kita?", ujarnya. Sebaliknya pengamat LIPI Indria Samego mengatakan, sikap Djaja itu hanya meminta agar TNI tidak dipermalukan di depan publik. Ia mempertanyakan mengapa seorang Sofyan Wanandi tidak disikapi secara negatif? Ia menilai adanya perlakuan diskriminasi hukum saat ini. Yang menarik perhatian banyak orang adalah ucapan seorang jenderal lain yaitu Mayjen Agus Wirahadikusumah. Sebelumnya ia sudah melontarkan ide penghapusan koramil, babinsa dan pembatasan kodam-kodam yang cenderung berpolitik. Lalu ia bilang ada kekuatan yang bermaksud menjatuhkan pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Di TNI saat ini Agus Wirahadikusumah merupakan jenderal pemikir yang menonjol bersama Agus Wijaya, Kaster TNI. Yang mengejutkan adalah keterangannya bahwa orang yang mau menjatuhkan Gus Dur itu adalah orang "yang merasa keinginannya tidak tercapai. Baik untuk menjadi wapres maupun presiden". Maka dari petunjuknya itu tidaklah sulit bagi para pakar politik untuk menebak siapa orang itu. "Jelas yang ditujunya adalah Jenderal Wiranto, Menko Polkam saat ini yang masih belum mau minta berhenti dari TNI. Padahal jenderal-jenderal lain di kabinet Gus Dur sudah mengirim surat meminta berhenti dari TNI", kata seorang pengamat. Di DPR, Mayjen Agus Wirahadikusumah mengaku pandangan-pandangannya hanya didukung sebagian kecil perwira TNI. "Hanya sekitar 20 persen", ujarnya. Tetapi mengapa ia berani mengkritik kebijakan TNI? Padahal mantan pendukung Benny Moerdani, Letjen Purnawirawan Bambang Triantoro mengatakan, Agus seharusnya melepaskan terlebih dahulu uniformnya kalau ia mau berbicara soal politik. Seorang prajurit itu harus patuh kepada atasan. Maka kini timbul pertanyaan mungkinkah Agus berani mengutarakan pikiran-pikirannya karena merasa didukung Panglima Tertinggi TNI yaitu Presiden Abdurrahman Wahid? Yang jelas, menurut seorang mantan komandan batalyon di Timor Timur, "jenderal yang paling banyak menguasai pasukan adalah Pangkostrad dan bukannya KSAD". Tetapi bukankah Prabowo Subianto dahulu pun menguasai Kostrad tetapi tidak berhasil? tanya seorang pengamat. Sehubungan dengan itu menarik untuk menyimak tulisan di harian Kompas kemarin mengenai "Young Turks" yang dibentuk tahun 1973 di Muangthai. Tahun 1977 mereka merekayasa kudeta terhadap pemerintahan Thanin. Kudeta dilancarkan tahun 1981 karena mereka konon mencium ada usaha sekelompok orang mau mengubah sistem negara. Di Filipina pun pada tahun 1986 ada kelompok perwira militer muda yang bergerak di bawah kepemimpinan Gregorius Honasan. Mungkinkah Kompas ingin membuka tabir "Young Turks" di TNI yang saat ini tidak puas terhadap para senior mereka. Ataukah Kompas yang sangat dekat dengan Gus Dur ingin mengingatkan elit politik sipil tentang gempa politik yang datangnya tiba-tiba ibarat suatu gempa tektonik? ______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
