JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Yasril Ananta
Baharuddin menyesalkan rencana Wakil Presiden Megawati
Soekarnoputri berlibur bersama keluarganya ke Hong Kong.
Masalahnya, tutur Yasril, saatnya tidak tepat bagi Mega untuk
berlibur mengingat Maluku -- persoalan yang harus ditangani Mega
sesuai perintah Presiden Abdurrahman Wahid -- masih gawat.
Yasril menyatakan dia tak bermaksud menentang hak-hak pribadi
Mega untuk menikmati berlibur. Namun, papar Yasril, hendaknya
sebagai pejabat tinggi yang bertanggung jawab dengan masalah
Maluku, Mega bisa memprioritaskan kepentingan negara.
''Keadaan Ambon ini begini gawat, sementara itu saya
memperoleh informasi Ibu Wapres malah akan berlibur bersama
keluarganya di Hong Kong dalam waktu dekat ini. Kalau tidak
salah besok (hari ini -- Red), mereka akan berangkat,'' ujar
Yasril, di Jakarta, kemarin.
Yasril -- yang memimpin Komisi I yang bertugas menangani
masalah politik, luar negeri, dan penerangan -- menyatakan dia
menghormati acara berlibur itu sebagai hak Wapres. Namun, Yasril
mengingatkan bahwa keadaan negara sesungguhnya harus lebih
didahulukan. ''Jadi harus ada sense of priority,''
tegasnya lagi.
Idealnya, papar Yasril, jika Presiden memutuskan untuk
melakukan perjalanan ke Irian Jaya (Irja) pada 31 Desember
nanti, umpamanya, maka Wapresnya berada di Aceh, daerah yang
juga tengah bergolak. ''Jadi tidak malah berlibur ke Hong Kong,
apalagi ditambah urusan Ambon dan Maluku ini lagi gawat. Ini
bagaimana? Ini kan menjadi tanggung jawab beliau,'' tutur
Yasril.
Di tempat terpisah, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) DKI Jakarta, Roy B Janis, mengatakan tak
tepat menghubung-hubungkan partainya dengan pertikaian bernuansa
SARA di Ambon. Ia dengan tegas menepis tuduhan bahwa PDI-P ikut
terlibat dalam kasus Ambon yang berkepanjangan dan makan korban
ratusan jiwa.
Menurut Roy, secara internal saja kader-kader PDI-P di Ambon
tidak bertikai, apalagi eksternalnya. Ia mengakui pertikaian di
Ambon yang telah berlangsung hampir setahun itu makin panas saja
belakangan ini. Tapi, menurutnya, konflik itu tak sampai
menyentuh kader-kader PDI-P. ''Meskipun ada yang Islam dan
Kristen, mereka (para kader PDI-P -- Red) tetap rukun dan saling
membantu,'' kata Roy, di Jakarta, kemarin.
Ditemui pada acara Komitmen Bersama Tentang Negara
Kesatuan RI di Jakarta, kemarin, Roy berpendapat untuk
menyelesaikan permasalahan di Ambon, pemerintah harus mencari
dan mengungkap aktor intelektual dan provokator yang telah
menyulut kerusuhan.
Maluku Tenggara
Aksi nyata pemerintah untuk menuntaskan pertikaian di Ambon
juga menjadi harapan sejumlah tokoh masyarakat Maluku Tenggara
yang tergabung dalam Keluarga Besar Masyarakat Maluku Tenggara
(KBMMT). Dalam pernyataannya di Jakarta kemarin, mereka menuntut
tindakan nyata Kabinet Persatuan Nasional untuk membantu korban
kerusuhan sosial di kepulauan yang terletak di tenggara Provinsi
Maluku tersebut.
Ketua KBMMT Thaher Hanurun mengaku sedih atas minimnya
perhatian media dan pemerintah terhadap gejolak sosial di
wilayah tersebut. ''Wilayah Maluku Tenggara memang jauh dari
Jakarta. Bahkan, dibutuhkan berlayar semalam dari Ambon, yang
kapalnya hanya ada dua pekan sekali. Kalau demikian, apakah kami
bukan bagian dari bangsa ini?'' ujar Thaher dalam konferensi
pers di Gedung Dewan Pers Jakarta kemarin.
Thaher menegaskan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Maluku
Tenggara (Maltra) tidak kalah tragisnya dibandingkan wilayah
Maluku lain. Kendati kondisi di lapangan relatif lebih
terkendali dibandingkan di Ambon atau Maluku Utara, namun
ketegangan sosial masih terjadi sampai kemarin, seperti di Tual,
Kepulauan Kei, atau di Larat di Kepulauan Tanimbar.
Saat ini, ungkap Thaher, ada sekitar 50 ribu lebih rakyat
Maltra yang mengungsi ke berbagai tempat karena kampungnya sudah
rata dengan tanah. Pengungsian terbanyak berada di Tual, ibu
kota Kabupaten Maltra, 20 ribu orang lebih.
Kerusuhan sosial bernuansa SARA di Maltra, pertama kali
meledak pada 31 Maret 1999 sebagai imbas dari kerusuhan sosial
di Ambon. Ini terus berlangsung sampai 3 Mei 1999 lalu dan
ketegangan sosial terus dirasakan sampai sekarang. Sebanyak 124
jiwa tewas dan ratusan orang lainnya luka-luka.
Pada hari yang sama, sekitar 20 orang warga Halmahera yang
tergabung dalam Komite Solidaritas Kemanusiaan Matiikabansana
Jakarta menemui Ketua Fraksi Reformasi Hatta Radjasa di Gedung
DPR RI, Jakarta, kemarin. Mereka meminta pimpinan DPR untuk
mendesak Panglima TNI agar menambah pasukan di Ternate.
Kerusuhan di Ternate kemarin bahkan sempat menelan ratusan
korban jiwa. ''Kerusuhan di Ternate semakin hebat dan warga
Muslim tampaknya semakin terdesak,'' kata Hasyim Alhar, salah
seorang anggota delegasi.
Dari Surakarta, Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) Jateng
menentang gagasan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) agar
mendatangkan pasukan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menarik
ke luar TNI/Polri dalam mengamankan situasi Ambon. ''Kami
menolak campur tangan kekuatan asing dalam bentuk pengiriman
pasukan perdamaian PBB di tanah air,'' tulis pernyataan sikap
FPIS yang diteken ketua dan sekretarisnya, Taharudddin dan Ahmad
Sigid.
