Saya juga setuju. Harusnya kelompok PDIP seperti Mega tidak perlu dipasang
jadi Wapres, dan PDIP cukup jadi partai oposisi saja. Kalau poros tengah
kalah, maka poros tengah yang jadi partai oposisi. Dari dulu saya
berpendapat demikian. Kan anda yang tidak setuju. Masak lupa?
>From: Irwan Ariston Napitupulu <[EMAIL PROTECTED]>
>Reply-To: Indonesian Students in the US <[EMAIL PROTECTED]>
>To: [EMAIL PROTECTED]
>Subject: SWA: Efektivitas Pembagian Kekuasaan
>Date: Thu, 6 Jan 2000 11:25:55 EST
>
>Saya forwardkan tulisan rekan saya dimuat di majalah SWA.
>Semoga bisa menjadi masukan yg berarti.
>
>Sejak dari awal, saya sudah tidak setuju dengan kabinet
>arisan (dagang sapi) seperti sekarang ini. Sudah seharusnya
>hanya orang2 yg bisa dipercaya dan loyal kepada presiden dan
>wapres sajalah yg seharusnya duduk dalam kabinet karena
>memang pada akhirnya presiden dan wapreslah yg akan
>bertanggung jawab atas keberhasilan kabinetnya.
>
>Reshuffle kabinet dimata saya sudah menjadi keharusan
>untuk dilakukan segera bila Gus Dur-Mega ingin pemerintahanya
>bisa berjalan dengan efektif.
>Biarlah kekuatan lain menjadi kekuatan oposisi agar
>pemerintahan bisa berjalan dengan lebih efektif.
>
>
>jabat erat,
>Irwan Ariston Napitupulu
>
>--------
>FWD
>--------
>SWA Edisi No. 26 Januari 2000
>
>Praktek Bisnis
>
>Efektivitas Pembagian Kekuasaan
>
>Nama Microsoft tak asing lagi di telinga kita. Banyak produknya
>beredar di pasaran dan sebagian di antaranya kita gunakan sehari-hari.
>Kita juga tahu, Bill Gates adalah pendiri, pemilik sekaligus CEO
>perusahaan itu. Dari cerita-cerita yang kita baca, tampak begitu
>dominannya Gates di Microsoft. Bahkan di mata publik Amerika
>Serikat, Microsoft identik dengan Gates. Ibaratnya, tiada Microsoft
>tanpa Gates.
>
>Opini publik negara Paman Sam ini saya yakini kebenarannya sampai
>suatu saat saya iseng-iseng membaca Majalah Forbes (kalau tak salah
>edisi 2 Desember 1996), yang memuat wawancara dengan Adrian King,
>mantan karyawan Microsoft. Yang mengejutkan, King mengatakan,
>"Microsoft bisa saja kehilangan Bill Gates, tapi tak akan bisa bertahan
>tanpa Steve." Siapakah Steve? Selidik punya selidik, yang dimaksud ternyata
>Steve Ballmer, presiden perusahaan dan pengatur strategi persaingan
>Microsoft.
>
>Gates dan Ballmer adalah kenalan lama. Keduanya bertemu pada 1973
>ketika kuliah di Universitas Harvard. Ballmer kemudian lulus dengan
>predikat magna cum laude, sementara Gates drop out dan mendirikan
>Microsoft bersama konco SMA-nya, Paul Allen. Ballmer akhirnya juga
>drop out dari program MBA Universitas Stanford gara-gara
>diiming-imingi Gates sejumlah uang untuk bergabung dengan Microsoft.
>
>Ternyata, pilihan Gates tidak salah. Di bawah kendali Ballmer, Microsoft
>berhasil meluncurkan Windows yang membuat IBM kelimpungan. Kini kita semua
>melihat bagaimana Windows merajai sistem operasi
>komputer di dunia. Kuncinya tak cuma kepiawaian Ballmer, tapi juga
>kesediaan Gates berbagi kekuasaan dengan Ballmer dan loyalitas
>Ballmer kepada Gates. Boleh dikatakan, Gates mempercayakan
>sepenuhnya pengembangan peranti lunak kepada Ballmer.
>
>Hal serupa terjadi di Chrysler, antara dua Bob: Bob Eaton dan Bob
>Lutz. Ketika Eaton ditunjuk menggantikan Lee Iacocca pada 1992, ia
>sadar akan tugas beratnya mempertahankan citra Chrysler di bawah
>Iacocca yang sangat legendaris itu. Eaton memutuskan berbagi
>kekuasaan dengan Lutz, karena tidak sanggup menyandang beban
>tersebut sendirian. Lutz diberi kewenangan penuh di bidang produksi
>mobil mengingat pengalamannya selama bertahun-tahun tak hanya di
>Chrysler, tapi juga di Ford, pesaing berat Chrysler.
>
>Sayangnya, duet duo Bob di Chrysler kini bubar jalan karena Lutz
>menerima tawaran sebagai CEO Exide Corp., produsen aki mobil
>terbesar di AS, sebulan setelah Chrysler merger dengan Daimler-Benz
>AG di akhir 1998. Dengan skala perusahaan yang makin meraksasa dan
>situasi pengambilan keputusan yang makin kompleks serta mengingat
>posisi kedua pihak yang sejajar, jelas Eaton perlu berbagi kekuasaan
>dengan mitranya dari Jerman, Jurgen Schrempp.
>
>Bagaimana bentuk pembagiannya, itulah yang kini ditunggu banyak
>pihak. Namun, kemungkinan besar akan berdasarkan bidang usaha:
>Chrysler tetap di bawah kendali Eaton sementara Schrempp tetap
>mengurusi Daimler dari Jerman. Keduanya perlu kompromi untuk
>keputusan yang menyangkut seluruh perusahaan yang kini bernama
>DaimlerChrysler AG.
>
>Situasi yang lebih rumit dihadapi Sanford Weill dan John Reed setelah
>Citicorp merger dengan Travellers menjadi Citigroup Inc. Meski
>tergolong eksekutif hebat, Weill maupun Reed terbiasa menjalankan
>one-man show selama bertahun-tahun. Gaya mereka pun berbeda: Weill
>senang sesuatu yang bersifat praktikal, sementara Reed lebih suka
>memperhatikan hal-hal yang strategis. Pembagian kekuasaan atas dasar
>bidang usaha perlu dirumuskan secara rinci, mengingat selain memiliki
>kemiripan bisnis (bank komersial versus bank investasi dan asuransi),
>Citicorp dan Travellers juga sama-sama memiliki basis pelanggan di AS.
>
>Pembagian kekuasaan di AS ternyata merembet sampai tingkat negara.
>Presiden Bill Clinton tidak ketinggalan berbagi kekuasaan dengan Wakil
>Presiden Al Gore. Kewenangan Gore yang paling menonjol adalah
>keleluasaannya mereformasi birokrasi pemerintahan federal AS dalam
>rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah kepada
>masyarakat.
>
>Bahkan, Clinton tak segan-segan mengakomodasi usulan Gore
>mengangkat sejumlah menteri dan pejabat tinggi, kalau itu memang
>diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Contohnya,
>Carol M. Bowner yang ditunjuk sebagai kepala Environmental
>Protection Agency (EPA, semacam Bapedal di Indonesia) atas
>rekomendasi Gore untuk merespons perhatian masyarakat yang semakin
>besar terhadap kualitas lingkungan hidup. Gore percaya Browner
>mampu memperbaiki kinerja EPA yang selama ini dianggap terlalu
>berpihak pada perusahaan-perusahaan besar.
>
>Pembagian kekuasaan dalam Pemerintahan Clinton tersebut berbeda
>dari pembagian kekuasaan dalam Pemerintahan Gus Dur. Karena, tak
>seperti Clinton yang memperoleh mandat penuh dari rakyatnya, Gus Dur
>menjadi presiden karena dukungan Poros Tengah dan (sebagian) Partai
>Golkar. Clinton membagi kekuasaannya kepada Gore berdasarkan
>karier politiknya yang cemerlang hingga mencapai jenjang senator dari
>negara bagian Tennessee. Sementara Gus Dur harus berbagi kekuasaan
>untuk membayar utang jasa para pendukungnya, di samping untuk
>menghormati PDI Perjuangan sebagai parpol pemenang pemilu.
>
>Tampak terdapat bias politik dalam pembagian kekuasaan di negara
>kita, yang menyebabkan kurang teperhatikannya faktor-faktor penentu
>pembagian kekuasaan: kerelaan pemegang kekuasaan, serta loyalitas
>dan profesionalisme penerima limpahan kekuasaan. Soal kerelaan, saya
>kira hanya Gus Dur yang bisa menjawabnya. Namun untuk loyalitas dan
>kemampuan kerja, bisa dipermasalahkan. Kepada siapakah para
>menteri Kabinet Persatuan Nasional (KPN) -- yang berasal dari
>berbagai parpol itu -- akan (lebih) loyal? Dalam kasus Gore, loyalitasnya
>jelas kepada Clinton, karena keduanya berasal dari Partai Demokrat, dan
>Clintonlah yang mengajak Gore menjadi pendampingnya dalam pemilihan
>presiden
>hampir 8 tahun silam.
>
>Kemudian, seperti diungkapkan Gus Dur, penyusunan KPN dilakukan
>dengan sistem garansi dari elite politik kepadanya. Sehingga, bisa jadi ia
>tidak mengetahui secara persis kemampuan kerja semua menterinya. Selain
>itu,
>persepsi sang pemberi garansi soal kemampuan kerja seorang menteri dapat
>berbeda dari persepsi dan harapan Gus Dur. Kalau perbedaannya terlalu jauh,
>harapan Gus Dur bisa menjadi hampa.
>
>Di sinilah bahaya bias politik. Karena tekanan-tekanan tertentu yang
>tidak relevan, sang pemegang kekuasaan tak lagi mampu membagi
>kekuasaan yang dimilikinya secara objektif. Akibatnya, ia akan berada
>pada posisi dilematis: kalau memang rela, ia perlu siap kecewa; kalau
>tidak rela, bagi-bagi kekuasaan akan berubah menjadi ajang bagi-bagi
>jabatan. Dengan kata lain, mereka yang memperoleh jabatan hanya akan
>menjadi pajangan yang indah tanpa memiliki kewenangan bertindak yang
>sesungguhnya.
>
>Meski dilakukan secara objektif pun, pembagian kekuasaan bisa
>menjadi tidak efektif sejalan dengan melunturnya loyalitas penerima
>kekuasaan. Contohnya, yang terjadi di Malaysia. Selama bertahun-tahun
>Mahathir Mohammad menyiapkan Anwar Ibrahim sebagai calon
>penggantinya. Anwar didudukkan di beberapa pos menteri agar
>profesionalismenya meningkat, sekaligus untuk dilihat seberapa jauh
>loyalitasnya kepada Mahathir.
>
>Proses penyiapan tersebut seolah-olah mencapai puncaknya ketika
>Anwar ditunjuk sebagai Wakil PM (menggantikan Ghaffar Baba)
>merangkap Menteri Keuangan. Di situ mulai tersirat adanya pembagian
>kekuasaan antara Mahathir dan Anwar, khususnya di bidang ekonomi.
>Sayang, sebelum pola pembagian kekuasaan terbentuk, Malaysia
>tertimpa krisis moneter. Keduanya kemudian berbeda pandangan
>tentang cara mengatasi krisis.
>
>Perbedaan itu tampak kian menajam, dan membuat Mahathir
>menganggap Anwar tak lagi loyal kepadanya. Karier politik Anwar yang
>cemerlang berakhir tragis: ia tidak hanya dipecat sebagai Wakil PM dan
>Menkeu, tapi juga dijebloskan ke penjara dengan tuduhan korupsi.
>Pembagian kekuasaan yang berlangsung mulus pada awalnya, harus
>bubar di tengah jalan -- malah berubah menjadi perseteruan di antara
>keduanya.
>
>Bias terhadap faktor-faktor tertentu dan lunturnya loyalitas akibat
>perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di organisasi negara, tapi juga di
>organisasi perusahaan. Banyak merger dilakukan sekadar untuk
>meningkatkan pangsa pasar (sangat bias terhadap pangsa pasar). Para
>pebisnis lupa, besarnya pangsa pasar membawa konsekuensi besarnya
>kekuasaan dan tingginya heterogenitas.
>
>Tak semua orang sanggup menggenggam kekuasaan yang begitu besar,
>sehingga perlu dibagi. Namun, heterogenitas yang demikian tinggi
>membuat loyalitas sulit tercipta. Lihat, umpamanya, kasus merger
>Daimler dan Chrysler. Katakan, Schrempp dan Eaton mau berbagi
>kekuasaan. Namun jangan lupa, kedua perusahaan memiliki budaya
>berbeda, gaya kepemimpinan kedua CEO-nya pun berbeda.
>
>Perbedaan tersebut sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan. Dan
>sekecil apapun perbedaannya, bukan tidak mungkin dapat menciptakan
>persepsi, bahwa salah satu pihak telah luntur loyalitasnya dalam menjaga
>keutuhan perusahaan hasil merger. Persepsi negatif terhadap loyalitas jelas
>menganggu kelancaran proses pembentukan pola pembagian
>kekuasaan. Dan tanpa pembagian kekuasaan yang efektif, kehancuran
>merger hanya tinggal menunggu waktu.
>
>Budi W. Soetjipto
>
>Penulis adalah pengajar Jurusan Manajemen FEUI dan kandidat doktor
>perilaku organisasi di Cleveland State University, AS.
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
