Saya forwardkan tulisan rekan saya dimuat di majalah SWA.
Semoga bisa menjadi masukan yg berarti.
Sejak dari awal, saya sudah tidak setuju dengan kabinet
arisan (dagang sapi) seperti sekarang ini. Sudah seharusnya
hanya orang2 yg bisa dipercaya dan loyal kepada presiden dan
wapres sajalah yg seharusnya duduk dalam kabinet karena
memang pada akhirnya presiden dan wapreslah yg akan
bertanggung jawab atas keberhasilan kabinetnya.
Reshuffle kabinet dimata saya sudah menjadi keharusan
untuk dilakukan segera bila Gus Dur-Mega ingin pemerintahanya
bisa berjalan dengan efektif.
Biarlah kekuatan lain menjadi kekuatan oposisi agar
pemerintahan bisa berjalan dengan lebih efektif.
jabat erat,
Irwan Ariston Napitupulu
--------
FWD
--------
SWA Edisi No. 26 Januari 2000
Praktek Bisnis
Efektivitas Pembagian Kekuasaan
Nama Microsoft tak asing lagi di telinga kita. Banyak produknya
beredar di pasaran dan sebagian di antaranya kita gunakan sehari-hari.
Kita juga tahu, Bill Gates adalah pendiri, pemilik sekaligus CEO
perusahaan itu. Dari cerita-cerita yang kita baca, tampak begitu
dominannya Gates di Microsoft. Bahkan di mata publik Amerika
Serikat, Microsoft identik dengan Gates. Ibaratnya, tiada Microsoft
tanpa Gates.
Opini publik negara Paman Sam ini saya yakini kebenarannya sampai
suatu saat saya iseng-iseng membaca Majalah Forbes (kalau tak salah
edisi 2 Desember 1996), yang memuat wawancara dengan Adrian King,
mantan karyawan Microsoft. Yang mengejutkan, King mengatakan,
"Microsoft bisa saja kehilangan Bill Gates, tapi tak akan bisa bertahan
tanpa Steve." Siapakah Steve? Selidik punya selidik, yang dimaksud ternyata
Steve Ballmer, presiden perusahaan dan pengatur strategi persaingan
Microsoft.
Gates dan Ballmer adalah kenalan lama. Keduanya bertemu pada 1973
ketika kuliah di Universitas Harvard. Ballmer kemudian lulus dengan
predikat magna cum laude, sementara Gates drop out dan mendirikan
Microsoft bersama konco SMA-nya, Paul Allen. Ballmer akhirnya juga
drop out dari program MBA Universitas Stanford gara-gara
diiming-imingi Gates sejumlah uang untuk bergabung dengan Microsoft.
Ternyata, pilihan Gates tidak salah. Di bawah kendali Ballmer, Microsoft
berhasil meluncurkan Windows yang membuat IBM kelimpungan. Kini kita semua
melihat bagaimana Windows merajai sistem operasi
komputer di dunia. Kuncinya tak cuma kepiawaian Ballmer, tapi juga
kesediaan Gates berbagi kekuasaan dengan Ballmer dan loyalitas
Ballmer kepada Gates. Boleh dikatakan, Gates mempercayakan
sepenuhnya pengembangan peranti lunak kepada Ballmer.
Hal serupa terjadi di Chrysler, antara dua Bob: Bob Eaton dan Bob
Lutz. Ketika Eaton ditunjuk menggantikan Lee Iacocca pada 1992, ia
sadar akan tugas beratnya mempertahankan citra Chrysler di bawah
Iacocca yang sangat legendaris itu. Eaton memutuskan berbagi
kekuasaan dengan Lutz, karena tidak sanggup menyandang beban
tersebut sendirian. Lutz diberi kewenangan penuh di bidang produksi
mobil mengingat pengalamannya selama bertahun-tahun tak hanya di
Chrysler, tapi juga di Ford, pesaing berat Chrysler.
Sayangnya, duet duo Bob di Chrysler kini bubar jalan karena Lutz
menerima tawaran sebagai CEO Exide Corp., produsen aki mobil
terbesar di AS, sebulan setelah Chrysler merger dengan Daimler-Benz
AG di akhir 1998. Dengan skala perusahaan yang makin meraksasa dan
situasi pengambilan keputusan yang makin kompleks serta mengingat
posisi kedua pihak yang sejajar, jelas Eaton perlu berbagi kekuasaan
dengan mitranya dari Jerman, Jurgen Schrempp.
Bagaimana bentuk pembagiannya, itulah yang kini ditunggu banyak
pihak. Namun, kemungkinan besar akan berdasarkan bidang usaha:
Chrysler tetap di bawah kendali Eaton sementara Schrempp tetap
mengurusi Daimler dari Jerman. Keduanya perlu kompromi untuk
keputusan yang menyangkut seluruh perusahaan yang kini bernama
DaimlerChrysler AG.
Situasi yang lebih rumit dihadapi Sanford Weill dan John Reed setelah
Citicorp merger dengan Travellers menjadi Citigroup Inc. Meski
tergolong eksekutif hebat, Weill maupun Reed terbiasa menjalankan
one-man show selama bertahun-tahun. Gaya mereka pun berbeda: Weill
senang sesuatu yang bersifat praktikal, sementara Reed lebih suka
memperhatikan hal-hal yang strategis. Pembagian kekuasaan atas dasar
bidang usaha perlu dirumuskan secara rinci, mengingat selain memiliki
kemiripan bisnis (bank komersial versus bank investasi dan asuransi),
Citicorp dan Travellers juga sama-sama memiliki basis pelanggan di AS.
Pembagian kekuasaan di AS ternyata merembet sampai tingkat negara.
Presiden Bill Clinton tidak ketinggalan berbagi kekuasaan dengan Wakil
Presiden Al Gore. Kewenangan Gore yang paling menonjol adalah
keleluasaannya mereformasi birokrasi pemerintahan federal AS dalam
rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah kepada
masyarakat.
Bahkan, Clinton tak segan-segan mengakomodasi usulan Gore
mengangkat sejumlah menteri dan pejabat tinggi, kalau itu memang
diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Contohnya,
Carol M. Bowner yang ditunjuk sebagai kepala Environmental
Protection Agency (EPA, semacam Bapedal di Indonesia) atas
rekomendasi Gore untuk merespons perhatian masyarakat yang semakin
besar terhadap kualitas lingkungan hidup. Gore percaya Browner
mampu memperbaiki kinerja EPA yang selama ini dianggap terlalu
berpihak pada perusahaan-perusahaan besar.
Pembagian kekuasaan dalam Pemerintahan Clinton tersebut berbeda
dari pembagian kekuasaan dalam Pemerintahan Gus Dur. Karena, tak
seperti Clinton yang memperoleh mandat penuh dari rakyatnya, Gus Dur
menjadi presiden karena dukungan Poros Tengah dan (sebagian) Partai
Golkar. Clinton membagi kekuasaannya kepada Gore berdasarkan
karier politiknya yang cemerlang hingga mencapai jenjang senator dari
negara bagian Tennessee. Sementara Gus Dur harus berbagi kekuasaan
untuk membayar utang jasa para pendukungnya, di samping untuk
menghormati PDI Perjuangan sebagai parpol pemenang pemilu.
Tampak terdapat bias politik dalam pembagian kekuasaan di negara
kita, yang menyebabkan kurang teperhatikannya faktor-faktor penentu
pembagian kekuasaan: kerelaan pemegang kekuasaan, serta loyalitas
dan profesionalisme penerima limpahan kekuasaan. Soal kerelaan, saya
kira hanya Gus Dur yang bisa menjawabnya. Namun untuk loyalitas dan
kemampuan kerja, bisa dipermasalahkan. Kepada siapakah para
menteri Kabinet Persatuan Nasional (KPN) -- yang berasal dari
berbagai parpol itu -- akan (lebih) loyal? Dalam kasus Gore, loyalitasnya
jelas kepada Clinton, karena keduanya berasal dari Partai Demokrat, dan
Clintonlah yang mengajak Gore menjadi pendampingnya dalam pemilihan presiden
hampir 8 tahun silam.
Kemudian, seperti diungkapkan Gus Dur, penyusunan KPN dilakukan
dengan sistem garansi dari elite politik kepadanya. Sehingga, bisa jadi ia
tidak mengetahui secara persis kemampuan kerja semua menterinya. Selain itu,
persepsi sang pemberi garansi soal kemampuan kerja seorang menteri dapat
berbeda dari persepsi dan harapan Gus Dur. Kalau perbedaannya terlalu jauh,
harapan Gus Dur bisa menjadi hampa.
Di sinilah bahaya bias politik. Karena tekanan-tekanan tertentu yang
tidak relevan, sang pemegang kekuasaan tak lagi mampu membagi
kekuasaan yang dimilikinya secara objektif. Akibatnya, ia akan berada
pada posisi dilematis: kalau memang rela, ia perlu siap kecewa; kalau
tidak rela, bagi-bagi kekuasaan akan berubah menjadi ajang bagi-bagi
jabatan. Dengan kata lain, mereka yang memperoleh jabatan hanya akan
menjadi pajangan yang indah tanpa memiliki kewenangan bertindak yang
sesungguhnya.
Meski dilakukan secara objektif pun, pembagian kekuasaan bisa
menjadi tidak efektif sejalan dengan melunturnya loyalitas penerima
kekuasaan. Contohnya, yang terjadi di Malaysia. Selama bertahun-tahun
Mahathir Mohammad menyiapkan Anwar Ibrahim sebagai calon
penggantinya. Anwar didudukkan di beberapa pos menteri agar
profesionalismenya meningkat, sekaligus untuk dilihat seberapa jauh
loyalitasnya kepada Mahathir.
Proses penyiapan tersebut seolah-olah mencapai puncaknya ketika
Anwar ditunjuk sebagai Wakil PM (menggantikan Ghaffar Baba)
merangkap Menteri Keuangan. Di situ mulai tersirat adanya pembagian
kekuasaan antara Mahathir dan Anwar, khususnya di bidang ekonomi.
Sayang, sebelum pola pembagian kekuasaan terbentuk, Malaysia
tertimpa krisis moneter. Keduanya kemudian berbeda pandangan
tentang cara mengatasi krisis.
Perbedaan itu tampak kian menajam, dan membuat Mahathir
menganggap Anwar tak lagi loyal kepadanya. Karier politik Anwar yang
cemerlang berakhir tragis: ia tidak hanya dipecat sebagai Wakil PM dan
Menkeu, tapi juga dijebloskan ke penjara dengan tuduhan korupsi.
Pembagian kekuasaan yang berlangsung mulus pada awalnya, harus
bubar di tengah jalan -- malah berubah menjadi perseteruan di antara
keduanya.
Bias terhadap faktor-faktor tertentu dan lunturnya loyalitas akibat
perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di organisasi negara, tapi juga di
organisasi perusahaan. Banyak merger dilakukan sekadar untuk
meningkatkan pangsa pasar (sangat bias terhadap pangsa pasar). Para
pebisnis lupa, besarnya pangsa pasar membawa konsekuensi besarnya
kekuasaan dan tingginya heterogenitas.
Tak semua orang sanggup menggenggam kekuasaan yang begitu besar,
sehingga perlu dibagi. Namun, heterogenitas yang demikian tinggi
membuat loyalitas sulit tercipta. Lihat, umpamanya, kasus merger
Daimler dan Chrysler. Katakan, Schrempp dan Eaton mau berbagi
kekuasaan. Namun jangan lupa, kedua perusahaan memiliki budaya
berbeda, gaya kepemimpinan kedua CEO-nya pun berbeda.
Perbedaan tersebut sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan. Dan
sekecil apapun perbedaannya, bukan tidak mungkin dapat menciptakan
persepsi, bahwa salah satu pihak telah luntur loyalitasnya dalam menjaga
keutuhan perusahaan hasil merger. Persepsi negatif terhadap loyalitas jelas
menganggu kelancaran proses pembentukan pola pembagian
kekuasaan. Dan tanpa pembagian kekuasaan yang efektif, kehancuran
merger hanya tinggal menunggu waktu.
Budi W. Soetjipto
Penulis adalah pengajar Jurusan Manajemen FEUI dan kandidat doktor
perilaku organisasi di Cleveland State University, AS.
