Republika Online edisi:
17 Jan 2000
Kepolisian Benarkan 216
Transmigran Dibantai
di Masjid Maluku Utara
TERNATE -- Pejabat
kepolisian di Maluku Utara
membenarkan
sebanyak 216 warga
transmigrasi asal Pulau Jawa
yang
ditempatkan di UPT
Togoliuwa, Kecamatan Tobelo,
telah tewas
di masjid akibat diserang
oleh massa merah
(Kristen) dalam
pertikaian antarwarga
akhir Desember lalu di bagian
utara Pulau
Halmahera.
Warga Muslim Tobelo yang
tewas pada tragedi itu
tercatat
sementara 464 jiwa. Dari
jumlah itu, 254 kedapatan
tewas di Desa
Togoliuwa -- lokasi
penempatan transmigran asal
Pulau Jawa --
dan terbanyak di masjid.
''Memang benar 216 jiwa
warga Muslim
itu tewas di (dalam dan
halaman) masjid di Desa
Togoliuwa,'' kata
Kapolres Maluku Utara
Letkol Pol Drs Didik
Prijandono, di
Ternate, Ahad (16/1)
menanggapi kesimpangsiuran
jumlah korban
kerusuhan.
Ratusan korban tersebut
dimakamkan secara massal
oleh aparat
kepolisian dan anggota
Brimob dari Kalimantan
Selatan dan Timur
di bawah pimpinan
Wakapolres Maluku Utara. Mereka
yang
menjadi korban pertikaian
itu umumnya anak-anak,
perempuan,
dan orang tua yang justru
tidak tahu masalah,
apalagi mereka
adalah transmigran yang
ditempatkan pemerintah di
sana untuk
mengubah hidup.
Kapolres mengakui jumlah
korban pertikaian antara
warga di
Kecamatan Tobelo, Calola,
Jailolo, dan Pulau
Halmahera Utara
akhir Desember lalu,
hingga kini masih simpang siur
dan
menimbulkan berbagai versi
dari masyarakat provinsi
termuda di
Indonesia itu.
Menurut laporan terakhir
Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Maluku
Utara, korban kerusuhan
SARA di kawasan Halmahera
Utara
mencapai 991 orang, 1.702
luka berat dan ringan,
421 korban
tewas lainnya terdapat di
Tobelo. Setidaknya 70-80
persen dari
mereka tewas dalam
pertikaian itu anak-anak,
perempuan, dan
orang tua.
Kapolres Didik Prijandono
mengatakan pihaknya telah
melakukan
pendataan terhadap korban
kerusuhan di Halmahera
Utara
terutama Tobelo, Galela,
Jailolo, Ibu, dan Sahu.
Jumlah korban
yang ditemukan oleh aparat
kepolisian tercatat 754
orang, 464 di
antaranya di Kecamatan
Tobelo.
Walaupun menghitungnya
sulit, namun Wakapolres dan
satuan
Brimob dari Kalimantan
terus berupaya mendatanya.
Ke-754
orang itu merupakan
laporan sementara para Kapolsek
yang
wilayahnya dilanda
kerusuhan. ''Kemungkinan laporan
dari MUI
setempat bisa saja benar
karena ada beberapa desa
yang belum
dijangkau aparat
keamanan,'' kata Didik.
Kemarin, menurut laporan
wartawan, suasana Tobelo
dan Galela
terlihat masih mencekam,
meski ribuan TNI/Polri
telah
ditempatkan di daerah
konflik maupun rawan konflik.
Sementara
di Kecamatan Jailolo, Ibu,
dan Sahu juga masih
terus terjadi
letupan. Warga non-Muslim
di kawasan tersebut
berupaya
menyelamatkan diri ke
daerah yang relatif aman.
Pertikaian antarwarga,
kemarin, terjadi di
Kecamatan Lihitu,
Maluku Utara. Warga Desa
Hitu dan Desa Wakal --
keduanya
desa Muslim -- terlibat
bentrok, diduga karena
salah paham. Lima
orang dilaporkan tewas
dalam bentrokan ini.
Sekretaris Pokja
MUI Maluku Malik Selang
mengatakan telah
menghubungi
posko-posko di Hitu dan
Wakal. ''Mereka menyesali
kehilafan itu,
dan berjani akan
menyelesaikannya secara
kekeluargaan,''
katanya.
Pertikaian, juga pecah
lagi di Pulau Seram. Warga
Desa Alang
Asande dan Desa Buanom,
Kecamatan Seram Barat II,
terlibat
saling serang. Seorang
warga Desa Buanom kini
terbaring di
Puskesmas karena
luka-luka. Aparat keamanan
cepat-cepat
bertindak sebelum jatuh
korban tewas. ''Pasukan
telah melakukan
penyekatan,'' kata Pangdam
XVI/Pattimura Brigjen
TNI Max
Markus Tamaela.
Melalui keterangan pers di
kediamannya, kemarin,
Pangdam
mengatakan aparat keamanan
telah menangkap seorang
oknum
anggota Kopassus yang
diduga terlibat dalam konflik
di Ambon.
''Dia sekarang ditahan di
Pondam XVI/Pattimura,''
katanya.
''Kasus ini akan
diselidiki dan diproses lebih
lanjut,'' tambahnya.
Sampai Ahad (16/1), lima
Batalyon dan Satu Kompi
Brimob telah
dikerahkan ke Maluku Utara
guna mengamankan kawasan
Pulau
Halmahera dan beberapa
pulau yang dinilai rawan
konflik.
Pasukan Infatri 501
Kostrad Madiun yang tiba di
Tarnate, Jumat
lalu, direncanakan akan
ditempatkan di Halmahera
Tengah.
Bergejolak
Meski pemerintah telah
berupaya menghentikan,
dengan cara
mendatangkan pasukan
keamanan dari berbagai
Batalyon, namun
kerusuhan yang terjadi di
daerah-daerah Maluku
Utara masih
terus bergejolak. Pangdam
XVI/Pattimura, Brigjen
Max Tamela,
yang mencoba memberlakukan
jam malam dan pelucutan
senjata
tajam ternyata belum juga
dapat melaksanakannya.
Banyak kalangan yang
menganggap pemberlakuan jam
malam
belum pantas untuk daerah
Ternate, karena dinilai
daerah itu
masih dalam keadaan aman.
Ketua Partai Bulan
Bintang
setempat, Anwar Ibrahim,
mengatakan pemberlakuan
jam malam
di daerah Ternate
sebaiknya dipertimbangkan
kembali.
''Kota kita ini masih
cukup aman. Pemberlakuan jam
malam dan
pelucutan senjata hanya
perlu diberlakukan di
daerah pertikaian,''
kata Anwar yang juga
menjadi anggota Dewan
Perwakilan
Rakyat Tingkat I Maluku
Utara. Selain itu, untuk
menyelesaikan
permasalahan hingga
tuntas, katanya, ''Kita tidak
mungkin
mengharapkan dari keamanan
saja, mestinya dari
kedua belah
pihak untuk duduk dan
membicarakan secara
bersama.''
Menyinggung tentang
keterangan yang disampaikan
Presiden Gus
Dur bahwa jumlah korban
yang tewas di Kecamatan
Galela
berjumlah lima orang,
Anwar mengatakan mestinya Gus
Dur
mencermati dulu kebenaran
laporan yang sampai
kepadanya.
''Karena keterangan yang
disampaikan hanya sepihak,
sementara
faktualnya tidak,''
tambahnya.
Pengungsi bertambah
Arus pengungsi korban
kerusuhan bernuansa SARA di
Kecamatan Tobelo, Galela,
Ibu, Sahu, Jailolo
(Maluku Utara), dan
beberapa kecamatan di
Kabupaten Halmahera Tengah,
yang
semula diperkirakan lebih
dari 50 ribu orang hingga
Ahad
dilaporkan bertambah
menjadi 76.734 jiwa.
Hasil pendataan yang
dilakukan Lembaga Swadaya
Masyarakat
(LSM) Mitra Sejahtera
Ternate menyebutkan belum ada
angka
pasti berapa warga yang
mengungsi ke Kotamadya
Ternate dan
Pulau Tidore, Kabupaten
Halmahera Tengah.
''Tidak ada angka pasti,
karena jumlah itu
merupakan pendataan
sementara, tetapi
setidaknya 70 sampai 80 persen
dari mereka
adalah anak-anak,
perempuan, dan orang tua,'' kata
Ketua LSM
Mitra Sejahtera, Mohamad
Bahmid, di Ternate, Ahad.
Gelombang pengungsi asal
Halmahera Utara dan Tengah
yang
didata oleh LSM Mitra
Sejahtera (13/1) itu, 16.753
jiwa di
antaranya menempati
sejumlah tenda dan gedung
pemerintahan
yang telah disediakan
Pemda Maluku Utara di Pulau
Tidore.
Menurut Bahmid, angka
tersebut belum termasuk
mereka yang
mengungsi ke Pulau Morotai
dan beberapa daerah yang
dianggap
relatif aman. Gelombang
pengungsi dari Kecamatan
Tobelo,
Galela, Ibu, Sahu,
Jailolo, dan Loloda yang
jumlahnya melebihi 76
ribu jiwa itu, belum
semuanya mendapat hak mereka
sebagai
pengungsi.
Selain itu, LSM Mitra
Sejahtera dalam hasil
penelitian dan
pendataan di beberapa
tempat pengungsian, menemukan
ribuan
karyawan kini kehilangan
pekerjaan karena jumlah
perusahaan
swasta telah menutup
kegiatannya. ''Yang lebih
menyedihkan
hasil pertanian seperti
kakao, kopra, dan pala,
terpaksa dibiarkan
telantar karena petani
menjadi pengungsi,''
lanjutnya.
''Hari ini mereka masih
bertahan dengan bantuan
baik dari
pemerintah maupun
masyarakat, tetapi dua sampai
tiga bulan
mendatang pasti
menimbulkan masalah baru karena
persoalan
makan dan minum,''
tambahnya. ''Inilah yang perlu
dipikirkan oleh
pemda setempat maupun
pemerintah pusat, sebab
ketika perut
lapar terpaksa berbuat apa
saja,'' katanya.
Wartawan Antara di Ternate
melaporkan kondisi
kesehatan
sekitar 76.234 pengungsi
asal Pulau Halmahera
bagian Utara di
Kotamadya Ternate saat ini
dikabarkan
memprihatinkan karena
mulai kekurangan pangan
dan dikhawatirkan terserang
berbagai
penyakit.
Para pengungsi yang masih
menempati tempat
penampungan
sementara, seperti di
mesjid, gedung sekolah, rumah
penduduk,
dan bioskop, menunggu
bantuan dan uluran tangan.
Putus sekolah
Mulai Senin (17/1)
sekolah-sekolah yang menjalani
liburan selama
bulan Ramadhan 1420
Hijriah, akan dibuka kembali,
sementara
gedung sekolah itu masih
ditempati pengungsi. Jika
gedung
sekolah itu dipergunakan
bagaimana dengan nasib
ribuan
pengungsi itu.
Sampai berita ini
diturunkan, Pemda Maluku Utara
belum
memikirkan nasib ribuan
anak sekolah yang saat ini
berada di
pengungsian. Mereka
terancam putus sekolah karena
fasilitas
pendidikan yang dibangun
pemerintah kini tinggal
puing-puing.
Departemen Pendidikan
Nasional belum memperoleh
angka pasti
anak sekolah mulai tingkat
SD sampai SMU ang
terancam putus
sekolah akibat kerusuhan
di Pulau Halmahera Utara
itu.
