Saya kok sering banget setuju dengan omongan Amien. Tugas Gus Dur sekarang
adalah di rumah dan ngerjain PR, bukan jalan-jalan atau bikin PR untuk orang
lain demi menutupi statemennya yg asal-asalan.

Anjasmara

-------------------------
Amien: Tugas Presiden bukan Mendikte MPR


Dengan  sikap  Gus  Dur  yang  belakangan  sering  menimbulkan
kontroversi tersebut, apakah MPR perlu melakukan sidang istimewa?

Bagaimanapun, sebenarnya saya harus berpegang pada konstitusi bahwa Gus Dur
itu  dilantik menjadi Presiden hingga tahun 2004. Tapi bukan berarti dengan
demikian  ia lantas memiliki cek kosong, yang bisa seenaknya dia tulis. Dia
sudah  mulai menunjukkan perangai politik yang aneh dan cenderung lupa pada
prinsip   demokrasi.    Misalnya,   presiden   itu  tugas  pokoknya adalah
menjalankan  Tap-tap  MPR  dan  menjalankan  GBHN sebagai produk MPR. Bukan
sebaliknya,  dia  mendikte MPR dan minta pencabutan Tap MPRS dan lain-lain.
Jadi  saya  tidak  tahu,  kenapa  seorang Gus Dur lupa masalah-masalah yang
sangat prinsipiil. Soal ini, dia harus diingatkan secara tegas.

Belakangan Anda semakin tajam mengkritik Gus Dur?

Kalau  dalam minggu-minggu terakhir ini saya sudah mulai memberikan
koreksi langsung  tanpa  basa-basi,  adalah karena tanggung jawab moral dan
politik saya. Saya  kira semua orang yang mengikuti proses politik
belakangan ini akan  tahu,  bahwa  poros  tengah ditambah sebagian Golkar
dan sebagian TNI yang  telah  mengantarkan  Gus Dur ke kursi Presiden. Jadi
saya merasa yang paling  bertanggung  jawab  untuk menyelentik, menjewer,
dan menggertak dia kalau mulai melakukan penyelewengan-penyelewengan
demokrasi.

Anda melihat pemerintahan Gus Dur memiliki agenda reformasi yang jelas
atau tidak?

Ya  memang,  visi  dan  misi  pemerintahan  Gus Dur sejauh ini tidak
pernah jelas.  Sayang  sekali,  dan  itu  sesuatu  yang perlu diratapi oleh
rakyat Indonesia.  Apalagi  oleh  orang-orang  seperti  saya  dan beberapa
orang lainnya,  yang  telah  mengantarkan  dia  ke  kursi  presiden.  Tapi
waktu sesungguhnya  masih  tersedia,  kalau  dia  mau banting stir dan
menyadari kesalahan-kesalahannya.  Kalau  tiap  minggu  dia  membuat isu
politik yang tidak  ada habis-habisnya dan mengguncang masyarakat Indonesia,
maka sampai kapan pun investor tidak mungkin datang. Yang lebih gawat lagi,
nasib orang kecil yang saat ini buruk akan semakin jelek. Itu sesuatu yang
tidak sehat.

Sebaiknya, langkah apa yang mesti dilakukan Gus Dur?

Dia  mestinya  berhenti  nglencer  (jalan-jalan) ke luar negeri,
mengurangi keliling-keliling  di  dalam  negeri.   Tapi mulai ngantor
seperti layaknya seorang  presiden,  mendengarkan  keluhan  para
menterinya, dan memberikan pengarahan   pada  para  menterinya  tentang
berbagai  masalah. Dia juga mendengarkan  terlebih  dahulu  semua  draft
yang  mau ditandatangani, dan lain-lain.  Saya masih punya harapan, dia
menjadi presiden yang punya rapor biru. Tapi kalau masih seperti yang dia
tunjukkan dalam setengah tahun ini, hanya  suka nglencer  dan  menganggap
enteng semua masalah, saya khawatir rapornya  menjadi semakin merah, dan
saya khawatir tidak sampai tahun
2004. Mungkin ada situasi politik yang baru.

Apakah  maraknya  demo akhir-akhir ini merupakan bagian dari skenario
besar menjatuhkan Gus Dur?

Saya tidak percaya adanya skenario besar, skenario sedang-sedang saja,
atau skenario  kecil-kecilan  dalam  politik.  Karena  bagi saya, proses
politik seperti  itu  adalah  merupakan proses politik yang alami. Apa
adanya. Jadi mahasiswa  itu  tak mungkin bergerak secara massal, kalau
memang situasinya adem-ayem  dan tidak perlu didemo. Tapi siapa pun yang
jadi presiden, siapa pun  menterinya,  kalau mulai membawa kegawatan di
tengah-tengah masyarakat dalam  bidang sosial, politik maupun ekonomi, maka
mahasiswa, tanpa disuruh atau  nggak  usah  diharapkan  pun,  akan  turun ke
jalan. Itu sesuatu yang
universal.

Dalam  waktu  dekat  ini,  apakah  akan  ada langkah konkret dari MPR
untuk menjewer eksekutif?

Ya,  jelas  kita  menunggu  bulan  Agustus.  Pada  waktu itu, Gus Dur
harus memberikan  pidato  laporannya kepada MPR.  Di situ nanti, dia akan
dinilai oleh    anggota   MPR   itu.    Walaupun   pidatonya   itu   bukan
pidato pertanggungjawaban,  mungkin  tidak perlu voting seperti sidang yang
sekali lima  tahun  itu.  Namun jangan dimustahilkan, bisa saja pidato
laporan itu dianggap  sebagai  pertanggungjawaban,  kemudian  sebagian
anggota MPR akan minta voting. Jadi ini open ended.


Republika 12/04/00
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com

Kirim email ke