Jumat, 16/6/2000, 18:01 WIB Juwono, jenderal bintang tujuh, jenderal pusing Laporan Elvy Yusanti satunet.com - "Saya jenderal bintang tujuh." Tentu saja ini pernyataan tidak serius yang dikemukakan Menhan Juwono Sudarsono. Dalam sebuah diskusi kecil di Kantor LKBN Antara Juwono mengemukakan betapa berat tugas yang harus diembannya agar bisa membawa perubahan bagi dephan, dan umumnya TNI di masa yang akan datang dalam pemerintahan Presiden Gus Dur. "Saya mengatakan ini (jenderal bintang tujuh) karena cukup pusing dengan tugas-tugas saya," katanya sambil tersenyum. Kalimat bintang tujuh sendiri merujuk pada merk obat sakit kepala. Menurutnya, masyarakat saat ini harus dibiasakan merubah wacana hankam dan pertahanan sebagaimana yang dipesankan Gus Dur kepadanya sebelum diberi tugas sebagai menhan yang lebih dari tigapuluh tahun dijabat kalangan militer. "Jika pada masa yang lalu, sebutannya menhankam tapi kali ini cukup menhan saja," ujarnya. Yang penting, lanjutnya, bukan pada istilah yang berubah tetapi prinsip bahwa TNI saat ini akan lebih banyak memusatkan perhatian pada pertahanan negara sementara keamanan dibebankan pada Tri Tunggal yakni Polri, Jaksa, dan MA. "Masih banyak surat maupun sebutan jabatan untuk saya yang masih menggunakan kalimat menhankam, padahal saya sudah menjabat posisi ini selama enam bulan," kata mantan Gubernur Lemhanas ini. Bagi Juwono, waktu yang dibutuhkan dalam transisi wacana posisi TNI akan mendapatkan hasil paling tidak tiga hingga lima tahun mendatang. Juwono memaparkan, ada dua pola yang muncul akibat wacana yang dijalankan pemerintah menyangkut TNI yakni di satu sisi, kalangan DPR dan pengamat menyebutnya sebagai supremasi sipil atas militer dan mendesak untuk segera dilakukan akhir tahun 2000. "Ini pandangan kalangan idealis yang sejak lama mendambakan kendali sipil atas militer yang mengacu pada pola di Amerika," katanya. Namun di sisi lain, kalangan militer sendiri menganggap masih perlu waktu paling tidak sepuluh tahun kedepan untuk bisa mewujudkan hal ini dengan berbagai alasan seperti belum adanya kesiapan sipil memegang kendali dengan fenomena perilaku parpol-parpol yang dinilai belum tepat. Kalangan ini menilai, sipil masih memerlukan dua kali pemilu lagi untuk siap memegang kendali. "Saya sendiri berharap, paling cepat tiga tahun dan paling lama lima tahun (menjelang 2004) perangkat hukumnya siap dan secara bertahap Mabes TNI berada di bawah Dephan, berbarengan dengan posisi Mabes Polri di bawah mendagri," tegas Juwono. Dalam situasi yang diharapkan itu, tentu ada kerjasama saling mengisi dan mantap antara politisi, pemerintah, dan TNI - hal yang tidak pernah dibayangkan dalam kurun waktu 50 tahun. "Yang saya bayangkan saat ini baik sipil maupun TNI sama-sama melakukan pembenahan diri," ujarnya. Beban berat yang dialami Juwono memang tidak mengada-ngada. Anggaran untuk TNI sebesar Rp10 trilyun dirasakan tidak mencukupi. Dari jumlah tersebut 60% digunakan untuk gaji dan perawatan, 30% lainnya untuk anggaran rutin dan pembangunan. Dana yang diperuntukkan untuk TNI masih menduduki urutan tujuh dalam daftar alokasi dana APBN. Belum lagi konflik di sejumlah daerah seperti Maluku, Aceh, dan Irian Jaya yang tentu saja membutuhkan tambahan dana untuk personil di lapangan. "Dengan sedikit dana kami harus menyiapkan operasional bela negara yang tangguh, menyiapkan SDM yang bagus, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit," ungkapnya. Juwono mencontohkan, dana saat ini juga berdampak pengurangan jatah bensin mobil patroli yang sebelumnya 10 liter/hari turun enam liter/hari. Hal ini yang sering menimbulkan adanya praktek bisnis yang dilakukan anggota TNI dengan pendirian sejumlah yayasan dan koperasi untuk menunjang anggaran resmi baik di tingkat nasional, propinsi, kodam, dan korem. Bisnis di TNI bukanlah hal baru, karena menurut Juwono telah dilakukan sejak 1950-an sejak Soeharto bertemu dengan Liem Siuw Liong di Semarang. Juwono berpendapat, jika bisnis tersebur dilakukan transparan tentu tidak akan menjadi masalah, namun kenyataannya banyak yang hanya menguntungkan segelintir perwira tanpa sedikitpun mempedulikan nasib prajurit rendah. Maka, pihaknya melalui Sekjen dan Irjen telah melakukan audit terhadap bisnis-bisnis baik melalui PT maupun yayasan dan bentuk badan hukum lainnya yang dilakukan TNI. Dibanding dengan negara lain fasilitas yang dimiliki TNI masih kurang. Seharusnya, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia diperlukan paling tidak delapan kapal selam, namun Indonesia hanya punya dua. Juga, pesawat tempur F-16 hanya memiliki sepuluh buah, sementara Singapore yang hanya setitik wilayahnya dibanding Indonesia mengoperasikan 20 pesawat F-16. "Jika anggaran resmi Singapore 4,2 miliar dolar kita hanya 1,2 miliar dolar," ujar menhan. Peralatan yang dimiliki TNI 30-40% masih dibawah standar, diantaranya radar yang dibeli tahun 1982 sudah seharusnya diperbaharui karena tidak lagi memadai, bahkan radar milik Lapangan Udara Cengkareng lebih canggih dibanding yang dimiliki TNI. Untuk mengurangi rasa pusingnya, Juwono berniat melakukan kerjasama dengan konsultan ad-hock UI bidang ekonomi pertahanan agar bisa menggunakan secara tepat anggaran dephan yang diupayakan sejalan dengan Bappenas dan Depkeu dengan prinsip bagi tugas. Ini diharapkan, katanya agar setiap rupiah yang digunakan untuk kegiatan apapun bagi TNI bisa dipertanggungjawabkan karena kami selalu ingat uang tersebut milik negara. Berkaitan dengan audit yang dilakukan terhadap sejumlah kantonr bisnis TNI menhan selalu mengingatkan agar para perwira tinggi menyadari untuk tidak lagi menerapkan pola-pola lama dengan memiliki rumah-rumah mewah dan kendaraan mewah seperti Land Rover atau Land Cruiser. "Jangan ada lagi jenderal-jenderal yang mengendarai motor besar untuk jalan-jalan. Ini tidak saja menyakiti hari rakyat kecil tapi juga menyakiti prajurit yang bertugas di jalanan," katanya. Para prajurit kecil itu, mungkin akan berpikir dari mana mereka (perwira tinggi) mendapatkan uang banyak untuk bisa membeli sebuah motor besar. "Marilah kita menata kembali, jangan sampai kejadian yang lalu terulang. Khususnya bagi perwira yang aktif janganlah, kalau untuk yang pensiun silahkan karena itu rejeki anda," kata Juwono yang menilai dirinya dijadikan lambang supremasi sipil atas militer. Meski petinggi dephan dijabat kalangan sipil namun Juwono enggan untuk mengisi orang sipil di jabatan sekjen maupun irjen karena dephan tidak bisa disamakan oleh departemen lainnya. "Masih butuh waktu, untuk sementara masih diukur dan diteliti untuk menempatkan orang sipil di sekjen dan irjen. Saya menolak sipil disini karena tidak mau parpol masuk jabatan birokrasi. Saya ingin dephan imune dari pengaruh sipil (parpol)," katanya. Juwono bersyukur, hingga saat ini dirinya belum pernah mendapatkan titipan dari parpol-parpol besar agar anggotanya dijadikan sekjen atau irjen. Atas penempatannya sebagai menhan, hanya sebagian kecil saja dari kalangan militer yang bersikap resistensi terhadap dirinya. Dirinya menduga hal itu disebabkan mereka masih belum terbiasa dengan keberadaan sipil dan masih menganggap kurang mampu. Namun banyak militer yang sepakat dengan dirinya yang umumnya militer yang moderat dan kebanyakan pensiunan. "Mereka sepaham dengan saya bahwa perubahan akan dilakukan secara bertahap," jelasnya. Dalam diskusi yang dihadi Pimpinan LKBN Antara Mochammad Sobari, Juwono juga menceritakan hal yang menyebabkan dirinya harus terbaring di rumah sakit akibat serangan stroke ringan. "Saya sama sekali tidak pernah berolah raga selama 18 bulan terakhir setelah menjadi mendikbud jamannya Pak Habibie," ujarnya singkat. Jadi, katanya, stroke yang saya alami sama sekali bukan disebabkan oleh perasaan stress yang saya alami setelah menjabat menhan. Juwono bercerita, selama 512 hari menjadi mendikbud dirinya mengaku kewalahan dengan agenda rapat kabinet setiap minggu yang harus diikutinya hingga kadang sampai 6-8 jam. Menurutnya, ini disebabkan karakter Habibie yang terlalu rinci dan sangat matematis sehingga jadwal rapat yang seharusnya bisa diselesaikan selama dua jam membengkak hingga delapan jam. "Sampai-sampai setelah rapat selesai saya lupa dengan apa yang telah dibicarakan akibat capek dan rasa lelah berlebihan. Alhamdullilah, kini semasa Gus Dur atau jika rapat dipimpin Megawati hanya memakan waktu dua jam saja," ujar Juwono. Dengan demikian, tentunya Juwono masih memiliki waktu untuk jalan kaki setiap pagi selama minimal 2,5 kilometer setiap hari.[anr]
