http://www.berpolitik.com/ Manuver dan Sekongkol Politik Mega-Akbar Jakarta -- Menjelang Agustus 2000, saat SU MPR Tahunan digelar, kondisi politik Indonesia kian memanas saja. Hari-hari ini, setelah bermacam skenario menjatuhkan Gus Dur muncul ke permukaan, giliran hitung-hitungan meraih posisi puncak menggantikan presiden RI ke-4 itu. Lalu, bagaimana Mega-Akbar bermanuver? Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung tampak aktif menanggapi dan bersikap terhadap perkembangan situasi politik terakhir yang menggema di Indonesia. Sementara, seperti biasanya, Megawati Soekarnoputri, baik dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden atau ketua umum PDI Perjuangan, penuh dengan diam. Kondisi politik yang kritis tak menggerakkan dirinya angkat bicara. Namun, diamnya Mega, seperti biasanya pula, kira-kira kadar substansinya hampir sama dengan bersuaranya Akbar. Kepada Mas Dur, begitu Mega biasa memanggil Presiden Abdurrahman Wahid, bukanlah berarti manut mawon sendiko dawuh (mengikuti begitu saja tanpa reserve). Buktinya, bila menengok ke belakang, menjelang kongres PDI-P di Semarang hingga pelaksanaannya; diamnya justru menjadi senjata bagi "lawan-lawan" politiknya di partai berlambang banteng bulat itu untuk tidak berkutik Kini, Mega pun diam. Tapi, orang-orang dekatnya terus bergerak. Sepertinya melakukan strategi taktik "pesanan" Mega. Dari bertemunya fraksi-fraksi di DPR (minus FKB dan F-TNI/Polri) menggolkan penggunaan interpelasi sampai menyiapkan manuver terhadap kemungkinan pergantian Gus Dur. Setali tiga uang, Akbar pun begitu. Mencoba independen menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat, tetapi celah pergantian presiden kiai itu tak luput dari perhatiannya. Meski, pos yang diincar berbeda dengan Mega. Jika Mega mengincar kursi presiden, maka Akbar wakil presiden. Lirikan Mega-Akbar ke posisi kursi RI-1 dan RI-2 tampaknya kian menguat. Selain karena Gus Dur makin tak jelas arah pernyataan-pernyataannya, bahkan saling bertentangan satu sama lain. Perubahan Tata Tertib (Tatib) MPR yang kini sedang digodok di Panitia Ad Hoc (PAH) II Badan Pekerja (BP) MPR juga memberikan peluang. Yaitu, meski SU Tahunan tidak bisa menjadi Sidang Istimewa (SI), tetapi SU Tahunan dapat merekomendasikan untuk dilakukan SI. Caranya, dapat dilakukan dengan dua cara. Ialah, "Melalui usulan DPR dengan tiga kali memorandum, atau melalui rekomendasi dari SU Tahunan," kata Ketua PAH II BP MPR Rambe Kamarulzaman, di Jakarta, Selasa (4/7). Nah, bila melihat jumlah anggota DPR yang menandatangani penggunaan interpelasi sebanyak 332 orang, maka tinggal menambah 19 orang saja untuk melakukan apa saja di SU Tahunan MPR. Termasuk, mendongkel Gus Dur dari kursi kepresidenan. Sebab, angka sejumlah 351 (dari 700 anggota MPR) telah memenuhi syarat demokratisasi dalam menentukan suatu keputusan di MPR. Itu berarti, kran besar telah mengocor bagi gerilyawan politik untuk merebut kekuasaan. Siapa pun kekuatan yang mampu menggalang bagi pencapaian kekuasaan semakin memiliki alasan. KAUKUS FRAKSI-FRAKSI DPR Tudingan Gus Dur hingga pemecatan terhadap Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla, membuat Golkar dan PDI Perjuangan memiliki satu kepentingan yang sama. Karena, tuduhan Gus Dur hingga sekarang pun belum terbuktikan. Sementara, Gus Dur sendiri terindikasikan terlibat dalam Buloggate dan Bruneigate. Di lain pihak, kalangan politisi dari Poros Tengah merasa kecewa ketika Gus Dur berupaya merangkul Israel dan mencabut Tap MPRS No.XXV/1966 tentang Pelarangan Ajaran Komunis dan Marxisme. Dari situ terbentuklah penggalangan kekuatan antar fraksi (partai) yang terus menyoal kepemimpinan cucu K.H. Hasyim Asy'ari itu sebagai presiden. Sebab, Gus Dur telah dianggap oleh orang-orang yang terlibat dalam penggalangan ini, melakukan manuver. Misalnya, dengan munculnya kritik-kritik kepada Gus Dur yang dimaksudkan untuk mendukung kepemimpinannya supaya selamat, malah ditanggapinya sebagai rongrongan. Karena itu wajar bila AM Fatwa dari Fraksi Reformasi menjuluki Gus Dur sebagai biang manuver. "Saya mau mengatakan bahwa ternyata dia itu yang paling produktif dalam menciptakan, bukan sekadar isu tapi manuver politik. Gus Dur itu biang manuver," kata Fatwa. Belakangan, penggalangan itu berkembang menjadi persekutuan yang mengarah terbentuknya sebuah kaukus. Pesertanya pun bertambah, terdiri dari lima fraksi anggota DPR RI; PDI-P, Golkar, Reformasi, PPP, dan PBB. Meski, anggota fraksi yang mengikuti rapat dalam kaukus ini bukanlah para ketua fraksi, tetapi dengan mobilitas tinggi kalangan muda tersebut mampu menggalang kekuatan dalam menyikapi berbagai perkembangan politik, terutama berkaitan dengan kepemimpinan Gus Dur. "Sudah beberapa kali kami mengadakan rapat bersama," kata anggota Fraksi PDI-P Zulvan B. Lindan. Menurut tokoh muda PDI-P yang menjadi bagian dari kaukus itu, yang rutin mengikuti pertemuan antara lain; Zulvan sendiri, Didi Supriyanto dari FPDI-P, Ade Komaruddin dari FPG, Ahmad Mukhowam, Suryadarma Ali dari FPP, Alvin Li Ling Piao Fraksi Reformasi, dan Hamdan Zulva dari F-PBB. Selain mereka, ada sejumlah tokoh lain yang sering mengikuti pertemuan; sehingga kira-kira semuanya berjumlah 19 orang. Tempat pertemuan itu, berpindah-pindah, dari Hotel Mulia hingga Hotel Darmawangsa. Dalam pertemuan-pertemuan kaukus ini dibahas soal-soal yang sangat sensitif, yakni mengenai keberadaan Gus Dur sebagai pimpinan nasional. Mulai dari memetakan posisi Gus Dur sebaiknya sebagai kepala negara, yang lebih simbolik; dan Mega sebagai kepala pemerintahan, mengurusi opersionalisasi pemerintahan; sampai hal-hal yang sangat teknis. Antara lain, menyangkut apakah dalam menginterpelasi Gus Dur nanti bila dari jawaban presiden dinilai telah berbohong akan dikenakan apa, dan kalau sebaliknya bagaimana. Termasuk, langkah-langkah yang akan diambil kaukus ini apabila Gus Dur ternyata memberikan jawaban sebelum masa reses DPR (21 Juli) atau sesudah SU Tahunan MPR. Masing-masing memiliki konsekuensi sendiri-sendiri yang sudah dirancang para anggota fraksi-fraksi tersebut dalam rapat-rapat dimaksud. Selain itu, menurut sumber Berpolitik.Com yang pernah mengikuti pertemuan itu, kaukus antar fraksi juga membahas share kekuasaan sekiranya Gus Dur terpaksa harus turun di tengah jalan. Mekanismenya, melalui pembagian kekuasaan dengan sistem proporsional; yaitu fraksi yang mendapat suara terbanyak dalam pemilu 1999 berhak menempati kursi presiden, dan berikutnya wakil presiden. Pembagian model ini juga diterapkan dalam pembagian jatah menteri. Nah, sudah bisa dihitung bahwa pertemuan-pertemuan kaukus antar fraksi ini, yang sudah berhasil mempersatukan suara 332 dalam persetujuan penggunaan hak interpelasi, bermaksud mengantarkan Megawati Soekarnoputri ke kursi RI-1 dan Akbar Tandjung ke kursi RI-2. SEKONGKOL MEGA-AKBAR Isyarat melengserkan Gus Dur dari kursi kepresidenan lalu mengangkat Megawati ke posisi RI-1 dan Akbar ke RI-2, menurut seorang sumber Berpolitik.Com, persekongkolan ini mendapat dukungan dari mantan Presiden Soeharto (biasa disebut Cendana). Melalui pertemuan Wiranto dengan Mega yang sudah berlangsung empat kali belakangan ini; pada pertemuan terakhir Wiranto membawa pesan dari Cendana. Isinya, supaya Mega naik dan Cendana akan mendukung. Konsesinya, menurut sumber tadi, agar Soeharto tidak dikuyo-kuyo. Di sisi lain, yang kemudian menjadi klop, Ginandjar yang dikenal dekat dengan Cendana, berada di belakang Akbar. Di sini, kongsi Mega-Akbar berjalin berkelindan. Gerilya yang dimainkan dalam upaya pendongkelan Gus Dur untuk menuju RI-1 dan RI-2 bagi Mega-Akbar adalah: di kubu Akbar mereka memanfaatkan bola liar bernama Adi sasono. Adi yang sedang mencantolkan diri ke Ginandjar; kabarnya, karena Adi menginginkan posisi menteri di kabinet Mega-Akbar nanti; dimanfaatkan Ginandjar untuk membujuk mantan Presiden B.J. Habibie mendukung pendongkelan Gus Dur. Maksud Ginandjar, tentu saja, selain keperluan soal pendanaan juga dukungan dari masyarakat kawasan Indonesia Timur. Lalu, Adi bersama Ginandjar berangkat ke Jerman menemui Habibie membicarakan rencana pendongkelan Gus Dur. Sayang, tawaran Adi Sasono dan Ginandjar kepada Habibie itu ditolak. Alasan Habibie, Gus Dur telah berhasil dalam pemerintahannya. Ialah, bahwa Wiranto tidak dijadikan sebagai penjahat perang dalam kasus Timor Timur; Soeharto tidak dijadikan sebagai tersangka dalam kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN)-nya; serta Gus Dur menjadi presiden didasarkan pada proses yang demokratis, legitimasinya kuat. Segala isu yang menyangkut keterlibatan Adi tentu saja ditolak tokoh politik asal Pekalongan ini, termasuk pertemuan Adi-Ginandjar-Habibie di Jerman yang menurut Watik Pratiknya benar adanya. Menurutnya, ia tidak pernah ke Jerman menemui Habibie. Apalagi, sampai membujuk Habibie agar mau bersama-sama mendongkel Gus Dur. "Saya ke Jerman saja tidak, apalagi membujuk Habibie. Isu itu pasti disebarkan oleh orang yang tidak waras," katanya kepada Berpolitik.Com. Selain, ia juga membantah keras rumor yang mengabarkan bahwa dirinya mengincar posisi menteri dalam kabinet baru di bawah Mega nanti, bila skenario persekongkolan ini berhasil. Sedangkan di pihak Mega, Taufik Kiemas (suami Mega) berperan besar memanfaatkan mantan Menteri Keuangan kabinet Soeharto Fuad Bawazier. Kebetulan, Fuad, menteri masa-masa terakhir Soeharto berkuasa itu, sedang mendekati Taufik Kiemas karena kekecewaannya terhadap Gus Dur (Lihat Ambisi Fuad Terus Jadi Menteri). Kiemas lalu memanfaatkan Fuad untuk mendekati Amien Rais yang belakangan, dalam konteks pendongkelan terhadap Gus Dur, tidak tegas mendukung Mega. Persoalannya, mengapa Mega memandang Amien sebagai faktor penting untuk memberikan kepastian dukungan? Menurut sumber Berpolitik.Com, karena bila tokoh Poros Tengah itu mensolidkan kembali fraksinya, jumlah orangnya bisa lebih besar dari PDI-P. Buktinya, bila tanpa dukungan PKB sekalipun, dalam pemilihan presiden 1999 lalu suara Poros Tengah dan Golkar (termasuk andai tanpa Golkar) jumlahnya lebih besar dari PDI-P; selain kepiawian Amien mencari dukungan dari beberapa unsur organisasi massa dan lain-lain. Di sini, Amien memiliki orang-orang yang sangat respek kepadanya (pengikut Amien); yaitu, sebagian dari Golkar, Utusan daerah, TNI/Polri, unsur HMI, Muhammadiyah, dan Iramasuka. Dari sisi ini, bila PDI-P berkoalisi dengan Golkar pun belum tentu cukup kuat. Sayangnya, Amien sempat ragu-ragu menerima bujukan Mega hingga pencapaian persekongkolan Mega-Akbar terhambat. Sebab, Amien khawatir dikhianati Mega. Kemungkinannya, kalau Amien mendukung Mega lalu menyatakan perlunya mendongkel Gus Dur; lantas Mega malah memakainya sebagai kartu truf menjebak Amien. Caranya, Mega melapor Gus Dur lalu membikin konsesi sendiri sama Mas Dur. Nah, di sinilah peran Fuad dibutuhkan Mega. Di tengah kekhawatiran Mega akan penggolan dirinya menjadi presiden tanpa dukungan Amien dan Amien yang masih memandang tawaran Mega sebagai jebakan, menurut sumber Berpolitik.Com, maka terjadilah pertemuan 6 tokoh di Bappenas, Rabu (21/6). Masing-masing, Amien Rais, Bambang Sudibyo, dan Hatta Rajasa dari Poros Tengah dan Kwik Kian Gie, Soetjipto, dan Pramono Anung dari PDI Perjuangan. Hasilnya, selain skenario pembagian kekuasaan bahwa Gus Dur ditempatkan sebagai kepala negara dan Mega kepala pemerintahan, Amien menempatkan pada posisi penentang yang baik sebagai oposisi. Posisi pelengkap Amien dalam upaya menggolkan Mega-Akbar inilah yang membuat PDI-P dan Golkar masih terus memburu Amien. Apalagi, dalam pertemuan di Jalan Irian, Menteng, beberapa pekan lalu antara Amien dan Gus Dur terang-terangan Amien tak mengharapkan Gus Dur jatuh. Karena itu, geng ITB yang ada di PDI-P dan Golkar, plus Poros Tengah untuk membujuk Amien, terus bergerilya meyakinkan Amien Rais; bahwa Gus Dur tak pantas lagi memimpin karena dugaan keterlibatnnya dalam kasus Bulog dan bantuan Brunei, serta pernyataan-pernyataannya yang ngacau. Nama-nama geng ITB di ketiga partai tersebut adalah: Arifin Panigoro, Heri Akhmadi (PDI-P), Ginandjar dan Adi Sasono (Golkar) dan Hatta Rajasa (Poros Tengah). Kepentingan sekongkol Mega dan Akbar di sini, masing-masing mempunyai alasan yang sangat penting untuk tidak lagi menunda kesempatan. Bagi kelompok Mega, ketua umum PDI-P tersebut kesempatannya untuk menuju RI-1 justru sekarang ini, sebab sebagian kekecewaan pengikutnya di tingkat bawah kurang memungkinkan lagi PDI-P mampu memimpin dalam perolehan suara. Selain, dukungan kepada Mega sekarang ini terus mengalir. Beberapa kelompok Islam yang sebelumnya menolak Mega malah mendukung. Sementara, bagi Golkar juga hampir sama. Sekaranglah kesempatan meraih kembali kekuasaan yang pernah dinikmatinya selama 32 tahun di pemerintahan Soeharto. Karena, bila lambat bergerak, dosa-dosa Golkar segera terungkap. Lalu, akses terhadap kekuasaan pun akan segera sirna. Masalahnya, akankah rencana besar PDI Perjuangan dan Golkar terwujud? Bila melihat sikap Amien terakhir kepada Gus Dur barangkali sign dari Amien segera mendukung pola sekongkol Mega-Akbar. Menurut Amien, Gus Dur itu ngomongnya tiap hari berubah, kita dipaksa sebagai bangsa Indonesia yang besar untuk menyesuaikan dengan pemimpin seperti itu. "Nah, sekarang terpulang apakah dia bisa atau tidak. Kalau bisa kita teruskan kalau tidak kita hentikan saja," kata Amien. Nah! *** (diq)
