Kisah-kisah ini belum memasukkan kisah Yahudi Indonesia tentunya....:) Anjasmara ----------------------------- Selasa,31-10-2000 17:14:53 Amerika-Israel: Kisah Panjang Dua Sejoli GATRA.com - SEBUAH resolusi tentang krisis Israel-Palestina lolos di Kongres Amerika, Rabu pekan lalu. Dengan perbandingan suara 198 lawan 9, Kongres Amerika menyatakan dukungan resmi pada negara dan rakyat Israel. Resolusi itu medesak Pemerintah Amerika menggunakan hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah munculnya resolusi yang ''tidak fair'' pada Israel. Sebelumnya, sepucuk surat penting lain mampir di meja Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, pada 12 Oktober. Surat itu datang dari anggota Senat Amerika. Sedemikian pentingnya, seluruh anggota Senat Amerika Serikat --kecuali empat orang-- ikut menandatangani. Surat ke 96 senator itu juga dikirim berkenaan dengan krisis yang memuncak antara Israel dan Palestina. Kepada Clinton, para senator mendesak agar Presiden Amerika itu segera menyatakan solidaritas Amerika pada Israel. Mereka juga meminta Clinton secara terbuka mengutuk Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Arafat, menurut para senator itu, pantas dicerca karena ''giat mengampanyekan kekerasan''. Dalam surat yang sama, para senator memuji-muji keteguhan Pemerintah Israel menghadapi krisis itu. Menurut para senator, kesediaan Israel untuk tetap berkomitmen melanjutkan proses perdamaian di tengah ancaman kekerasan sangat mengagumkan. Menurut mereka, Perdana Menteri Barak berhasil mencegah warga Yahudi di Israel melakukan kekerasan terhadap warga Arab. Yang sedikit absurd, para senator meminta Clinton berupaya sekuat tenaga mengembalikan tiga serdadu Israel yang diculik di Lebanon. Tapi, tak satu pun kalimat tentang kekerasan yang dilakukan oleh serdadu Israel terhadap warga Palestina. Padahal, lewat tayangan televisi dan laporan media massa Barat, kekerasan serdadu Israel sangat telanjang dipertontonkan. Sekali lagi, resolusi Kongres dan surat para senator itu menunjukkan betapa abainya publik Amerika terhadap penderitaan bangsa Palestina. Mereka seolah terbutakan oleh sentimen membela kaum Yahudi dan negara Israel. Bagi mereka, penderitaan rakyat Palestina, yang memperoleh simpati di seluruh dunia dan mendorong lahirnya resolusi mengutuk Israel di PBB, cuma angin lalu. Pengakuan Enam Menit SIMPATI mendalam publik Amerika terhadap Israel secara rutin dicatat oleh lembaga pelaksana jajak pendapat di negeri itu. Sejak 1967, semua lembaga jajak pendapat penting --Gallup, Harris, Yankelovich, dan Roper-- mengumpulkan jawaban atas salah satu pertanyaan tunggal paling konsisten dalam sejarah jajak pendapat di Amerika. Pertanyaan itu sederhana: ''Berkenaan dengan perkembangan di Timur Tengah, Anda lebih bersimpati pada Israel atau kepada negara Arab?'' Jawaban dari tahun ke tahun ternyata konsisten. Selalu lebih banyak responden bersimpati pada Israel ketimbang pada negara Arab. Jajak Gallup pada Juni 1967, misalnya, menunjukkan, 56% responden bersimpati pada Israel, dan hanya 4% pada negara Arab. Sementara pada jajak Gallup terakhir, Oktober 2000, 41% responden memilih Israel, dan cuma 11% bersimpati pada negara Arab. Hasil rata-rata 113 kali jajak pendapat yang dilakukan berbagai lembaga sejak 1967 menunjukkan, 46% publik Amerika lebih bersimpati pada Israel. Yang menaruh simpati pada negara Arab hanya 12%. Boleh jadi, politik luar negeri Amerika adalah refleksi dari opini publik itu. Sejak dulu Israel memperoleh perlakuan ekstra spesial dari Amerika Serikat. Maka, bagi pembaca sejarah, bukanlah hal aneh jika Amerika begitu gusar oleh kematian tiga staf PBB di Atambua, Nusa Tenggara Timur, tapi tak tersentuh oleh kematian ratusan warga Palestina di tangan tentara pendudukan Israel. Penyerbuan tentara Israel terhadap kamp pengungsi Shabra dan Shatila di Beirut Barat, September 1982, misalnya, tak pernah diributkan Pemerintah Amerika. Padahal, serbuan di bawah komando Menteri Pertahanan Ariel Sharon itu memakan korban ribuan jiwa pengungsi Palestina. Kini, Ariel Sharon juga yang memantik prahara baru di Alharam al-Syarief, kompleks suci Masjid Al-Aqsa. Tapi, seperti biasa, Amerika seolah tak peduli. Catatan sejarah memang menunjukkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat adalah pemerintah paling pro-Israel di seluruh dunia. Israel dan Amerika telah menjadi kawan akrab sejak 1948, saat Israel terbentuk. Bayangkan, hanya enam menit setelah Israel diproklamasikan pada 14 Mei 1948, Presiden Harry Truman menjadi kepala negara pertama yang mengakuinya. Yahudi Kuno Contoh Ideal PENGAKUAN itu jelas melanggar kebiasaan Amerika, yang hanya mau mengakui negara dengan batas wilayah yang jelas. Namun, dalam kasus Israel, sejak 1940-an Amerika Serikat sudah rajin menekan Inggris dan PBB untuk membelah wilayah Palestina, dan menempatkan tanah air bangsa Yahudi di situ. Pertanyaannya, dari mana sebenarnya akar persahabatan itu berasal? Kedekatan itu ternyata bisa ditarik jauh ke belakang. Menurut Mitchell G. Bard, penulis buku The Waters Edge and Beyond, jejak tradisi Yahudi telah tampak sejak era para founding father Amerika Serikat. Lihat saja kutipan surat John Adams yang ditujukan kepada Thomas Jefferson: ''Saya percaya, kaum Ibranilah yang lebih baik membangun peradaban dibandingkan dengan bangsa lain.'' Begitu juga Woodrow Wilson, yang berpendapat bahwa negara Yahudi kuno adalah contoh yang paling ideal bagi negara baru yang tengah dibangun. Salah satu simbol negara Amerika Serikat yang dirancang Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, dan John Adams menggambarkan bangsa Israel yang tengah menyeberangi Laut Merah dalam kejaran Firaun, sementara Musa sudah di seberang. Sementara itu, salah satu moto negara yang disiapkan adalah ujaran Yahudi: ''Pemberontakan terhadap tiran adalah kepatuhan kepada Tuhan.'' Belakangan, alternatif simbol negara lainnya yang terpilih. Tetapi, Liberty Bell, yang didentangkan saat proklamasi kemerdekaan Amerika, memasang inskripsi Perjanjian Lama: ''Dan canangkanlah kebebasan ke seluruh negeri dan penghuninya.'' Di Israel, untuk menghidupkan lagi bahasa Ibrani sebagai bahasa percakapan dibutuhkan waktu dua abad. Tapi, di kalangan akademisi Amerika, bahasa itu sudah lama diakrabi. Banyak universitas Amerika memasukkan bahasa Ibrani dalam kurikulum. Di Harvard, bahasa itu sempat diwajibkan pada 1787. Sementara pada logo Yale tertulis kata Ibrani Urim V'Thummim (Belajar Bijaksana). Dukungan Amerika terhadap aspirasi kaum Yahudi untuk memiliki tanah air impian juga telah muncul jauh-jauh hari. Pada masa pendudukan Inggris, John Adams telah menulis: ''Saya sangat berharap, kaum Yahudi akan tiba kembali di Yudea dan melahirkan negara yang berdaulat di sana.'' Presiden Abraham Lincoln juga mengisyaratkan hal serupa. Negara Yahudi di Tanah Palestina TATKALA berjumpa dengan Henry Wentworth, seorang zionis Kanada yang berharap agar kaum Yahudi bisa dipersatukan di tanah air mereka di Palestina, Abraham Lincoln mendukung. ''Itu impian mulia yang juga ada di hati banyak warga Amerika,'' katanya. Pada 1883, Emma Lazarus, penyair ternama Amerika yang kata-katanya tertulis di Patung Liberty, menuliskan dukungan pada gagasan tanah air Yahudi. ''Palestina harus menjadi rumah bagi kaum tak berumah, tujuan bagi darah pengembara, perlindungan bagi para terpidana, dan negara bagi kaum terusir,'' tulis Emma Lazarus. Pada 1891, ketika Tsar Alexander III memulai pengusiran kaum Yahudi di Rusia, gerakan yang mendukung pendirian negara Yahudi memperoleh momentum yang paling kuat di Amerika Serikat. Saat itu, Hakim Agung dan Juru Bicara Kongres, William E. Blackstone dan Kardinal Gibbons, mengantarkan sendiri sebuah petisi kepada Presiden Benjamin Harrison dan Menteri Luar Negeri James Blaine. Mereka menuntut penyelenggaraan sebuah konferensi internasional, yang membicarakan klaim bangsa Israel bahwa Palestina adalah tanah air mereka. ''Kami percaya, saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua bangsa, khususnya bangsa-bangsa Kristen Eropa, untuk menunjukkan keramahan pada bangsa Israel.... Mari kita kembalikan kepada mereka tanah yang dulu secara paksa dikuasai oleh nenek moyang kita orang Roma,'' begitu salah satu kalimat yang tertulis dalam petisi yang dibawa Blackstone dan Gibbons. Amerika juga menjadi negara pertama yang ada di belakang Deklarasi Balfour yang digagas Lord Balfour, Perdana Menteri Inggris pada 1971. Saat itu, kepada Lord Rothschild, Presiden Federasi Zionis Inggris, Lord Balfour mengirimkan surat yang berisi janji Pemerintah Inggris untuk memfasilitasi pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Melihat sejarah itu, dukungan Presiden Harry Truman pada proklamasi negara Israel yang dilakukan David Ben-Gurion tak akan tampak terburu-buru. Boleh jadi, banyak warga dan pemimpin Amerika melihat nasib bangsa Israel mirip nasib para pionir awal Amerika, yang harus banting tulang di tanah baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi keturunan mereka. Lobi dan Uang Yahudi SETELAH pernyataan berdirinya negara Israel, hubungan Amerika dan Israel bertambah kukuh. Dan Amerika tak pernah ragu berhadapan dengan seluruh dunia jika telah menyangkut kepentingan Israel. Sejak perang 1967, tiap tahun dalam sidang PBB selalu saja ada resolusi melawan Israel. Isinya, antara lain, untuk menekan agar Israel mundur dari wilayah Arab yang dikuasainya secara tidak sah. Atau untuk menekan Israel agar bersedia menempuh solusi diplomatik bagi penyelesaian kasus Timur Tengah. Atau untuk mengutuk Israel atas kekerasan yang dilakukannya terhadap warga Palestina. Tapi, hampir seluruh resolusi itu rontok sebelum ditetapkan. Biasanya perbandingan antara yang setuju dan yang tak setuju, 140 lebih negara setuju dibandingkan dengan 2 yang tak setuju. Negara selain Israel yang menentang resolusi-resolusi itu tak lain adalah Amerika Serikat. Cuma, karena Amerika memiliki hak veto terhadap semua resolusi PBB, hampir semua resolusi itu tak pernah lolos. Di bidang ekonomi, Israel juga memperoleh keistimewaan ketimbang negara lain. Berdasar perjanjian bebas bea, semua ekspor Israel yang masuk pasar Amerika tak dikenai tarif sepeser pun. Hanya saja, walau sudah lama publik Amerika memiliki simpati berlebih pada kaum Yahudi, faktor yang paling berpengaruh dalam mempertahankan opini itu adalah efektifnya lobi kaum Yahudi. Penggambaran Israel sebagai bangsa ''korban'' Holocaust yang terancam ''fundamentalisme'' bangsa Arab masih terus ampuh sebagai bahan baku kampanye para pelobi Israel. Belum lagi, uang yang ada di kantong semua organisasi lobi Yahudi ini juga luar biasa besar jumlahnya. Dengan bekal donasi dari para hartawan Yahudi, organisasi-organisasi itu bisa bergerak lincah. Apalagi, beberapa aturan yang ada dalam sistem politik Amerika membuat para pelobi Israel bisa berkelit dan diuntungkan (baca: Uang Politik Yahudi Amerika). Sedemikian suksesnya pembentukan opini ini, publik Amerika tak pernah percaya bahwa politik luar negeri Amerika yang sangat memihak Israel sebenarnya sangat merugikan negerinya. George Ball dan Douglas Ball dalam buku The Passionate Attachment: American Involvement with Israel pernah mencoba menghitung neraca rugi-laba Amerika dalam menerapkan kebijakan pro-Israel. Menipu Rakyat Amerika MENURUT George dan Douglas Ball, sejak berdiri hingga 1991, Israel memperoleh keuntungan total hampir US$ 62 milyar. Keuntungan itu berasal dari bantuan uang langsung, kemudahan perdagangan, bantuan militer, dan kemudahan pembayaran utang. Tapi, di luar keuntungan yang langsung dinikmati Israel, Amerika ternyata juga memiliki kerugian lain. Keberhasilan lobi Yahudi mencegah penjualan senjata ke negara-negara Arab, atau negara yang dikategorikan ''pelanggar hak asasi dan teroris'', membuat industri-industri Amerika kehilangan rezeki tak kurang dari US$ 107 milyar. Padahal, alasan di balik lobi Yahudi itu lebih sering karena Israel ingin lebih awal mengakses beraneka senjata canggih Amerika dan teknologinya. Menurut Paul Findley, dalam buku Deliberate Deceptions: facing the Facts about the US-Israeli Relationship, lobi Yahudi juga berhasil ''menipu'' rakyat Amerika. Semua organisasi pelobi Yahudi selalu mengampanyekan bahwa bantuan Amerika untuk Israel adalah pinjaman yang dibayar dengan bunga. Dan Israel, tak seperti banyak negara lain, selalu membayar semua utang itu tepat waktu. Menurut Paul Findley, semua kampanye serta anggapan umum masyarakat Amerika itu bohong belaka. ''Selama bertahun-tahun, Israel membayar utang-utangnya pada Amerika Serikat dengan dana bantuan yang berasal dari Departemen Keuangan Amerika Serikat,'' tulis Paul Findley. Menurut penelusuran Findley, sejak 1985, semua bantuan Amerika pada Israel selalu berupa hibah. Artinya, tak satu sen pun dibayar kembali oleh Israel. Adapun mengenai pokok dan bunga utang sebelum 1985, Israel membayarnya dengan dolar dari pajak rakyat Amerika. Menurut Findley, proses yang aneh itu dimulai pada 1984, ketika senator Partai Demokrat asal California, Alan Cranston, mensponsori sebuah perubahan undang-undang yang kelak dikenal sebagai Amandemen Cranston. Amandemen itu menetapkan bahwa bantuan ekonomi untuk Israel paling sedikit harus setara dengan pembayaran kembali (pokok dan bunga) utangnya setiap tahun pada Amerika. Dengan kata lain, Israel dijamin akan selalu menerima bantuan Amerika untuk memenuhi kewajiban utangnya. Tak ada satu negara lain pun yang menikmati keuntungan seperti ini. Clinton Melanggar Tradisi TOH, catatan orang-orang seperti Paul Findley, juga George dan Douglas Ball, seolah angin lalu saja. Masyarakat Amerika masih saja percaya bahwa Pemerintah Israel adalah satu-satunya pemerintahan di dunia yang tak akan pernah merugikan Amerika. Dan perlahan, tak hanya sebagai pelobi, para politisi Yahudi pun mulai mengincar tempat penting dalam sistem politik Amerika. Calon wakil presiden Partai Demokrat yang mendampingi Al Gore dalam pemilihan umum mendatang adalah Joseph Lieberman, seorang pemeluk Yahudi taat. Pada awal pemerintahannya, Bill Clinton mengangkat dua hakim agung. Keduanya ternyata berdarah Yahudi. Clinton mengangkat pula beberapa Yahudi dalam kabinetnya, termasuk Penasihat Keamanan Nasional, Sandy Berger. Presiden Clinton juga melanggar tradisi, mengangkat seorang Yahudi, Dennis Ross, sebagai perunding utama dalam proses perdamaian Timur Tengah. Sebagaimana tradisi Partai Demokrat, pemerintahan Clinton sangat mengakomodasi kepentingan kelompok Yahudi. Dalam sejarah, dibandingkan dengan Partai Republik, lobi Yahudi memang lebih dekat dengan Partai Demokrat. Satu-satunya Presiden Amerika yang sedikit keras pada Israel adalah George Bush, dari Partai Republik. Pada 1990, misalnya, pemerintahan Bush memprakarsai sebuah resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang mengutuk penggunaan kekerasan oleh Israel untuk menekan perlawanan Intifadah Palestina. Bush juga mendesak Israel menghentikan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Saking kesalnya pada Bush, Benjamin Netanyahu, yang saat itu Menteri Luar Negeri Israel, menuding Bush berniat mendorong Israel ke kamp Auschwitz baru. Namun, Bush ternyata tak meneruskan dukungan saat DK PBB berniat mengirim misi penyidik ke Israel. Catatan sejarah memang membuktikan, dukungan tokoh Partai Republik lain terhadap Israel tak kalah kuat dari kubu Demokrat. Pada 1973, misalnya, Presiden Nixon menetapkan keadaan siaga nuklir, guna melindungi Israel. Pada 1980, Ronald Reagan secara terbuka menyebut Israel sebagai ''sekutu paling strategis''. Bahkan, kubu Republik kerap menuding kubu Demokrat bersikap kurang mendukung Israel. Sikap itu ditunjukkan juru bicara Kongres Amerika, Newt Gingrich, pada masa pemerintahan Clinton. Politisi dari Partai Republik ini sempat menjuluki Menteri Luar Negeri Madelaine Albright sebagai ''agen Palestina'', hanya karena Albright tampak bersimpati terhadap beberapa tuntutan Palestina. Pada sambutannya di parlemen Israel, Newt Gingrich mengatakan bahwa Yerusalem yang tak terbagi, tidak bisa tidak, harus menjadi ibu kota abadi Israel. Krisnadi Yuliawan _________________________________________________________________________ Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com. Share information about yourself, create your own public profile at http://profiles.msn.com.
