Kata Roy Suryo: "Emang gue pikirin? Gue ni caleg Demokrat. Mendingan meng-analisa foto syur artis (daripada menganalisa fesbuk), hehehe.... "
Btw, analisis berikut semoga dibaca Bu Mega dkk. http://www.berpolitik.com/news.pl?n_id=20958&c_id=3¶m=E4Qzg5ghd9zdv9Yhtr6S Wassalam, --amin ----------------------------------------------------------- PDIP Melawan "Wisdom of Crowds" (berpolitik.com): Kepanikan dan kekurangan kreativitas memang kerap melahirkan tindakan blunder. Contohnya adalah sikap PDI Perjuangan dalam menanggapi kehadiran situs pertemanan bertitel "Say No to Megawati". Alih-alih menanggapi dengan strategik, pihak PDIP malah bereaksi keras hingga menyebabkan situs itu dibreidel. Sebelum lebih jauh mengulas blunder itu, ada baiknya kita perjelas sudut pandang masalah dari sisi PDI Perjuangan. Bagi mereka, kehadiran situs itu telah memasuki ranah penghinaan pribadi dan penghasutan. Situs pertemanan itu dinilai sebagai bentuk black campaign yang dikreasi oleh lawan-lawan politik Megawati. Sangatlah masuk akal tudingan bahwa situs pertemanan itu dibuat oleh kompetitornya. Juga sangat masuk akal, keberadaan situs ini bisa menjadi ajang penyebaran kebencian dan hasutan. Dalam berbagai komentar yang sempat terbaca, memang ada kalimat-kalimat yang sarkartis, hiperbolik dan juga patut dipertanyakan kesahihannya. Kalau kemudian mereka meradang, sungguh masuk akal.Tapi, kalau kemudian bereaksi keras (meminta ditutup, meminta tindakan hukum atau mengejar pelakunya) sepertinya terlalu berlebihan dan tidak memahami medan wacana yang sedang dihadapi. Persisnya, dimana kekeliruan bersikap itu terjadi? Wisdom of Crowds Pertama, situs pertemanan ini sangat boleh jadi dibuat oleh pendukung SBY. Sebagai ungkapan politik, sikap pendukung SBY jelas sah-sah saja. Kalau kemudian berduyun-duyun orang bergabung sebagai supporters, jelas sebuah soal yang berbeda. Siapakah mereka? Mereka adalah kerumuman. Mereka bergerak tanpa komando. Terdorong berkata-kata karena merasa memiliki perasaan yang sama. Merasa sah saja berkomentar apapun. Mereka adalah suara massa yang nyaris tak mendapat ruang dalam media konvensional. Mereka barangkali bukan orang bijak bestari dan berbudi luhur. Tapi, hukum yang berlaku dalam jejaring sosial adalah 'kebijaksanaan itu ada dalam kerumuman' (Wisdom of Crowds) bukan dari orang yang ahli dan sejenisnya. Dengan bersikap keras dan tak sesuai logika dunia maya, PDIP malah menuai masalah. Alih-alih teredam, sikap keras yang berakhir dengan pembreidelan segera menguatkan kesimpulan yang terlahir dari 'kebijaksanaan kerumuman': Megawati memang tak layak. Dia tak mampu berwacana, dan seterusnya. Parahnya, sikap Megawati segera mengingatkan orang pada perilaku otoritarian ala orde baru. Komunitas kerumunan dalam dunia maya adalah figur-figur yang barangkali malas dengan hiruk-pikuk dunia politik, tapi pastinya sangat benci pengekangan kebebasan. Jadi, singkatnya, pihak PDIP tak memahami siapa yang tengah mereka hadapi sehingga reaksinya malah berakibat fatal Tersudut Framing Kedua, secara subtansi, dunia maya memiliki logika berbahasa sendiri. Yang di dunia nyata terasa tak santun, di dunia maya barangkali sesuatu yang biasa-biasa saja. Lagi pula, jangan sepele kearifan kerumuman. Seseorang bisa saja sangat kasar dan sarkartis. Tapi, belum tentu mempengaruhi. Yang lebih mungkin terjadi, sang pemberi komentar seperti itu akan diabaikan secara diam-diam. Tak terkecuali kepada para netter yang dianggap terlalu 'membual'. Secara subtantif, banyak komentar yang disampaikan dalam situs pertemanan itu adalah hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi pengetahuan publik. Yang berbeda adalah cara membingkainya. Tengok, misalnya, soal ungkapan kekesalan "Apa lagi yang dia jual kalau jadi presiden (lagi)?". Ini jelas bukan fitnah. Meski barangkali benar telah dipersepsi berdasarkan pembingkaian yang mengalir di media massa. Berkembangnya pembingkaian seperti ini lebih disebabkan karena moncong putih tak pernah menyelesaikan pekerjaan rumah seusai kekalahan pada pileg dan pilpres 2004. Mereka tak pernah mencoba memberikan perspektif lain tentang pilihan kebijakan dan hambatan yang harus dihadapi Megawati ketika memerintah. Dalam soal penjualan BUMN, misalnya, di beberapa kesempatan, memang ada wacana tandingan dilontarkan. BUMN harus dilego (kerap dengan harga murah) karena keharusan menambal APN yang super bolong. Jika dibingkai, semestinya mereka membangun logika tentang "mencuci piring" dari kebijakan di masa lalu dan jangan lupa sertakan kontribusi SBY dan Kalla dalam penetapan kebijakan tersebut (jika ada, tentu saja). Peluang yang Terlepas Terkait ini, alih-alih menunjukkan keberangan, semestinya Megawati dan PDIP malah berselancar. Secara subtansi, Megawati sebenarnya bisa membangun positioning sebagai 'orang teraniaya' dan sekaligus 'orang yang bijak'. Bayangkan jika Megawati berkata-kata kurang lebih seperti ini: "Ya, saya memang sudah membacanya. Saya menghargai apapun pendapat mereka. Apapun yang dikatakan pada supporter di fesbuk itu adalah bagian dari hak konstitusionil yang harus dilindungi meski memang ada yang terasa kurang pas. Tidak pas itu, menurut perasaan saya, loh. Kalau menurut mereka mungkin sudah pas. Ya, monggo saja. Ini kan bagian dari pluritas budaya dan nilai-nilai yang juga diperjuangkan oleh PDIP." Dan, alangkah indahnya kalau Megawati mengimbuhi dengan berkata, "Meminta penutupan fesbuk atau mengejar pelakunya? Itu tak akan pernah terlintas di pikiran saya. Malah, kejadian ini menguatkan tekad saya untuk menginstruksikan kepada anggota DPR periode mendatang dari PDIP untuk mendorong perubahan UU ITE. UU itu banyak pasal karetnya dan cukup represif juga, ya. Kami mengakui telah kecolongan. Dan, akan kami bayar utang itu pada periode berikutnya." Secara teknis, selain Megawati, PDIP seharusnya menggerakkan para spin doctor untuk membangun wacana tandingan di media massa maupun media online. Termasuk di dalamnya menginstruksikan kader-kadernya untuk menjadi supporter di situs pertemanan itu dengan tujuan melakukan netralisasi. Strategi seperti ini, misalnya, diterapkan simpatisan PKS terhadap situs pertemanan bertitel "Say No to PKS". Sayang, PDIP kembali menunjukkan bahwa mereka memiliki strategi komunikasi yang buruk. Dengan bahasa yang berbeda, mereka masih terus 'monolog'. Tak mengindahkan audiens. Dalam era political marketing, pengabaian terhadap audiens (pikiran, minat, jangkar berpikirnya) jelas sebuah langkah menuju 'bunuh diri' politik, sebagaimana pernah ditunjukkan PDIP ketika mencaci BLT sebelum di saat-saat akhir harus merevisi opininya. Pada 10 April 2009 08:02, k yoen <[email protected]> menulis: > Hayooo Om Roy Suryo...gimana menurut analisa telematika anda?? > > Best Regards, > Yunianto > -------------------------------------------------- Official Mailing List: Porsenipar ke IV Tahun 2007 -=== Perumahan BDB2 dan BDB3, Cibinong, Bogor ===- -= Menjiwai Semangat Kebangsaan dengan Prestasi =- | Official Website: http://www.porsenipar.web.id | ------- Porsenipar Media Center: 6849-6001 -------
