Berita
Rabu, 29 Nopember 2006, 15:39 WIB
PILKADA
Korban Konflik Kecewa terhadap Calon Gubernur
Reporter : Radzie
Banda Aceh
, acehkita.com.
Para
korban konflik menyatakan kekecewaannya terhadap delapan pasang kandidat calon
gubernur/wakil gubernur Aceh, yang tidak mempunyai program yang jelas untuk
mengusut berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Saat mereka
mau membuat kontrak politik dengan para kandidat, tidak ada satu pun
kan
didat yang menghadiri undangan para korban konflik tersebut.
“Ini membuktikan bahwa, selama ini mereka tidak mempedulikan korban
konflik,” ujar Rukaiyah, seorang korban konflik dari
Aceh Besar
, dalam acara diskusi di
Banda Aceh
, Rabu (29/11).
Diskusi tentang Pilkada yang berpihak kepada korban konflik diselenggarakan
Komisi Orang Hilang dan
Tindak Kekerasan
(KontraS) Aceh bekerjasama dengan Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMUR).
Panitia diskusi telah mengundang delapan kandidat calon gubernur yang akan
bertarung dalam Pilkada 11 Desember mendatang.
Menurut Hendra Fadli
dari
KontraS Aceh
, sebanyak 150 korban konflik hadir untuk berdialog dengan para kandidat. “Kami
sudah mengundang semua
kan
didat. Pada awalnya, ada empat
kan
didat yang menyatakan hadir dalam acara ini,” kata Hendra kepada situs ini.
Sayangnya, hingga berakhir acara diskusi yang menghadirkan tiga narasumber,
yaitu
Afridal Darmi
(LBH Banda Aceh),
Usman Hamid
(KontraS Jakarta), dan Khairani (RPUK), kedelapan kandidat tersebut tidak ada
yang memenuhi undangan panitia.
Usman Hamid
, ketua
Badan Pekerja KontraS
, menyesalkan sikap para kandidat yang tidak menghadiri dan berdiskusi dengan
para korban konflik. “Mungkin para kandidat tidak datang ke mari karena
menganggap bahwa korban konflik itu jumlahnya sedikit,” kata
Usman Hamid
di hadapan 150 perwakilan korban konflik yang datang dari 17 kabupaten/kota di
Aceh.
Karenanya, Usman meminta kepada lembaga yang selama ini peduli dengan
isu-isu HAM untuk mendata semua korban konflik yang ada di Aceh. Supaya, “Kalau
bisa menunjukkan data besar, mereka akan berpikir lagi,” ujarnya. “Mereka
menganggap suara para korban konflik tidak signifikan dalam Pilkada mendatang.”
Usman mengharapkan, siapa pun yang terpilih sebagai gubernur Aceh periode
2006-2011 nanti untuk tidak melupakan berbagai kejahatan HAM masa lalu.
Menurutnya, kompensasi financial yang selama ini mulai dijalankan, harus
dibarengi dengan kompensasi moral. “Uang saja tidak bisa menjadi kompensasi
bagi pelanggaran HAM.
Itu han
ya bantuan,” kata dia.
Kompensasi moral yang dimaksud Usman berupa pembuatan monumen atau meseum
yang mendokumentasikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di
bumi berjulukan
Serambi Mekkah
ini.
“Di monumen itu dituliskan nama semua orang-orang yang menjadi korban
pelanggaran HAM, supaya kita terus teringat dan tidak mengulangi kejahatan ini
di masa depan,” kata dia.
Sementara itu, seorang korban konflik menyebutkan, kompensasi finansial
dari pemerintah atas berbagai kekerasan yang menimpanya, tidak serta-merta
membuat dia melupakan kekerasan tersebut. “Saya tidak perlu uang. Yang saya
butuhkan hanya keadilan. Makanya, setiap ada acara seperti ini, saya selalu
datang,” kata perempuan asal
Aceh Besar
itu, menangis. [dzie]
---------------------------------
Sekarang dengan penyimpanan 1GB
http://id.mail.yahoo.com/
