http://www.serambinews.com/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=28803&rubrik=2&topik=22 a.. 1/05/2007 08:56 WIB
RAPBA 2007, belum Menyentuh Persoalan Kemiskinan [ rubrik: Serambi Nusa | topik: Ekonomi ] BANDA ACEH - Walaupun Rancangan Anggaran Belanja Pembangunan Aceh (RAPBA) 2007, yang diusulkan lebih banyak untuk publik daripada belanja pegawai, namun itu belum dapat menjawab persoalan kemiskinan, karena tidak jelasnya konsep pembangunan ekonomi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Sekjen DPP PRA, Thamrin Ananda, dalam konferensi pers Kamis (10/5) kemarin di Banda Aceh. Thamrin, mengatakan bahwa konsep Pemerintah Daerah Aceh, sekarang ini tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, yang hanya bisa mengusulkan dan menghabiskan dana besar namun tidak menghasilkan perubahan tingkat kesejahteraan rakyat Aceh. Thamrin, juga menyebutkan, persoalan sekarang yang sangat memerlukan perhatian pemerintah adalah masalah kemiskinan dan rendahnya pembangunan sumber daya manusia. Katanya, angka kemiskinan menurut data Badan Statistik Aceh (BPS) dan Bappeda tahun 2005 sebesar 43,67 persen dari 4 juta penduduk Aceh, atau hampir setengah rakyat Aceh, adalah miskin dan hanya 4,23 persen yang kaya. Tingginya angka kemiskinan tidak terlepas dari tingginya angka pengangguran terbuka sebesar 46,88 persen, sedangkan semi pengangguran mencapai 30,18 persen dari angkatan kerja sebesar 2.677.900 orang. Kemudian, alokasi dana yang besar untuk pendidikan dan kesehatan juga belum mampu menjawab tuntutan yang sesuai dengan kebutuhan. Dia mencontohkan, bagaimana meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan kondisi geofrafis serta sektor produksi mayoritas rakyat Aceh dibidang pertanian, kelautan maupun pertambangan jika fakultasnya saja belum tersedia. Kepada Serambi, Thamrin mengatakan, RAPBA 2007, yang mengalokasikan dana sebesar 4 triliun lebih tapi tidak diiringi dengan konsep pembangunan ekonomi yang jelas, maka itu tidak akan membawa perubahan fundamental sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintahan Aceh. Untuk itu katanya, DPP PRA, akan membuat terobosan kepada pemerintahan Irwandi-Nazar, dengan mengajukan suatu konsep pembangunan ekonomi yang berazas kerakyatan. Namun jika cara itu tidak berhasil, pihaknya akan menunggu sampai 2009, untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan sebagai konsekuensi terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh.(y)
