http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=298662&kat_id=23
Senin, 02 Juli 2007 23:15:00 Penduduk Miskin di Pantai Barat Selatan Aceh Capai 61,41 Persen Banda Aceh-RoL--Sekitar 61,43 persen dari 867.414 jiwa penduduk di wilayah pantai barat selatan Provinsi Aceh, yang terdiri atas delapan kabupaten/kota itu dinyatakan miskin, sehingga perlu perhatian serius Pemerintah Aceh serta Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias. "Dari 2.029.639 jiwa penduduk miskin di seluruh Aceh, pantai barat selatan menabung sekitar 531.509 jiwa," kata Juru bicara Kaukus Pantai Barat Selatan Aceh, TAF Haikal pada acara deklarasi kaukus itu di Banda Aceh, Senin. Delapan kabupaten/kota di pantai barat selatan adalah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Subulussalam. Disebutkan, dibanding dengan wilayah utara dan timur Aceh, pantai barat selatan Aceh dengan luas wilayah 228.136 kilometer persegi dikategorikan sebagai wilayah tertinggal, dengan potret buram kemiskinan dan keterbelakangan secara fisik maupun nonfisik, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan bahkan transportasi. Ia menjelaskan, angka itu memberi sumbangan di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Aceh yang hanya 49,85 persen. Jika dirinci, kabupaten yang paling tinggi tingkat kemiskinannya, adalah Simeulue memiliki 81 persen penduduk miskin, disusul Nagan Raya 67 persen, Singkil 64 persen, Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya 58 persen, Aceh Barat 55 persen dan Aceh Jaya 47 persen. Selanjutnya, pantai barat selatan Aceh juga wilayah yang terparah terkena dampak bencana gempa dan tsunami yang terjadi dua tahun silam. Dari 1.341 desa yang ada di pantai barat selatan, 384 diantaranya hancur dihajar gempa dan tsunami. Sedangkan jumlah kota yang rusak karena bencana 26 Desember 2004 ini berjumlah 38, atau 52 persen, dari 74 kota yang ada di wilayah itu. Ditambahkan, pantai barat selatan Aceh juga merupakan wilayah yang terkena konflik bersenjata di Aceh beberapa waktu lalu, yang selain menyebabkan ratusan jiwa melayang, juga menimbulkan kerusakan fisik dan nonfisik pada bangunan milik masyarakat. "Fakta ini membuat kawasan pantai barat selatan memberi kontribusi semakin terisolirnya daerah itu, sekaligus menambah banyak kantong-kantong kemiskinan," ujar Haikal. Tanpa harus melihat data yang rinci pun, kata Haikal, semua orang akan maklum bahwa pembangunan yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir tidaklah memihak pada penduduk di wilayah pantai barat selatan. Bahkan, hingga sekarang pun Pemerintah Aceh melalui alokasi anggaran APBD-nya, belum terlihat akan menjawab terhadap dua persoalan utama yaitu kemiskinan dan ketertinggalan daerah. "Pantai barat selatan sampai saat ini masih sulit dijangkau dan masyarakatnya pun masih terus berada dibawah garis kemiskinan," tutur Haikal. Ia menjelaskan, hal ini terjadi karena seluruh pelaku pembangunan di Aceh tidak memiliki apresiasi yang cukup terhadap pantai barat selatan. "Akibatnya, sebahagian besar alokasi anggaran pembangunan lebih memihak ke wilayah utara timur Aceh," tegasnya. Di sisi lain, kata Haikal, kelemahan aparatur pemerintah daerah di pantai barat selatan Aceh ikut ?berkontribusi? kian memperburuk kondisi wilayah dan masyarakat di kawasan itu. "Dengan keadaan demikian, sebenarnya kondisi pembangunan pantai barat selatan saat ini adalah sejarah panjang dari ketidakadilan kebijakan dan alokasi anggaran dari Pemerintah Aceh sepanjang lima tahun terakhir," ujarnya. Dan ironisnya, jelasnya, sepak terjang Pemerintah Aceh di kawasan pantai barat selatan juga masih berkutat dengan ketidakmampuannya untuk mendorong adanya perubahan total ketidakadilan itu. antara/pur pur
