Semua pihak menolak ada penurunan bendera merah putih di Aceh, Ibrahim KBS, 
jubir KPA, malah mengaku. Hebat......

raja rimba <[EMAIL PROTECTED]> skrev:                                  

 BARAHI KAP BUSOU, MALIK MAHMUD
 DAN ZAKARIA BLANG MALO
  
  
       
18/08/2007 10:46 WIB

KPA Mengecam, Kapolda Janji Menindak

[ rubrik: Serambi | topik: Peristiwa ]

 BANDA ACEH - Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Ibrahim bin 
Syamsuddin mengecam keras tindakan polisi terhadap masyarakat di Desa Tanjong 
Beuridi, Kabupaten Bireuen. Seharusnya, kata dia, polisi sebagai penegak hukum 
tidak mengedepankan kekerasan dalam menangani suatu perkara, termasuk dugaan 
adanya aksi penurunan bendera Merah Putih di sejumlah kawasan. 

 “Peristiwa bendera dalam minggu ini sangat mengganggu semua proses damai yang 
sedang berlangsung. Kami mengecam semua tindakan pelanggaran hukum yang 
menjurus rusaknya rasa aman di dalam masyarakat. Kami mengecam aksi penurunan 
bendera Merah Putih, kami juga mengecam tindakan polisi yang mengedepankan 
kekerasan dalam menangani perkara ini,” kata Ibrahim dalam pernyataan 
tertulisnya kepada wartawan, Kamis (16/8). 

Menanggapi kasus pemukulan 12 warga oleh polisi di Desa Tanjung Beuridi, 
Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Rabu (15/8), Kapolda Aceh Irjen Pol 
Rismawan menyatakan berdasarkan laporan Kapolres Bireuen tak ada anggota polisi 
yang memukul warga di Tanjung Beuridi. Cuma masyarakat dan media yang 
melaporkan tentang adanya pemukulan itu. 

Begitupun, kata Kapolda, untuk membuktikan laporan dan berita media itu, 
pihaknya telah menurunkan tim khusus yang terdiri atas  Propam dan Reskrim 
Polda Aceh. Tim ini di bawah kendali Wakapolda Aceh. “Bila dalam penylidikan 
nanti ada polisi yang terbukti memukul warga dalam menjalankan tugasnya, ia 
akan ditindak tegas dan diproses secara hukum. Begitu juga sebaliknya terhadap 
warga masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum,” ujar Kapolda Aceh kepada 
pers seusai upacara peringatan HUT Ke-62 RI di Blangpadang, Banda Aceh, 
kemarin. 

Menurut laporan masyarakat di sekitar lokasi kejadian kepada media cetak dan 
elektronik, insiden pemukulan warga Tanjong Beuridi itu dipicu oleh kekecewaan 
aparat polisi yang ingin mencari pelaku pencurian dan penurunan bendera Merah 
Putih, namun belum kunjung didapat. 

Masyarakat melaporkan, warga yang dipukul aparat polisi itu diduga kelompok 
yang menurunkan dan mencuri bendera Merah Putih yang dipasang warga di 
sepanjang jalan. 

Menanggapi masalah ini, Kapolda Rismawan menegaskan pencurian dan penurunan 
bendera Merah Putih  yang dipasang penduduk di depan rumahnya atau di pinggir 
jalan, merupakan tindakan melanggar hukum. Ia menilai, hal itu dilakukan 
orang-orang pengecut dan pelakunya layak diposisikan sebagai musuh bersama. 
“Polisi sedang mengusut kasus ini dan pelakunya sudah mulai terindikasi,” 
ujarnya. 

Jubir KPA Pusat yang kerap disapa Ibrahim KBS menyatakan sangat mendukung upaya 
polisi mengusut pelaku yang mencuri dan merusak sejumlah bendera Merah Putih di 
Aceh menjelang peringatan 17 Agustus itu. 

Akan tetapi, menurutnya, hal itu jangan sampai dijadikan alasan pembenaran bagi 
polisi untuk menganiaya warga. Ia menilai tindakan polisi mengasari warga Desa 
Tanjong Beuridi sungguh tak dapat diterima akal sehat, karena polisi dididik 
dan dibiayai dari uang rakyat untuk menegakkan hukum, bukan sebaliknya menjadi 
pelanggar hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. 

“Tindakan main hakim sendiri seperti itu menggambarkan bahwa polisi tak siap  
melepaskan diri dari gaya serbamiliter. Polisi dalam kasus ini telah 
menampakkan wajah aslinya seperti saat konflik berkecamuk di Aceh,” kata dia. 

Karena itu, lanjut Ibrahim, KPA meminta kepada Kapolri dan Kapolda Aceh 
mengusut kasus penganiayaan warga itu sampai ke pengadilan. Ia ingatkan agar 
polisi jangan membangun antipati rakyat. “Sampai kapan pun KPA tak dapat 
menerima setiap pelanggaran HAM atas rakyat Aceh. Bagaimana mungkin kami 
menyerukan penegakan hukum kalau polisi saja melakukan pelanggaran berat. Maka 
kalau kemudian kasus ini tak diselesaikan di pengadilan, kami akan angkat ini 
menjadi kasus internasional dengan melaporkan ke lembaga HAM internasional,” 
ujar Ibrahim KBS. 

Investigasi KPA 

Menurut KBS, berdasarkan investigasi yang dilakukan pihaknya, polisi masuk ke 
kawasan desa tersebut dengan 12 kendaraan sekitar pukul 22.00 WIB. Aparat, kata 
KBS, menanyakan isu penurunan bendera kepada warga. “Salah  satu warga yang 
ditanya adalah Amad Kumis, tapi Amad menjawab setahu dia tidak ada penurunan 
bendera di situ. Yang ada justru sebagian warga memang tidak menaikkan bendera, 
sebagian lagi menurunkan bendera pada sore hari, karena takut dicuri. Namun, 
polisi tetap menuduh warga setempat menurunkan bendera, sehingga terjadilah 
aksi pemukulan tersebut,” kata dia. 

KBS mengatakan, di kampung-kampung memang ada instruksi untuk menaikkan bendera 
24 jam. “Ini terkesan ada konspirasi politik. Soalnya, kasus hilangnya bendera 
di beberapa kawasan terjadi pada malam hari. Karena tak ingin benderanya dicuri 
pada malam hari, maka sebagian warga Tanjong Beuridi memutuskan untuk 
menurunkan bendera pada sore hari, tapi malah mereka dituduh sebagai pelaku 
penurunan bendera,” kata KBS. 

Ingatkan bawahan 

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen mengharapkan masing-masing 
pimpinan mengingatkan bawahan dan anggotanya agar kasus  pemukulan seperti 
terjadi di Tanjong Beuridi yang menyebabkan tujuh orang masuk rumah sakit, 
tidak terjadi lagi. 

Permintaan itu disampaikan M Fauzi, Ketua Komisi A DPRK Bireuen yang membidangi 
pemerintahan dan keamanan kepada Serambi, Jumat (17/6). “Kami atas nama DPRK 
Bireuen menyesalkan insiden tersebut dan mengharapkan kepada masing-masing 
pimpinan untuk mengingatkan anggota maupun bawahannya agar kasus serupa tidak 
terjadi 
lagi dan tidak ada rentetennya,” kata Fauzi. 

Sekarang, kata M Fauzi, merupakan tahap membangun kedamaian dan memupuk 
semangat kedamaian. “Asimilasi proses damai memerlukan waktu. Dalam rentang 
waktu itu hendaknya jangan terjadi kekerasan. Kami harapkan aparat keamanan 
menyelidiki kasus tersebut dan mencegah agar tak ada rentetan lainnya,” tambah 
politisi PKS ini. 

Norman Ahmad, salah seorang anggota DPRK Bireuen menambahkan, kasus di Tanjong 
Beuridi hendaknya diselesaikan secara adat dan saling  memaafkan antara 
kelompok pelaku dengan para korban. (her/nal/yus)

    :: indeks Berita » 




         
---------------------------------
 Get the World's number 1 free email service. Find out more. 
     
                       

       
---------------------------------
Fly(g) från regnet - sök efter resor hos Yahoo! Shopping. 
Jämför pris på flygbiljetter och hotellrum: 
http://shopping.yahoo.se/c-169901-resor-biljetter.html

Kirim email ke