http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=37383&rubrik=1&kategori=1&topik=45 a.. 6/11/2007 03:58 WIB
Lamban Membangun Jalan Pantai Barat BRR Kecewakan Rakyat * Ruas Tengah Sedang dalam Proses Tender [ rubrik: Serambi | topik: Rekontruksi & Rehabilitasi Aceh ] BANDA ACEH - Politisi Aceh menilai, program kelanjutan pembangunan jalan tengah alternatif Keumala-Tangse-Geumpang-Tutut-Meulaboh dan pantai barat-selatan sampai batas Sumut yang diserahkan kepada BRR NAD-Nias, sangat mengecewakan rakyat. Terutama karena, setiap terjadi peristiwa tanah longsor dan jembatan putus, penanganan daruratnya berjalan sangat lamban. Politisi Partai Golkar, Sulaiman Abda yang memberikan penilaian tersebut juga mencontohkan, ketika Jembatan Meudang Ghon, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, ambruk seminggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1428 Hijriah, baru berhasil diatasi pada akhir Oktober 2007. "Ini kan sangat lamban penanganannya, sehingga usai Lebaran pun masih banyak warga yang terjebak di kawasan itu," ujarnya kepada Serambi, Senin (5/11). Kritikan hampir serupa dilontarkan Basrun Yusuf, politisi Partai Persatuan Pembangunan. Menurut Wakil Ketua Komisi D ini, memasuki tahun ketiga pascagempa dan tsunami, seharusnya penanganan pembangunan jalan tengah alternatif dan pantai barat-selatan sampai batas Sumatera Utara (Sumut), sudah tuntas 30-50 persen. Tapi fakta di lapangan sampai tahun ketiga pascatsunami, BRR masih mengumbar program dan janji. Buktinya, ungkap Basrun, pembangunan kembali ruas jalan tengah (alternatif), Keumala-Tangse-Geumpang-Tutut-Meulaboh, berjalan sangat lamban. Menurut Dinas Prasarana Wilayah (Praswil) Aceh, kata Basrun, pelaksanaan rehab dan rekonnya sudah diserahkan kepada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Tapi anehnya, ketika terjadi peristiwa tanah longsor pada Minggu malam di Km 41, Bayben, Geumpang-Tutut, penanganannya justru berjalan lamban. Akibatnya, masyarakat yang melintas di jalur itu harus bermalam di lokasi kejadian. Kecuali itu, untuk melewati bekas tanah longsor tersebut, pengendara harus mengeluarkan uang Rp 20.000-Rp 50.000/unit kendaraan. Peristiwa yang serupa juga sering dialami penduduk Aceh Jaya. Di kawasan ini, pembangunan kembali ruas jalan Calang-Banda Aceh, ditangani USAID (lembaga donor Amerika Serikat). Dalam amatan Serambi, sebagian ruas jalan dan jembatan yang rusak akibat tsunami, kini sedang dalam pembangunan kembali. Tapi ketika ada ruas jalan yang longsor atau jembatan yang putus pada ruas jalan yang belum ada kontraktor pelaksananya itu, seperti jalan Lamno-Calang, BRR tergolong lamban mengatasi penanganan daruratnya. Contoh terbaru adalah ketika jembatan Meudang Ghon, ambruk menjelang seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu. Kasus tanah longsor dan jembatan rusak serta ambruk, ungkap politisi dari Partai Amanat Nasional, Almanar, sudah sering terjadi pada kedua ruas jalan yang menjadi tanggung jawab BRR. Ketika DPR Aceh mempertanyakan hal itu kepada BRR, dikatakan untuk ruas tengah Geumpang-Tutut, proyeknya sedang ditender. Sedangkan untuk ruas jalan Calang-Banda Aceh, sebagiannya sudah dikerjakan PT Wijaya Karya, terutama untuk ruas Lhoknga-Lamno. Disebutkan juga bahwa untuk ruas jalan Lamno-Calang, USAID sudah mengontrakkan pekerjaannya pada Juni 2007 kepada S Samyong, perusahaan dari Korea dan PT Hutama Karya. "Tapi kenyataannya, sampai kini kedua perusahaan itu belum melakukan kegiatan konstruksi di lapangan," ujar Almanar yang juga Sekretaris Komisi D DPRA. Surati USAID Untuk memacu pembangunan kedua ruas jalan strategis itu, ketiga anggota DPR Aceh tadi, meminta Kepala BRR NAD-Nias, Kuntoro Mangkusubroto dan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, sebagai Wakil Kepala BRR NAD-Nias, menyurati USAID untuk mempertanyakan kenapa kontraktor yang telah menandatangi kontrak kerja itu belum juga bekerja maksimal. Sebab, makin lama ruas jalan Calang-Banda Aceh, diselesaikan, maka beban ekonomi yang harus dipikul rakyat semakin besar. Padahal, dana untuk pembangunannya sudah tersedia, yakni dari USAID dan MDF (Bank Dunia). "Tapi kenapa sampai kini belum juga selesai? Kondisi ini mengindikasikan kinerja dan koordinasi yang dilaksanakan pemerintah provinsi, kabupaten dengan BRR dan USAID, masih lemah," timpal Ketua Komisi D, Sulaiman Abda. Ia mengemukakan bukti bahwa menurut keterangan pihak USAID, sampai kini masih ada 179 persil tanah lagi yang belum selesai dibebaskan di lintas Banda Aceh-Meulaboh. Padahal, Gubernur Irwandi Yusuf, pernah berjanji akan menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Akibat dari belum tuntasnya masalah pembebasan tanah tersebut, kini pembangunan jalan tahap I Lhoknga-Lamno yang dikerjakan PT Wika, berupa paket pelebaran dan penimbunan badan jalan, jadi terputus-putus. Ini disebabkan, ada bagian ruas jalan yang tanahnya belum selesai dibebaskan. Diserahkan ke BRR Kadis Praswil Aceh, Ir Ridwan Husin mengatakan, ruas jalan yang pembangunannya telah diserahkan kepada BRR itu, jika terjadi kerusakan sebelum pembangunan permanen dilakukan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab BRR. Pemerintah Aceh atau kabupaten tidak boleh mengusulkan anggaran tanggap daruratnya. "Jadi, jika terjadi bencana tanah longsor dan jembatan putus pada ruas jalan itu, untuk penanganan dan perbaikan daruratnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab BRR," timpal Ridwan Husin. Deputi Infrastruktur BRR NAD-Nias, Bastian S Sihombing mengatakan, pembangunan kembali ruas jalan Meulaboh-Banda Aceh, telah diserahkan kepada BRR. Untuk ruas Meulaboh-Calang, sepanjang 100 km pembangunannya sudah selesai pada Juni 2007. Dananya bersumber dari bantuan Jepang (JICS). Sedangkan untuk ruas Calang-Lhoknga sepanjang 140 km, pembangunan kembali ruas jalan itu akan dibiayai USAID. Sepanjang 41 km sudah dikontrakkan kepada PT Wika dan kini sedang dalam pengerjaan. Untuk ruas Lamno-Calang, juga sudah dikontrakkan kepada perusahaan S Samyong dari Korea plus PT Hutama Karya. Untuk ruas tengah Keumala-Tangse-Geumpang-Tutut-Meulaboh, kata Bastian, pembangunan dan pelebaran badan jalannya secara permanen sudah menjadi tanggung jawab BRR. Pembangunan ruas jalan itu dibiayai dari bantuan MDF/Bank Dunia dan kini sedang dalam proses tender internasional. "Diharapkan, bulan depan sudah ada kontraktor pelaksananya," ujar Bastian. Untuk ruas jalan itu, lanjut Bastian, pemeliharannya menjadi tanggung jawab BRR. Untuk itu, BRR telah mengalokasikan dana penanganan darurat ketika terjadi bencana tanah longsor dan jembatan putus. Misalnya, untuk penanganan tanah longsor yang terjadi di Km 41 Geumpang-Tutut. Kasatker dan PPK jalan itu, menurutnya, sudah melakukan persiapan penanganan dan Rabu besok kondisi jalan tersebut diharapkan bisa kembali normal. Begitu juga dengan Jembatan Meudang Ghon yang ambruk saat dilintasi truk tronton, sudah dibangun kembali dengan jembatan balley yang baru pada bulan ini. (her) ++++ http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=37390&rubrik=1&kategori=2&topik=45 a.. 06/11/2007 09:10 WIB Jubir Kaukus Pantai Barat-Selatan: Pemerintah dan BRR tak Serius [ rubrik: Serambi | topik: Rekontruksi & Rehabilitasi Aceh ] BANDA ACEH - Pemerintah dinilai tak begitu serius menangani pembangunan kembali jalan Banda Aceh-Meulaboh yang luluh lantak akibat bencana tsunami akhir tahun 2004. Buktinya, sudah hampir tiga tahun jalan yang menjadi urat nadi masyarakat pantai barat-selatan Aceh itu belum juga rampung dikerjakan. Bahkan, soal pembebasan tanahnya saja pun sampai hari ini belum tuntas dilakukan. "Saya melihat pemerintah, baik Pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat melalui BRR, seperti tak memiliki rasa kepedulian terhadap masyarakat pantai barat-selatan," ujar Juru Bicara (Jubir) Kaukus Pantai Barat-Selatan, TAF Haikal kepada Serambi, Senin (5/11) ketika ditanyai pendapatnya soal pembangunan jalan Banda Aceh-Meulaboh yang prosesnya belum begitu menggembirakan. Menurut Haikal, kalau pemerintah serius menangani proses pembangunan kembali sarana perhubungan darat ini, mungkin proses pembebasan tanah sudah tuntas dilakukan sejak dulu. "Tapi kenyataannya sampai hari ini belum selesai. Mana janji Kepala Pemerintahan Aceh yang mengatakan akan mempercepat proses pembebasan tanah itu," ujarnya. Di sisi lain Haikal mengakui, untuk pembebasan tanah bagi pembangunan jalan tersebut tidak harus Gubernur Irwandi Yusuf yang turun langsung, karena sudah ada tim yang dibentuk. "Bila tak mampu bekerja ya ganti saja tim itu, jangan biarkan rakyat terus menderita. Buat apa jadi beban pemerintah memberi jabatan dengan tunjangan fungsional bagi orang yang tidak becus kerja," timpalnya. Haikal bahkan menilai, tindakan ini dilakukan sebagai upaya menjadikan kawasan pantai barat-selatan untuk terus terisolasi. "Kalau tidak, kenapa proses jalan ini tidak serius ditangani? Padahal, dana saat ini sangat melimpah. Kan tidak ada alasan untuk terus mengulur waktu," tukasnya. Ia juga menyarankan agar pemerintah belajar dari pengalaman empirik pada masa lalu bahwa wilayah barat-selatan selalu termarginalkan dalam proses pembangunan. Padahal, wilayah tersebut seperti diketahui sudah sangat hancur akibat bencana alam dan konflik bersenjata. "Prioritas pembangunan untuk membuka isolasi wilayah barat-selatan seharusnya menjadi agenda penting pemerintah provinsi dan khususnya BRR yang memegang mandat bekerja untuk rehab-rekons Aceh pascatsunami," demikian TAF Haikal yang juga mantan koordinator Forum LSM Aceh.
