BANDA ACEH - Dana pembangunan
kembali Aceh pascatsunami dilaporkan terjadi
penciutan cukup signifkan akibat dikorupsi secara
massal.
Nilainya dilaporkan tidak tanggung-tanggung, mencapai 500
juta dolar AS atau sekitar Rp 4,5 triliun. Informasi terjadinya
korupsi dana tsunami Aceh diungkap oleh Frank
Montil, mantan Wakil Direktur Investigasi PBB yang
juga seorang pejabat Badan Intelijen Australia
(Australian Security Intelligence
Organization-ASIO).
Menurut Montil, terjadinya
kasus korupsi ini tidak lepas akibat kegagalan tim
anti-korupsi badan dunia tersebut.
Montil yang selama satu
dekade sempat menjadi Wakil Direktur Unit Pengawas
Internal PBB untuk menyelidiki setiap dugaan
adanya korupsi di tubuh PBB atau lembaga-lembaga
di bawahnya, seperti WHO, ILO atau lainnya.
Dia mengatakan, PBB tidak mengambil hikmah
dari kegagalan pembangunan kembali Irak
pascaperang (minyak untuk pangan), di mana
sejumlah pejabat PBB terlibat di dalamnya.
Montil menegaskan indikasi awal korupsi
sudah mulai terlihat sejak bantuan masa
tanggap-darurat untuk Aceh, tetapi PBB sepertinya
mengabaikan berbagai peringatan.
Montil pernah dikirim ke Aceh, seiring derasnya bantuan
dunia ke daerah ini. Dia memiliki tugas untuk
menilai tingkat penyelewengan, pemborosan, dan
kesalahan manajemen bantuan karena dana masyarakat
internasional itu menjadi tanggungjawab PBB untuk
disalurkan kepada para korban tsunami.
Saat Anda berhadapan dengan zona bencana,
peluang penyelewengan selalu ada dan para penipu
berjalan di atasnya. Ini sama seperti memburu
emas, jelas Montil. Bahkan, temuannya yang
dirangkum dalam sebuah laporan selama berkunjung
ke Aceh, membuat para pembaca terkejut.
Bagaiman tidak, dia melaporkan bahwa
terindikasi adanya penyelewengan sebesar 10 persen
dari setiap proyek tsunami, baik yang terlibat
langsung atau tidak, termasuk yang memiliki
pengaruh di kawasan itu.
Bukan itu saja, katanya, dalam setiap proyek fisik berskala besar,
timnya menemukan bahwa selalu terjadi kolusi
antara pemenang proyek dan pejabat publik.
Sedangkan proyek-proyek yang tidak melibatkan
pemerintah setempat, kolusi juga terjadi antara
kontraktor besar dan sering bermain di belakang layar.
Dalam laporannya, Montil juga menyebutkan adanya permainan, seolah-olah
perusahaan pemenang tender mendapatkan proyek
dengan tawaran terendah, padahal sudah diarahkan
untuk menang. Lebih parah lagi, katanya, proyek
itu diberi lagi ke kontraktor yang tidak berhasil
memenangkan tender atau disubkan lagi.
Lembaga-lembaga pemerintah hanya bisa
melipatgandakan kebutuhannya sampai tiga kali dan
bahkan empat kali saat mendekati lembaga-lembaga
bantuan asing dan badan-badan PBB yang beroperasi
di Aceh dengan tujuan mendapatkan kebutuhan yang
sama, jelas Montil dalam Sidang Umum PBB, seusai
berkunjung ke Aceh.
Dia mencontohkan indikasi penyelewengan di tubuh pemerintah seperti
melaporkan memperluas ruang kantor sampai dua
bahkan empat kali untuk melipatkangandakan
kebutuhan kantornya, termasuk sepeda motor.
Tetapi, laporan Montil sempat terbengkalai selama
delapan bulan di meja mantan Sekjen PBB, Kofi
Annan.
Kasus di Banda Aceh
Montil juga menduga telah terjadi
penyelewengan dana cukup besar di ibukota Provinsi
Aceh, Banda Aceh. Saya memperkirakan,
penyelewengan dana tsunami di Banda Aceh, antara
80-90 juta dolar AS. Itu belum termasuk setengah
miliar dolar AS yang hilang dikorupsi selama masa
rekonstruksi, ungkapnya.
Sementara itu, saat media Australia, Sydney Morning Herald
mengkonfirmasi pejabat PBB pada awal Oktober 2007
terhadap laporan Montil, seorang Juru Bicara PBB
menyatakan dana tsunami sudah diaudit. Wakil
Sekjen PBB menyatakan sejumlah dana dan program
tsunami sudah diaudit dan laporan lanjutan tidak
akan berguna lagi, ujar jubir itu.
Menanggapi hal itu, Montil menilainya
sebagai sebuah bentuk pengabaian yang disengaja
PBB, sama seperti skandal minyak untuk pangan
Irak. Dari beberapa negara yang telah
mengalokasikan bantuan untuk tsunami, seperti
Jerman sebesar 73,5 juta Euro pada awal masa
tanggap-darurat dalam bentuk hibah. Tetapi,
bantuan dari negeri Panzer itu terus bertambah
menjadi 243 juta Euro sampai Agustus 2006 lalu dan
Inggris 75 juta dolar AS.
Dana yang terkumpul di Multi Donor Fund (MDF) sebesar 650
juta dolar AS. MDF mengkoordir dana rekonstruksi
Aceh-Nias dari 15 donor termasuk dari Komisi
Eropa, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Belanda,
Inggris, Jerman, Denmark, Swedia, Norwegia,
Kanada, Finlandia, Belgia, Amerika Serikat,
Selandia Baru, dan Irlandia.
Tersisa Rp 1,4 triliun
Selain itu, pada awal bulan ini, Kuntoro Mangunsubroto, Kepala Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias
menyatakan dana donor internasional yang tersisa
150 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,4 triliun.
Tetapi, katanya, beberapa negara juga masih
berkomitmen menambah bantuan, seperti Jerman,
Inggris, dan Belanda.
Perihal pencegahan korupsi, Kuntoro menyatakan akan melakukan
supervisi dan pengawasan lebih tajam pada setiap
proyek untuk menjaga kualitas proyek. Badan ini
(BRR) akan mengakhiri tugas pada April 2009 dengan
mentargetkan seluruh pembangunan akan berakhir
November 2008.
Sementara, pada pertengahan 2005, pemerintah Indonesia pernah menyatakan bahwa
kebutuhan dana untuk rekonstruksi Aceh-Nias
mencapai Rp 45 triliun untuk masa lima tahun.
Sebagian besar dana rekonstruksi diplotkan untuk
sarana dan prasarana fisik, terutama perumahan
bagi para korban tsunami, yang mencapai ratusan
ribu unit.(muh/*)
---------------------------------
Sök efter kärleken!
Hitta din tvillingsjäl på Yahoo! Dejting: http://se.meetic.yahoo.net
