BANDA ACEH - Dana pembangunan kembali Aceh
pascatsunami dilaporkan terjadi penciutan cukup
signifkan akibat dikorupsi secara massal.
Nilainya dilaporkan tidak tanggung-tanggung,
mencapai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,5
triliun. Informasi terjadinya korupsi dana
tsunami Aceh diungkap oleh Frank Montil, mantan
Wakil Direktur Investigasi PBB yang juga
seorang pejabat Badan Intelijen Australia
(Australian Security Intelligence
Organization-ASIO). Menurut Montil, terjadinya
kasus korupsi ini tidak lepas akibat kegagalan tim
anti-korupsi badan dunia tersebut.</FONT></DIV><BR>
<DIV align=justify><FONT face=Verdana
color=#000000 size=2>Montil yang selama satu
dekade sempat menjadi Wakil Direktur Unit Pengawas
Internal PBB untuk menyelidiki setiap dugaan
adanya korupsi di tubuh PBB atau lembaga-lembaga
di bawahnya, seperti WHO, ILO atau lainnya.
<BR><BR>Dia mengatakan, PBB tidak mengambil hikmah
dari kegagalan pembangunan kembali Irak
pascaperang (minyak untuk pangan), di mana
sejumlah pejabat PBB terlibat di dalamnya.
<BR><BR>Montil menegaskan indikasi awal korupsi
sudah mulai terlihat sejak bantuan masa
tanggap-darurat untuk Aceh, tetapi PBB sepertinya
mengabaikan berbagai peringatan. <BR><BR>Montil
pernah dikirim ke Aceh, seiring derasnya bantuan
dunia ke daerah ini. Dia memiliki tugas untuk
menilai tingkat penyelewengan, pemborosan, dan
kesalahan manajemen bantuan karena dana masyarakat
internasional itu menjadi tanggungjawab PBB untuk
disalurkan kepada para korban tsunami.
<BR><BR>Saat Anda berhadapan dengan zona bencana,
peluang penyelewengan selalu ada dan para penipu
berjalan di atasnya. Ini sama seperti memburu
emas, jelas Montil. Bahkan, temuannya yang
dirangkum dalam sebuah laporan selama berkunjung
ke Aceh,
membuat para pembaca terkejut.
<BR><BR>Bagaiman tidak, dia melaporkan bahwa
terindikasi adanya penyelewengan sebesar 10 persen
dari setiap proyek tsunami, baik yang terlibat
langsung atau tidak, termasuk yang memiliki
pengaruh di kawasan itu. <BR><BR>Bukan itu saja,
katanya, dalam setiap proyek fisik berskala besar,
timnya menemukan bahwa selalu terjadi kolusi
antara pemenang proyek dan pejabat publik.
Sedangkan proyek-proyek yang tidak melibatkan
pemerintah setempat, kolusi juga terjadi antara
kontraktor besar dan sering bermain di belakang
layar. <BR><BR>Dalam laporannya, Montil juga
menyebutkan adanya permainan, seolah-olah
perusahaan pemenang tender mendapatkan proyek
dengan tawaran terendah, padahal sudah diarahkan
untuk menang. Lebih parah lagi, katanya, proyek
itu diberi lagi ke kontraktor yang tidak berhasil
memenangkan tender atau disubkan lagi.
<BR><BR>Lembaga-lembaga pemerintah hanya bisa
melipatgandakan kebutuhannya sampai tiga kali dan
bahkan empat kali saat mendekati lembaga-lembaga
bantuan asing dan badan-badan PBB yang beroperasi
di Aceh dengan tujuan mendapatkan kebutuhan yang
sama, jelas Montil dalam Sidang Umum PBB, seusai
berkunjung ke
Aceh. <BR><BR>Dia mencontohkan indikasi
penyelewengan di tubuh pemerintah seperti
melaporkan memperluas ruang kantor sampai dua
bahkan empat kali untuk melipatkangandakan
kebutuhan kantornya, termasuk sepeda motor.
Tetapi, laporan Montil sempat terbengkalai selama
delapan bulan di meja mantan Sekjen PBB, Kofi
Annan. <BR><BR><B>Kasus di Banda Aceh</B>
<BR><BR>Montil juga menduga telah terjadi
penyelewengan dana cukup besar di ibukota Provinsi
Aceh, Banda Aceh. Saya memperkirakan,
penyelewengan dana tsunami di Banda Aceh, antara
80-90 juta dolar AS. Itu belum termasuk setengah
miliar dolar AS yang hilang dikorupsi selama masa
rekonstruksi, ungkapnya. <BR><BR>Sementara itu,
saat media Australia, Sydney Morning Herald
mengkonfirmasi pejabat PBB pada awal Oktober 2007
terhadap laporan Montil, seorang Juru Bicara PBB
menyatakan dana tsunami sudah diaudit. Wakil
Sekjen PBB menyatakan sejumlah dana dan program
tsunami sudah diaudit dan laporan lanjutan tidak
akan berguna lagi, ujar jubir itu.
<BR><BR>Menanggapi hal itu, Montil menilainya
sebagai sebuah bentuk pengabaian yang disengaja
PBB, sama seperti skandal minyak untuk pangan
Irak. <BR><BR>Dari beberapa negara
yang telah mengalokasikan bantuan untuk
tsunami, seperti Jerman sebesar 73,5 juta Euro
pada awal masa tanggap-darurat dalam bentuk
hibah. Tetapi, bantuan dari negeri Panzer itu
terus bertambah menjadi 243 juta Euro sampai
Agustus 2006 lalu dan Inggris 75 juta dolar AS.
<BR><BR>Dana yang terkumpul di Multi Donor Fund
(MDF) sebesar 650 juta dolar AS. MDF
mengkoordir dana rekonstruksi Aceh-Nias dari 15
donor termasuk dari Komisi Eropa, Bank Dunia,
Bank Pembangunan Asia, Belanda, Inggris,
Jerman, Denmark, Swedia, Norwegia, Kanada,
Finlandia, Belgia, Amerika Serikat,
Selandia Baru, dan Irlandia. <BR><BR><B>Tersisa Rp
1,4 triliun</B> <BR><BR>Selain itu, pada awal
bulan ini, Kuntoro Mangunsubroto, Kepala Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias
menyatakan dana donor internasional yang tersisa
150 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,4 triliun.
Tetapi, katanya, beberapa negara juga masih
berkomitmen menambah bantuan, seperti Jerman,
Inggris, dan Belanda. <BR><BR>Perihal pencegahan
korupsi, Kuntoro menyatakan akan melakukan
supervisi dan pengawasan lebih tajam pada setiap
proyek untuk menjaga kualitas proyek. Badan ini
(BRR) akan mengakhiri tugas pada April
2009 dengan mentargetkan seluruh pembangunan
akan berakhir November 2008. <BR><BR>Sementara,
pada pertengahan 2005, pemerintah Indonesia
pernah menyatakan bahwa kebutuhan dana untuk
rekonstruksi Aceh-Nias mencapai Rp 45 triliun
untuk masa lima tahun. Sebagian besar dana
rekonstruksi diplotkan untuk sarana dan
prasarana fisik, terutama perumahan bagi para
korban tsunami, yang mencapai ratusan ribu
unit.(muh/*) <BR></FONT></DIV><BR></LI>
---------------------------------
Går det långsamt? Skaffa dig en snabbare bredbandsuppkoppling.
Sök och jämför hos Yahoo! Shopping.
