Ini tidak menunjukkan sepakterjang manusia tapi basyar-basyar. Mereka sekedar
exist di dunia, takpernah mencapai esensi. Kini Acheh - Sumatra lagi-lagi
dikuasai para basyar. Akankah kta mampu menghalau basyar-basyar itu semuanya???
(al Qubra)
Nurdin Hasan <[EMAIL PROTECTED]> skrev:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0712/14/nasional/4079486.htm
Pasca Tsunami
Ribuan Korban Masih Tinggal di Barak-barak
Maruli Tobing dan Mahdi Muhammad
Tarmizi, pengemudi taksi yang biasa mangkal di Bandara Blang Bintang, Aceh
Besar, mirip pemandu wisata. "Di sinilah kuburan massal sekitar 48.000 jenazah
korban bencana tsunami," kata guru SLTA ini. Ia menunjuk suatu lapangan ketika
kendaraan yang dikemudikannya melintas dari bandara menuju Kota Banda Aceh.
Kecuali semak belukar, tidak ada monumen atau tanda-tanda yang mengetuk nurani
di pekuburan massal tersebut. Padahal, kematian merekalah yang membangkitkan
solidaritas internasional dan mobilisasi bantuan global bagi Aceh.
Tsunami memang sudah berlalu tiga tahun lalu. Kini suasana duka berganti
hiruk-pikuk para kontraktor, pelaksana proyek, aktivis lembaga swadaya
masyarakat (LSM) domestik maupun internasional, pejabat, dan para utusan
donatur asing.
Begitu hebatnya aktivitas pembangunan pascatsunami di Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD), hingga penerbangan Banda Aceh-Jakarta harus ditambah dari dua menjadi
tujuh penerbangan setiap hari. Dengan sendirinya bisnis perhotelan menjamur di
Banda Aceh. Tarifnya melampaui tarif hotel di Jakarta.
Gaya hidup baru
"Proyek bencana tsunami" mengubah sosok Aceh mirip orang kaya mendadak.
Jalan-jalan di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe yang tadinya sepi kini macet
oleh lalu lintas mobil pribadi, sepeda motor, becak bermesin, dan angkutan
kota.
Perubahan juga terjadi dalam gaya hidup masyarakat. Jika sebelum tsunami di
mana-mana kaum pria mengenakan kopiah dan topi haji, kini sudah jarang
terlihat. Dalam cita rasa makanan, ayam goreng di restoran A & W dan KFC
dianggap lebih lezat ketimbang bebek dan gulai kambing di warung-warung yang
makin sepi dan terpinggirkan.
Konsumtivisme muncul sebagai bentuk gaya hidup baru seiring dengan derasnya
modal yang masuk. Rasa sepenanggungan dan identitas Aceh yang dahulu menjadi
sumber kekuatan dan tekad melawan kezaliman sekarang dianggap rongsokan.
Maka, gaung penderitaan akibat bencana tsunami lenyap begitu saja. Tsunami
dalam kacamata saat ini bukanlah bencana mengerikan yang menimbulkan trauma
massal, tetapi proyek yang mendadak dapat membuat pejalan kaki memiliki mobil
baru, seseorang mempunyai 5 atau 10 rumah bantuan pemerintah, dan seorang
penganggur mengelola ratusan juta rupiah dana bantuan pemberdayaan ekonomi di
lingkungannya.
Akan tetapi, apa sesungguhnya yang terjadi di Aceh?
Kontraktornya menghilang
"Pekerjaan raksasa, tetapi dana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD
dan Nias hanya Rp 21 triliun," kata R Pamekas, Direktur Pengendalian Lingkungan
BRR NAD-Nias, mewakili Deputi Operasi BRR NAD-Nias Edi Purwanto dalam jumpa
pers di Banda Aceh, 26 November lalu.
Jika BRR menganggap dana puluhan triliun rupiah belum cukup, tidak demikian
halnya bagi hampir separuh rakyat Aceh yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Bagi mereka, uang Rp 10.000 pun sangat berarti.
Dalam hal ini persoalannya bukanlah besar-kecilnya dana yang disediakan
pemerintah bagi program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, tetapi
apakah dana itu mencapai sasaran. Fakta menunjukkan, banyak proyek perumahan,
pembangunan infrastruktur, dan fasilitas umum yang dibiayai dengan dana BRR
NAD-Nias justru terbengkalai. Entah akibat ditinggalkan kontraktornya atau
sebab-sebab lain.
"Contohnya, dari 85 rumah yang dibangun BRR tahun 2005, sedikitnya 50 rumah
tidak bisa ditempati karena lantainya masih tanah dan atapnya tidak ada," ujar
sejumlah warga di Pelangahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, sambil menunjuk
sejumlah rumah. Daerah ini termasuk salah satu paling parah diterjang tsunami.
Tahun anggaran 2006 hal yang sama berulang kembali. Dari 158 rumah yang
dibangun BRR, hanya 93 rumah yang layak huni. Menurut warga, walaupun semua ini
sudah berulang kali dilaporkan ke BRR, hingga sekarang belum ada respons.
Di Kabupaten Aceh Jaya keadaannya lebih parah lagi. Pembangunan rumah bagi para
korban baru sebagian kecil yang dikerjakan. Jalan-jalan rusak berat dan belum
satu jembatan pun selesai dibangun selama hampir tiga tahun ini.
Ironisnya, seperti juga di proyek fisik lainnya, pembangunan rumah sakit yang
hancur di Aceh Jaya dibiarkan telantar. Kontraktornya tidak muncul lagi setelah
menerima uang muka Rp 3,2 miliar. Padahal, rumah sakit itu sangat dibutuhkan
masyarakat.
Di Simeulue, dari sekitar 2.800 rumah yang direncanakan dibangun dengan dana
BRR, dalam hampir tiga tahun ini baru 10 persen yang dapat diselesaikan.
Menurut R Pamekas, ini terjadi akibat sulitnya transportasi mengangkut bahan
bangunan.
Penjelasan demikian tidak logis karena kesulitan itu bukan urusan BRR, tetapi
tanggung jawab kontraktor. Pada waktu mengajukan proposal dalam tender,
kontraktor sudah memperhitungkan semua risiko. Kemudian dikalkulasi dalam
jumlah rupiah yang besar.
Banyak kalangan di Banda Aceh berpendapat, semua ini terkait dengan lemahnya
pengawasan internal BRR. Tetapi lebih dari sekadar pengawasan, BRR sendiri
tidak dikelola secara profesional oleh tenaga profesional. Padahal, dari segi
penghasilan, para manajer dan unsur pimpinan digaji antara Rp 25 juta dan Rp 50
juta per bulan.
Persoalannya menjadi lebih runyam karena sejak awal kolusi dan nepotisme sudah
merajalela dalam tubuh BRR, baik dalam menentukan prioritas proyek, tender,
maupun penunjukan. Dalam iklim seperti ini nyaris mustahil menempuh jalur
hukum, sebab khawatir para kontraktor hitam akan "bernyanyi" soal uang komisi.
Maka, yang dapat dilakukan hanya membuat daftar kontraktor yang "nakal".
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), April lalu, menunjukkan, puluhan
miliar rupiah dana BRR belum dipertanggungjawabkan. Selain itu, lebih dari Rp
25 miliar penerimaan negara dari pajak yang dipungut BRR NAD-Nias belum
disetorkan kepada negara.
Data yang menyesatkan
Hingga kini ribuan warga korban bencana tsunami masih tetap tinggal di
barak-barak yang tersebar di beberapa kabupaten. Hampir tiga tahun mereka hidup
dalam kondisi menyedihkan, menunggu janji pemerintah membantu membangun rumah
mereka.
"Jika hujan datang, air menggenangi lantai. Kami basah kuyup karena air
mengucur dari atap yang hampir roboh," ujar sejumlah warga di Barak Kuning,
Desa Lamsidaya, Aceh Besar. Mereka juga mengeluh karena tidak tersedianya
fasilitas air bersih.
Sebagian besar dari 125 keluarga warga Barak Kuning adalah penghuni baru.
Beberapa bulan lalu mereka pindah dari barak di kawasan Stadion Harapan Bangsa.
Dengan alasan perluasan pembangunan stadion, pemerintah daerah setempat
memutuskan menutup semua barak di kawasan itu. Saat ini masih tersisa sekitar
200 keluarga yang harus segera angkat kaki.
Kalangan penghuni barak berpendapat, ada atau tidak perluasan pembangunan
stadion, BRR akan tetap menutup barak-barak yang ada melalui tangan pemerintah
daerah setempat. Barak-barak ini dianggap dapat memberikan citra negatif bagi
BRR di mata internasional.
"Buktinya, Barak Kuning akan ditutup dan kami sudah diberi tahu harus angkat
kaki bulan Desember ini," ujar dua ibu rumah tangga korban tsunami. Seperti
warga lainnya, keduanya bingung tidak tahu harus pergi ke mana. "Suami saya
hanya pengemudi becak. Itu pun becak sewaan," ujar Nur Ainun.
Menurut ibu tiga anak ini, setelah rumah yang ditempatinya diterjang tsunami di
Lantemen Barat, ia dan keluarganya tinggal di barak di kawasan stadion. "Kami
digusur dari sana. Sekarang akan digusur lagi dari Barak Kuning. Tetapi, sejak
dua tahun lalu BRR belum juga membantu membangun rumah di atas lahan kami
seluas 150 meter persegi," ujarnya.
Masa kerja BRR NAD-Nias tinggal setahun lagi. Semua kegiatannya harus sudah
berhenti pada November 2008. Data yang dipaparkan BRR memang menunjukkan lebih
dari 110.000 rumah sudah dibangun, 1.500 kilometer jalan, 10 bandara, dan
seterusnya.
Angka itu cenderung menyesatkan karena hampir semua itu dikerjakan oleh LSM
internasional dengan dana internasional. Sementara BRR dengan triliunan rupiah
uang negara baru mengerjakan lebih kurang 14.000 rumah selama hampir tiga
tahun. Itu pun belum semuanya selesai dibangun karena banyak yang ditinggalkan
kontraktornya.
Maka, rakyat Aceh yang letih meneriakkan penderitaan mereka kini hanya berharap
DPR peduli terhadap nasib mereka dan ikut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi
mengusut kerugian keuangan negara yang dikelola BRR NAD-Nias. Jika dibiarkan,
bukan mustahil kasus ini akan memicu konflik baru di Aceh.
---------------------------------
Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.
[Non-text portions of this message have been removed]
---------------------------------
Alt i ett. Få Yahoo! Mail med adressekartotek, kalender og notisblokk.
