Refleksi: Politik begini ini bermaksud menciptakan gubernur sesuai keinginan "menjilat keatas menginjak ke bawah", jadi seleranya lain dari aspirasi penduduk lokal. Sejarah kekuasaan kerajaan-kerajaan kuno mengilustrasikan bahwa daerah-daerah ditalukkan harus tunduk sembah sejut serta taat dengan kewajiban harus membayar upeti kepada pusat.
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/3/31/p1.htm Parpol Gurem pun tak Berdaya dengan Pusat Bali benar-benar ditentukan Jakarta dalam menentukan pemimpinnya. PDI-P, misalnya, harus menyetor semua nama yang mendaftar untuk calon gubernur Bali. Golkar juga menyetor paket setelah diputuskan dalam rakerdasus. Dan, yang paling parah adalah partai gurem. Mereka sudah menentukan pilihannya dan telah mendapat persetujuan dari pusat, namun mendadak dianulir. Entah apa yang terjadi mendadak pusat langsung menunjuk paket yang disukai. Bahkan, harus ada yang dipecat gara-gara tak setuju dengan paket yang ''nyantol'' ke atas itu. RIAK-RIAK pencalonan gubernur nyaris mendekati final. Golkar telah mendeklarasikan Koalisi Rakyat Bali bersama sejumlah partai gurem yang berasal dari Koalisi Bali Dwipa (KBD). PDI-P menakhodai sendiri kendaraannya. Sementara Koalisi Kebangkitan Bali (KKB) lahir setelah KBD retak. Ternyata andil elite partai gurem di Bali dalam mewarnai pemunculan kandidat gubernur sangat kecil. Bahkan, muncul sikap inkonsistensi politisi parpol gurem dalam menjaga komitmen politiknya. Ketika sikap politik berubah, masih bisakah diharapkan komitmennya dalam menjaga ajeg Bali? Inkosistensi sikap politisi elite partai gurem amat kentara ketika menjatuhkan pilihan. Sebut PNBK, PKPI dan Partai Pelopor. Awalnya bergabung ke KBD. Belakangan melirik KKB. Elite PKPI dan Partai Pelopor di Bali membantah berubahnya aspirasi itu karena daya tawar ekonomi yang lebih menarik. Kalau bukan ekonomi lantas apa? Semua mengaku tak berdaya melawan kehendak Jakarta. Sikap elite parpol gurem itu mengingatkan ketika Rakerdasus PDI-P. Para elite PDI-P menyerahkan sepenuhnya aspirasi kepada elite Jakarta. Luh Kertianing, Ketua DPD Partai Pelopor, mengatakan itu semua atas instruksi DPP. ''Saya kaget 13 Maret lalu turun instruksi dari DPP agar bergabung KKB,'' katanya. Padahal ketua sementara Partai Pelopor Bali Putrayasa menyerahkan rekomendasi untuk bergabung dengan KBD. Sikap Ketua PKPI Bali Made Sukada juga bergabung ke KBD. Namun, Sukada akhirnya dipecat karena melawan perintah atasan. Ketua PKPI Bali Drs. Ketut Budiasa juga menyatakan perubahan aspirasi itu karena ada instruksi Ketua Umum DPP Muthia Hatta. Tampaknya elite politik di daerah begitu tak berdaya menghadapi tekanan dari pusat. Bagaimana komitmennya terhadap Bali? Kertianing mengakui memang saat deklarasi hanya diminta hadir bergabung dalam KKB. Tak ada komitmen awal apa pun. Baru ditanya ajeg Bali, dia teringat dengan tanah Bali dan orang Bali. Lantas banyak bercerita ajeg Bali. Dia banyak bercerita makin banyaknya tanah Bali berpindah tangan kepada orang luar. Karenanya para calon pemimpin Bali diingatkan agar tanah-tanah Bali jangan lagi dikuasai oleh investor. ''Boleh saja orang luar berinvestasi di Bali namun tanah-tanah Bali jangan sampai berpindah tangan,'' katanya. Kehilangan tanah Bali, orang Bali akan kehilangan segala-galanya, adat, budaya dan terakhir nilai yang paling hakiki; agamanya. Hanya dengan mempertahankan tanah-tanah Bali, kelestarian adat dan budaya bisa dijaga dengan baik. Namun pentolan PKPI dan PPIB tetap konsiten sejak awal mengusung KBD. Hal itu disampaikan Ketua PKPI A.A. Sumari Agung, S.H dan Ketua PPIB Ir. Ngurah Edy Suryaningrat. Dalam perjalanannya, diakui adanya gesekan kepentingan internal pendukung koalisi. ''Saya tak bisa menghalangi kepentingan politis parpol lain yang akhirnya mendirikan koalisi baru. Keretakan itu sulit kami hindarkan,'' tegas Sumari Agung, anggota DPRD Denpasar ini. Namun, Sumari Agung menepis retaknya koalisi ini akibat transaksi politik. Padahal awalnya semua berangkat dari keinginan melahirkan figur terbaik untuk Bali. Ngurah Edy Suryaningrat juga mengingatkan akan komitmen awal para pemimpin memfokuskan pada SDM Bali demi tetap ajegnya adat dan sosial budaya. Perhatian pada SDM lokal amat penting mengingat adanya kekhawatiran SDM Bali makin terdesak oleh naker luar. Komitmen ini mesti terus diingatkan karena dalam perjalanannya pertimbangan kepentingan politik sering mengalahkan komitmen tersebut. (029/04
