Refleksi: Silahkan dicukur licin hutan di daerah Anda dan para petinggi kerajaan neo-Mojopahit bertambah kaya raya atau harus dihentikan karena mempunyai mempunyai akibat yang merugikan bagi rakyat setempat?
http://www.suarapembaruan.com/News/2008/05/07/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY 11,4 Juta Ha Hutan Lindung Akan Beralih Fungsi [JAKARTA] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat, sekitar 11,4 juta hektare (ha) hutan lindung yang ada saat ini terancam beralih fungsi menjadi lokasi pertambangan sebagai buntut terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 2/2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Berry Nahdian Furqan, saat serah terima jabatan kepengurusan Walhi periode 2008-2012, di Jakarta, Selasa (6/5), mengatakan, PP 2/2008 berpotensi memuluskan jalan bagi 158 perusahaan tambang untuk menghancurkan hutan lindung. Menurut Berry, terbitnya PP tersebut sangat disesalkan karena keluar pada saat Presiden berkomitmen mengurangi laju pemanasan global dengan menyelamatkan hutan alam Indonesia yang tersisa. Dengan beralihnya jutaan ha kawasan hutan lindung, akan mengancam lingkungan dan ketersediaan air. Munculnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPR terkait Alih fungsi hutan yang marak akhir-akhir ini, katanya, perlu mendapat dukungan semua pihak. Namun, Walhi meminta agar perkara alih fungsi lahan jangan hanya dilihat dari aspek korupsi semata. "Kawasan hutan lindung memiliki fungsi lain yang cukup strategis, antara lain mengatur ketersediaan air untuk kawasan sekitarnya. Jadi, keberadaan hutan lindung di mana pun sangat penting," ucapnya. Berry menuturkan, dalam tiga tahun terakhir ini, lebih dari 170.000 ha hutan lindung sudah beralih fungsi, sekitar 80 persen di antaranya dilakukan secara ilegal, yakni tidak ada proses alih fungsi lahan dan semua berjalan tanpa adanya upaya hukum. Tata Ruang Sementara itu, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, berpendapat, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) telah menjadi ajang tawar-menawar proses alih fungsi kawasan hutan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. "Kondisi ini harus dicegah, karena proses tersebut telah mempercepat hilangnya kawasan hutan dalam luasan yang sangat besar. Dampaknya juga akan sangat besar. Selama ini proses alih fungsi hutan lewat RTRWP dan RTRWK banyak dilakukan tanpa melalui prosedur penataan ruang yang sah," ujarnya. Sehingga, menurut dia, tidak mengherankan jika saat ini banyak ditemui RTRWP dan RTRWK yang dapat dikategorikan tidak valid. Kondisi ini mengakibatkan arahan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya tidak sesuai dengan standar penataan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Bahkan, katanya, penataan ruang di daerah pascapemekaran wilayah ternyata lebih agresif dalam mempercepat alih fungsi kawasan hutan menjadi nonhutan. "Kami meminta Presiden membentuk Tim Nasional Penanganan Alih Fungsi Hutan untuk mencegah dampak yang lebih buruk," katanya. Dia mengemukakan, dalam penyusunan RTRWP dan RTRWK tidak jarang dijumpai kebijakan pemerintah daerah yang memasukkan kawasan hutan, baik yang sudah tidak berhutan maupun relatif berhutan, menjadi areal pengembangan budi daya pertanian, seperti perkebunan, tanpa melalui prosedur sah. Data Greenomics Indonesia tahun 2006 sampai 2008 menunjukkan, di Provinsi Sumatera Utara ada sekitar 40 kasus perambahan kawasan hutan untuk perkebunan dan budi daya pertanian lainnya yang mencapai luas 195.000 ha. "Bahkan, hutan lindung seluas 327.000 hektare di Sumatera Utara dialihfungsikan menjadi areal konsesi HPH," ujar Elfian. Selain itu, 143.000 ha kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di Provinsi Riau secara ilegal telah berubah fungsi menjadi areal perkebunan dan budi daya pertanian lahan kering. Di Provinsi Aceh, 160.000 ha hutan lindung berubah menjadi areal perkebunan, lahan pertanian, semak belukar dan tanah terbuka. Di Provinsi Kalimantan Barat, sedikitnya 286.000 ha hutan lindung telah berubah fungsi menjadi areal pertanian. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan hutan lindung dan hutan produksi telah dialihfungsikan secara ilegal menjadi areal perkebunan seluas 225.000 ha. [E-7] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 6/5/08
<<07walhib.gif>>
