http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaopini&opinid=1584
a.. 08/05/2008 09:55 WIB Kenapa Aceh Miskin? [ penulis: M Jais Rambong | topik: Ekonomi ] Kemiskinan berkait erat dengan tingginya angka pengangguran, minimnya lapangan pekerjaan, dan kurangnya sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya alam (SDA). Bisa dipastikan, bila suatu daerah tidak memiliki SDM/SDA memadai, maka akan banyak warganya berstatus sebagai penganggur alias berlabel miskin. Adakah itu di Aceh? Saat ini masyarakatnya masih miskin, bahkan daerah nomor lima besar termiskin di Indonesia. Dirincikan, dari 2.677.900 penduduk Aceh usia kerja, 331.949 orang pengangguran terbuka yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Dengan pengangguran terbanyak di Kabupaten Pidie, mencapai 50.754 (15,28 persen) orang, disusul Aceh Utara 49.116 (14,79 persen) orang dan Bireuen,37.697 orang. Disamping itu pengangguran terkecil terdapat di kota Sabang 1.568 orang, Gayo Lues 2.043 orang dan Bener Meriah 4.794 orang. Sedangkan selebihnya tersebar di Simeulue, Aceh Timur, Banda Aceh dan Lhokseumawe. (Analisa, 26 Maret 2007). Diperkirakan sekitar 331.949 rakyat Aceh sekarang sedang mencari pekerjaan Seperti diketahui, sejak musibah tsunami lapangan pekerjaan di Aceh terbuka lebar, khususnya selama rehab-rekon Aceh. Di sinilah sebenarnya pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipasi, jika ke depan Aceh bisa clear dari pengangguran dan kemiskinan. Pascatsunami, dana yang singgah di Aceh sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk membangun lapangan pekerjaan. Penerimaan anggaran (APBA), sejak tahun 1999 Aceh sebagai salah satu provinsi paling banyak menerima santunan dana dari pusat, setelah Kalimantan dan Papua. Pada tahun tahun 2007, berdasarkan realese Departement keuangan No.01/HMS/2007, Aceh memperoleh alokasi dana sektoral sebesar 11,7 triliun. Urutan keempat setelah Jakarta, Jawa timur, dan Jawa barat. (hukmas.depkeu.go.id ). Bahkan untuk tahun berjalan 2008 Aceh diusulkan menerima dana segar sebesar 1,8 ditambah lagi dana tambahan otonomi khusus dan Migas untuk setiap kabupaten. Tapi kenapa Aceh masih saja tidak berubah. Tentu, persoalan yang dihadappi tidak mungkin hilang begitu saja. Perlu waktu secara bertahap. Apalagi setiap tahun jumlah penduduk Aceh semakin meningkat. Setiap tahunnya jumlah usia pendidikan semakin bertambah setelah menyelesaikan studi. Itu artinya angka pengangguran akan bertambah bila lapangan kerja tidak mampu diupayakan. Dalam kontek itu, sudah patutnya pemerintah memikirkan strategi agar masalah angkatan kerja tidak menjadi bumerang bagi Aceh ke depan. Harus ada langkah-langkah konkrit membantu meminimalisir pengangguran dan kemiskinan itu. Apakah dengan cara memberikan bantuan modal maupun mempromosikan sumberdaya manusia dan alam ke investor luar. Minimnya usaha-usaha produktif telah membuat pergerakan arus kemiskinan semakin berpotensi, dan membuat orang Aceh hidup kelimpungan. Apalagi lapangan kerja yang saat ini disediakan, kebanyakan memperkerjakan orang-orang dari luar Aceh. Belum lagi adanya monopoli alat-alat produksi oleh kalangan tertentu semakin membuat kemiskinan di Aceh meningkat. Sementara, pemerintah tampaknya tidak menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai agenda utama dalam program strategis pemerintahan ke depan. Keadaan itu sepertinya ada pembiaran kesengajaan. Misal, ketika aset-aset/alat produksi yang sepatutnya diperuntukkan untuk orang lokal (daerah), malah masih dikuasai oleh cukong-cukong tertentu. Hal itu mengakibatkan sulitnya bagi rakyat untuk bisa mendapatkan pekerjaan apalagi sejahtera. Pascabencana, Aceh ditimbun uang. Namun uang yang mengalir itu tidak semunya berputara di Aceh. Aceh tak ubahnya sebagai paralon tempat melintasnya arus, yang didapatnya hanya panasnya saja. Dan ini sungguh memprihatikan, karena begitu banyaknya uang mengalir namun menguap ke daerah lain. Dari sekitar 13 Triliun yang diperuntukkan bagi proyek-proyek pembangunan, penelitian dan lain sebagainya di Aceh, diperkirakan hanya sekitar 30 persen uang/bantuan yang masuk ke Aceh berdiam di sini. Selebihnya (70 persen) mengalir ke Jawa, Jakarta atau Medan dan dinikmati daerah lain. Apalagi dalam tender proyek kebanyakan diberikan pada kontraktor luar Aceh. Dan dari jumlah 30 persen yang mengendap di Aceh itu pun, tidak semuanya mengalir deras ke bawah, langsung menyentu kebutuhan rakyat kecil, terutama dalam peningkatan kapasitas maupun peningkatan kesejahtraan hidup rakyat yang selayaknya menjadi penerima azas manfaat. Itu dalam soal proyek. Belum lagi soal tenaga kerja. Selama rehab-rekon Aceh, ternyata yang banyak dilibatkan justru bukan orang daerah. Misal, sebuah kantor mulai tenaga clearing servis sampai staf, semuanya diimpor dari luar Aceh. Padahal bila mau jujur tingkat kompetensi dengan putra daerah tidaklah terlalu kalah saing. Hanya saja akses untuk masuk dalam lapangan pekerjaan sepertinya ditutup. Maka benarlah kata indatu Aceh buya krueng mate teudeng, buya tameng ulak reseuki (buaya sungai/orang Aceh cuma bisa melihat, orang luar terus mengeruk keuntungan). Para pekerja dari luar itu seperti ombak pantai yang surut menyurut secara bergerombolan datang ke Aceh. Sejatinya, pemerintah memiliki kepekaan dalam mengatasi permasalahan ini. Setidaknya, ada pemikiran bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dalam bentuk pembuatan padat karya. Selain itu, perlunya upaya meningkatan skill education (pelatihan kemampuan diri). Hal yang saya pikir urgen adalah bagaimana mencanangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sektor riil lainnya. Sehingga banyak tenaga kerja di serap di bidang ini. Pemerintah Aceh perlu meminimalisir ketergantungan barang-barang impor dari luar daerah. Tentu di sini harus memperkuat jaringan pengusaha Aceh dalam membuka peluang menciptakan pasar dengan stok bahan produksi di daerah. Minimal jangan lagi ketergantungan dari Medan. Perlu mencari peluang-peluang atau adanya masterplan pencegahan pengangguran dan meminimalisir kemiskinan yang sudah akut ini. Dalam pengembangan usaha masyarakat kecil, pemerintah tidak sekedar mensupport tapi membuka akses masyarakat terutama dalam perolehan modal usaha. Selanjutnya, memberikan peluang bagi pengusaha-pengusaha lokal dalam mendominasi usahanya di setiap daerahnya, dengan memberi peinjaman modal bagi pengusaha-pangusaha yang banyak memperkerjakan orang-orang lokal. Jika masalah yang sebut mampu dilakukan, maka angka pengangguran bisa diminimalisasikan. Jika tidak maka Aceh ke depan akan bisa masuk rekor MURI sebagai daerah paling banyak manusia nganggur yang gilirannya angka kemiskinan semakin membengkak. *) Penulis adalah mahasiswa FE Unsyiah, staf biro riset LSM YICM
