http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacasalam&salamid=952
a.. 15/05/2008 10:27 WIB Suasana Pemilu di Aceh Masih dalam Tanda Tanya Secara resmi, masyarakat sudah diajak untuk menyiapkan diri menyambut pemilihan umum (Pemilu) 2009. Dalam seruan resmi melalui harian ini kemarin, Gubernur Irwandi Yusuf meminta masyarakat supaya mengurus atau mengganti kartu tanda penduduk (KTP) Merah Putih dengan KTP nasional yang berlaku umum di semua daerah. Persiapan menghadapi pesta demokrasi itu memang terkait dua hal. Pertama persiapan administratif dan kedua tentu saja persiapan mental atau pemetangan politik masyarakat. Yang berhubungan adminitrasi mungkin gampang dibereskan. Akan tetapi, yang terkait dengan pematangan politik masyarakatlah yang selalu bikin repot. Dan, yang menakutkan, karena hal itu sangat potensial menjadi konflik dalam masyarakat. Hal ini akan sangat jelas terlihat dalam masa-masa menjelang kampanye. Jadi, pada masa itu biasanya bukan hanya terjadi konflik internal partai dan antar partai, tapi juga dalam masyarakat. Khusus untuk Aceh, pemilu kali ini bisa jadi sangat riskan. Aceh akan berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dalam pemilu kali ini, Aceh akan diramaikan oleh partai lokal. Meskipun kita belum tahu berapa banyak, tapi untuk sementara sudah lebih 10 partai lokal mendaftarkan diri. Jadi, momentum pemilu kali ini sekaligus menjadi catatan sejarah baru demokrasi di Aceh. Kita belum dapat memprediksikan apa yang terjadi nantinya. Terutama ketika partai lokal harus berhadap-hadapan dengan partai nasional dalam menjaring simpati massa pemilih. Untuk membayangkan bagaimana pemilu di Aceh nantinya, mungkin bisa kita lihat masa lalu sebagai variabel banding. Dalam Pemilu 1977, misalnya, akibat monopoli efektif atas hirarki birokrasi sipil dan militer, pada gilirannya berakibat ganda. Di satu sisi, membuat jelas para pemilih terhadap pemerintahan Orde Baru; dan di sisi lain, doktrin monoloyalitas yang mewajibkan seluruh pegawai negeri loyal terhadap pemerintah, mengakibatkan tercabutnya politikus sipil dari basis utamanya, yakni partai politik. Itu masih ditambah dengan dukungan pengusaha, tokoh agama, dan pemimpin tradisional; semuanya mendorong Golkar memenangi sejarah panjang pemilu-pemilu Orde Baru. Di luar itu, masih ada kondisi psikologis yang ikut menentukan kemenangannya di awal-awal orde baru. Kondisi psikologis itu antara lain, masyarakat Indonesia baru saja terbebas dari tragedi berdarah 1965. Kilasan sejarah itu hendaknya menjadi bahan renungan bagi elit politik di Aceh saat ini. Yang jelas, sekarang masyarakat Aceh merindukan kehadiran partai politik yang tidak saja menjadi pemersatu kepentingan pendukungnya, tetapi lebih dari itu, juga bisa mengartikulasikan kepentingan masyarakat luas. Memang, harapan itu masih membutuhkan waktu panjang, mengingat konflik elite politik atau parpol-parpol saat ini masih tetap berkutat pada perebutan kapling kekuasaan. Makanya, suasana pemilu di Aceh nantinya masih dalam tanda tanya. Di pihak lain, kita juga melihat pluralisme politik kini sedang berkembang hebat. Dan, pluralisme politik bisa dianggap potensi bagi terbukanya kehidupan bangsa yang makin demokratis. Sebaliknya, ia pun bisa menjadi potensi bagi terbitnya konflik dan disintegrasi. Karena itulah, secara jujur kita masyarakat Aceh ini masih mengalami double trauma. Yakni trauma konflik dan trauma tsunami. Dan, kita semua pastilah tak ingin menambah trauma baru. Untuk mengantisipasinya, terpulang pada kita semua. Yakni, seberapa jauh kita mampu membangun budaya demokratis yang sejati. Siapa pun dan kelompok manapun yang berkuasa, tidak soal. Yang penting bagaimana cara dan untuk apa dia berkuasa nantinya.
