http://www.waspada.co.id/Berita/Aceh/Anggota-KPA-em-Bogem-em-Staf-PKS.html
Sabtu, 12 Juli 2008 08:18 WIB
Anggota KPA Bogem Staf PKS
(SIGLI) - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kab, Pidie Jaya dan
Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, aksi intimidasi makin marak di daerah itu.
Seorang staf Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Pidie Jaya dibogem oknum
anggota Komite Peralihan Aceh (KPA), Kamis (10/7) sekira pukul 23:30. Tindakan
intimidasi lainnya juga ditujukan terhadap salah seorang Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya dalam bentuk pengutipan liar oleh
oknum anggota KPA.
Informasi yang diperoleh Waspada, Jumat, (11/7) di Meureudu, disebutkan aksi
pemukulan terhadap seorang staf PKS itu disebabkan pendirian kantor DPD PKS
sangat strategis karena terletak persis di sisi jalan lintasan Medan-Banda
Aceh, Simpang Empat, Kec. Meurah Dua, Pidie Jaya.
Ketua DPD PKS Pidie Jaya Munirwan kepada Waspada, Jumat (11/7) membenarkan,
pihaknya mendapat intimidasi berupa pengutipan liar berujung pemukulan terhadap
staf DPD PKS Pidie Jaya dan pengutipan liar terhadap salah seorang anggota DPRK
Pidie Jaya dari Fraksi PKS yang dilakukan oknum anggota KPA berinisial MN.
Ia mengungkapkan, peristiwa pemukulan terhadap staf PKS terjadi akibat salah
seorang anggota DPRK Pidie Jaya tidak memberikan uang kepada oknum anggota KPA
Meureudu tersebut. Lalu, malam harinya datang dua pemuda warga Simpang Empat.
Kehadiran dua pemuda tersebut disambut baik oleh Zulfikar yang merupakan staf
PKS. Dalam percakapan dengan staf PKS itu kedua pemuda melayangkan sejumlah
pertanyaan yang tidak masuk akal.
Salah satunya mempertanyakan kenapa PKS memindahkan kantornya ke Simpang Empat,
Meurah Dua. Lalu kedua pemuda tersebut meminta Zulfikar masuk ke dalam took.
Saat di dalam toko itu lah Zulfikar dibogem kedua pemuda tersebut. Ia dipukul
di bagian perut, pipi dan wajah hingga tersungkur, tandas Munirwan.
Kejadian tersebut menyebabkan warga tambah resah dan takut mendapat perlakuan
serupa dari oknum-oknum kader partai politik dan pendukungnya. Lebih lagi,
menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati Pidie Jaya, pertama setelah tahun
lalu daerah itu dimekarkan dari Kab. Pidie.
Informasi yang diperoleh, intimidasi tidak hanya berlaku terhadap warga biasa
dan partai-partai lainnya, tetapi aksi tidak sportif tersebut juga ditujukan
terhadap wartawan di daerah itu. Sehingga, informasi terhadap proses kesiapan
pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kab. Pidie Jaya sangat
tertutup.
Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pidie, Tgk. Sarjani Abdullah, kepada
Waspada menyebutkan belum mengetahui pasti terkait isu tersebut. Pihaknya masih
melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi itu. Kita belum mengetahui
secara pasti apa benar ada insiden itu. Sekarang dalam penyelidikan, apa yang
sebenarnya terjadi, kata Sarjani.
Ia menyebutkan, jika benar pihaknya melakukan tindakan tersebut, pimpinan KPA
tidak mentolerir adanya tindakan seperti itu. Bahkan ia berjanji, jika benar ia
dan pimpinan KPA akan menindak tegas oknum anggota KPA yang bertindak tidak
terpuji itu.
Terkait intimidasi yang belakangan ini kerap terjadi menjelang Pemilu dan
Pilkada di Pidie Jaya, pihaknya membantah melakukan intimidasi terhadap
parpol-parpol lain. Bahkan Sarjani mengaku beberapa waktu lalu anggota Polres
Pidie telah melakukan intimidasi terhadap partai yang dipimpinnya, yaitu Partai
Aceh (PA).
"Kami dari PA tidak pernah melakukan intimidasi terhadap partai lain. Malah
kami yang diintimidasi polisi dengan cara meminta umbul-umbul partai kami
diturunkan. Alasan mereka umbul-umbul partai kami itu mirip bendera GAM,
ungkap Sarjani.
Ia menyebutkan, partai PA telah lulus verifikasi dan telah disahkan oleh
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Partai kami sah. Malah telah lulus
verifikasi. Lalu kenapa harus diminta turunkan. Anehnya lagi pada saat diminta
menurunkan umbul-umbul kami, polisi tidak membawa surat perintah dari
pimpinannya, tandas Sarjani.
Sedangkan komentar anggota DPRRI asal Aceh, Nasir Djamil, S.Ag, Saya
menyayangkan kejadian tersebut di tengah upaya kita menjaga perdamaian, masih
ada praktek kekerasan, kejadian ini tidak sejalan dengan semangat MoU
Helsinki.
Saya menyarankan agar hal itu diselesaikan secara adat. Jangan-jangan ini
kerjaan provokator untuk menjalankan agenda politik adu domba antar partai
nasional dan lokal. Kita harus waspada, tegas Nasir Djamil yang dihubungi
Waspada tadi malam.(b02)
(ags)
