http://www.gatra.com/artikel.php?id=117983
Aceh Misi Khusus Wali Nanggroe Selepas memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI, Ahad lalu, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) langsung sibuk berkemas. Pakaian dan perlengkapan muhibah, sekurangnya untuk waktu lebih dari sepekan, dipersiapkan. Rombongan berjumlah 15 orang yang berangkat Selasa lalu menuju Medan, kemudian melanjutkan perjalanan melalui Singapura menuju Swedia, itu juga membawa setumpuk dokumen Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe. "Anggota tim perancang qanun akan ke Swedia menemui Muhammad Hasan di Tiro, untuk meminta masukan serta saran mengenai bentuk wali nanggroe," ujar Ketua Badan Penghormatan DPRA, Syafruddin Budiman, kepada Gatra. Namun sumber Gatra di Aceh berbicara lain. Rombongan yang dipimpin Ketua Tim Pansus XI Raqan Wali Nanggroe, Mukhlis Mukhtar, itu punya misi lain. Mereka hendak meminta kesediaan Hasan Tiro kembali ke Aceh dan menduduki posisi wali nanggroe. Pucuk pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di luar negeri itu dianggap sebagai sosok paling pas untuk menduduki posisi tersebut. Kalaupun tidak bersedia, Hasan Tiro akan diminta menunjuk orang lain sebagai penggantinya. Misi khusus ini, menurut sumber Gatra yang tak ingin disebutkan namanya itu, merupakan hasil kompromi dengan pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) --organisasi yang menampung mantan kombatan GAM. Dalam penyusunan Raqan Wali Nanggroe (WN), pimpinan KPA meminta agar jabatan WN diserahkan kepada Hasan Tiro, yang semasa konflik didaulat sebagai WN oleh GAM. Tak hanya itu. Mereka juga meminta agar jabatan itu tak sebatas lembaga primordial. WN, dalam pandangan aktivis KPA, haruslah memiliki kekuatan politik lebih tinggi dari posisi gubernur. "Dengan menekan Pansus XI Raqan WN, mereka hendak mengakomodasi Hasan Tiro supaya menjadi pemimpin tertinggi di Aceh," kata sumber Gatra itu. Namun tudingan adanya intervensi itu langsung dibantah pimpinan KPA. Menurut Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf, yang didampingi juru bicaranya, Ibrahim Syamsuddin K.B.S., KPA tak pernah mengintervensi kerja anggota DPR Aceh. Qanun tentang WN yang sedang disusun DPR Aceh, lanjut Muzakir Manaf, bukan milik GAM, KPA, atau kelompok lainnya di Aceh. Lembaga WN merupakan milik masyarakat Aceh secara keseluruhan. "Kami sama sekali tak pernah menekan atau mengintervensi dalam penyusunan Raqan WN," ujar mantan Panglima GAM itu. Meski begitu, Muzakir Manaf mengakui bahwa pihaknya ikut dimintai pendapat oleh tim Pansus Raqan WN. Namun masukan itu sebatas saran dan pendapat agar pembentukan WN dapat berjalan sempurna dan menjadi lembaga yang dihormati di Aceh. Syafruddin Budiman juga mengakui, anggota penyusun beleid yang merupakan inisiatif DPR Aceh itu telah melakukan jemput bola ke sejumlah pihak. Mereka menampung saran, pendapat, dan masukan dari berbagai pihak, baik komponen masyarakat Aceh, seperti akademisi dan politisi, maupun alim ulama. Juga bertandang ke Jakarta dan bertemu Menko Polhukam, Widodo AS, serta Mendagri Mardiyanto. Selain itu, lanjut Syafruddin, demi kesempurnaan Raqan WN, tim pansus pun melakukan komparasi ke daerah-daerah yang infrastruktur adatnya masih diakui, misalnya Kesultanan Yogyakarta, Riau, dan Kutai Kartanegara. Termasuk melakukan muhibah ke luar negeri, menemui Hasan Tiro di Swedia, dan mempelajari sejarah Aceh yang terdokumentasi di Belanda. "Semuanya itu untuk mencari bentuk dan struktur WN yang lebih cocok dan sesuai dengan apa yang termaktub dalam naskah MoU RI-GAM," kata Syafruddin. Penyusunan Qanun WN memang terkait erat dengan perjanjian damai Pemerintah Indonesia dengan GAM di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Dalam kesepakatan damai yang disebut kesepakatan Helsinki itu, menurut Syafruddin, rakyat Aceh dimungkinkan memiliki lembaga wali nanggroe. Lembaga ini bertugas sebagai lembaga adat pemersatu masyarakat Aceh yang bersifat independen dan bukan lembaga politik. Sifat lembaga itulah yang kemudian ditolak sejumlah pimpinan Partai Aceh. Menurut juru bicara Partai Aceh, Adnan Beuransah, dalam pandangan partainya, posisi wali nanggroe haruslah merupakan bagian dari sistem politik Aceh. Posisinya berada di atas gubernur. Kepada harian Serambi Indonesia, Adnan menyatakan, jika posisi WN sebatas pemimpin adat, akan sia-sia. Sebab akan berbenturan dengan lembaga Majelis Adat Aceh, yang berdiri sebelumnya. "Wali nanggroe itu ibarat raja yang berhak mengatur daerah ini jika dalam kondisi darurat," kata Adnan. Namun pemaknaan WN oleh partai yang menampung mantan kombatan GAM itu tak diterima banyak kalangan masyarakat. Mereka khawatir, WN menjadi lembaga politik praktis yang dikuasai golongan tertentu. Menurut Muhammad Amin, tokoh masyarakat asal Tiro, Pidie, proses kelahiran sebuah qanun seharusnya bukan kehendak suatu kelompok atau golongan. Dia tidak ingin Qanun tentang WN dilahirkan dengan pemaksaan. "Karena itu, (Qanun WN) milik semua masyarakat, bukan milik golongan tertentu," ujar Muhammad Amin. Keprihatinan serupa diungkapkan anggota DPR-RI asal Aceh, Muhammad Nasir Djamil. Menurut Nasir, raqan itu hendaknya memuat kepentingan masyarakat Aceh, bukan kepentingan suatu kelompok dan golongan. Jabatan WN haruslah memayungi semua unsur dan golongan masyarakat di Aceh. "Jika mampu menampung (kepentingan masyarakat), saya yakin akan lebih bagus dan sempurna, seperti bayi yang baru lahir," kata anggota DPR asal Fraksi PKS itu. Anggota Komisi II DPR, Ferry Mursyidan Baldan, juga tak sependapat jika posisi WN diarahkan menjadi jabatan politik. Dalam Pasal 96 dan 97 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tegas disebutkan bahwa WN punya tugas sebagai perekat masyarakat Aceh lewat pendekatan adat dan bukan lembaga politik. "Posisi pemerintahan dan pemimpin daerah jelas dipegang oleh gubernur. Kalau dipaksakan, bisa menimbulkan komplikasi," ujar Ferry kepada Gatra. Untuk itu, Ferry menilai, keinginan sejumlah pihak menunjuk langsung Hasan Tiro sebagai WN tidak sesuai dengan semangat yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurut Ferry, yang juga Ketua Pansus Rancangan UU Pemerintahan Aceh, pengisian pejabat WN tidak boleh bertumpu pada penunjukan figur A atau figur B semata. Penunjukan oleh kelompok tertentu justru berpotensi memicu perpecahan di masyarakat Aceh. "Padahal, perlu dialog di internal masyarakat Aceh, jangan sampai wali nanggroe kemudian diposisikan dalam hal berbeda," Ferry menegaskan. Hendri Firzani, Mukhlison S. Widodo, dan Ibrahim Passe (Lhokseumawe) [Nasional, Gatra Nomor 42 Beredar Kamis, 28 Agustus 2008]
<<31.jpg>>
