Tempo 35/XXXVII 20 Oktober 2008
Kerikil di Sepatu Tiro Kehadiran Hasan Tiro di Aceh diharapkan bisa meredam aksi kekerasan oleh eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Batu kerikil dalam proses perdamaian. TEUKU Hasan Muhammad di Tiro, 83 tahun, mungkin terlalu tua untuk menyelesaikan persoalan ini: tiga tahun setelah perjanjian damai Helsinki ditandatangani, kekerasan di Aceh masih belum sepenuhnya sirna. Eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka, organisasi yang dulu dipimpin Tiro, terlibat sejumlah aksi penculikan. Sabtu dua pekan lalu, setelah hampir 30 tahun bermukim di Stockholm, Swedia, Tiro pulang kampung. Menurut juru bicara Komite Peralihan Aceh Ibrahim Syamsuddin, Wali Nanggroe, begitu Tiro biasa disapa, bukan tak memikirkan kasus yang mencoreng wajah GAM ini. Dalam suatu pembicaraan, kata Ibrahim, Hasan Tiro meminta semua mantan kombatan menjaga perdamaian dan keamanan. "Itu sudah all in one (termasuk soal fenomena penculikan-Red.)," kata Ibrahim, Kamis pekan lalu. Syahdan, bulan lalu, Kopral Kepala Saiful Afwani, anggota Komando Rayon Militer Panton Labu, Aceh Utara; dan Adrian Morrer, konsultan Bank Dunia, diculik orang sejumlah orang bersenjata. Afwani saat itu berangkat dari Langsa menuju tempat tugasnya di Peureulak, Aceh Timur. Di Desa Uteun Dama, Ahad sore, ia dihadang. Baru keesokan paginya ia dibebaskan setelah para penculik menelepon istri Saiful meminta uang tebusan meski tak dilayani. Proses pembebasan Saiful melibatkan Komite Peralihan Aceh, organisasi yang menaungi para eks kombatan, sesuai dengan kesepakatan damai Helsinki. Selama penculikan berlangsung, dua orang eks petinggi Gerakan Aceh Merdeka setempat, Abu Sanusi, 65 tahun, dan Ridwan Abu Bakar alias Nek Tu, 45 tahun, dibawa ke kantor Komando Rayon Militer Peureulak untuk dilibatkan mencari. Abu Sanusi dan Ridwan dijemput dari rumahnya pada malam penculikan oleh sejumlah tentara. Keduanya lantas menghubungi sejumlah eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka untuk membantu mendeteksi keberadaan para penculik. Pukul enam pagi keesokan harinya, Saiful dilepas di Desa Cot Keh, Kecamatan Peureulak Kota. Menurut Saiful, yang sempat pingsan setelah dilepas, ada lima orang yang menyekapnya. Mereka membawa dua senapan M-16 dan satu pucuk AK-47. Selama disandera, tangan dan kaki Saiful diikat. Ia juga sempat dipukul dua kali oleh penyandera. Sepekan sebelumnya, Adrian Morrer, 35 tahun, supervisor Bank Dunia asal Prancis; dan sopirnya, Hendri Saputra, 25 tahun, juga mengalami nahas serupa. Penculikan terjadi di kawasan Punteuet, Kecamatan Blangmangat, Lhok Seumawe. Adrian melakukan supervisi terhadap survei yang dilakukan AC Nielsen untuk Bank Dunia soal kehidupan para eks kombatan. Para penculik meminta Adrian menghubungi kantor Bank Dunia agar menyediakan Rp 5 miliar uang tebusan. Namun permintaan itu tak ditanggapi, sehingga para penculik merampas telepon seluler, laptop, serta uang tunai yang dibawa korban. Keduanya lantas dilepas pada malam itu juga. Soal ini, Deputi untuk Multidonor Fund Aceh dan Nias Bank Dunia, Syahriza Sofyan, mengatakan bahwa Adrian dilepas tanpa terluka. "Untuk detail kejadiannya, silakan tanya Polda Aceh," kata dia. Kisah tragis juga pernah terjadi pada aktivis lembaga swadaya masyarakat Tri Mumpuni dan suaminya, Iskandar Budisaroso Kuntoadji. Mereka diculik sekitar sepuluh orang bersenjata api dan senjata tajam di sekitar wilayah Bireuen, awal tahun ini. Puni dan Iskandar adalah pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis di Jakarta. Pekerjaan mereka adalah mengembangkan pembangkit listrik mini bertenaga air di pedesaan, khususnya yang tidak terjangkau Perusahaan Listrik Negara. Listrik yang dihasilkan dijual ke perusahaan setrum negara itu. Duitnya dipakai untuk kepentingan penduduk desa. Sumber Tempo bercerita, sebagian penculik sebetulnya telah dikenal korban. Para pelaku tak lain tenaga lokal yang pernah dilibatkan membuat pembangkit listrik sejenis di daerah lain. "Salah satu penculik punya bengkel untuk peleburan logam," kata sumber itu. Penculikan terjadi saat rombongan berangkat dari Banda Aceh menuju Takengon. Rombongan yang berangkat dengan mobil Kijang terdiri atas Puni, Iskandar, seorang pemandu lokal, dan dua anggota tim yang belakangan justru menjadi penculik. Di perjalanan, rombongan singgah di tepi Sungai Bate Ilik di Bireuen, untuk meninjau potensi pembangunan pembangkit listrik mini. "Arus sungainya memang relatif besar," kata sumber itu. Tatkala rombongan menyebar di tepi sungai itulah, penculikan berlangsung. Puni, Iskandar, dan si pemandu lokal ditodong senjata tajam dan api oleh beberapa orang yang muncul mendadak. Mereka mengenakan penutup muka. Keduanya lantas dibawa dengan mobil Kijang ke daerah berbukit di sisi sungai. Dari sini, keduanya lalu dibawa menuju daerah yang berpohon lebat. Di sebuah dangau, ketiganya disekap dan mata mereka ditutup. Seorang penculik, yang tak lain anggota tim Puni, lalu meminta tebusan. "Jumlahnya Rp 500 juta," kata sumber tadi. Setelah melewati negosiasi alot, malam harinya Puni dilepas untuk mengambil uang tebusan itu. Rencananya, uang diserahkan keesokan harinya di sebuah desa di Bireuen. "Asal uangnya saya tidak tahu. Yang mengumpulkan dan menyerahkan Puni," sumber itu menambahkan. Setelah fulus berpindah tangan, ketiganya dilepas di sekitar Sungai Bate Ilik. Kabarnya, ketika disandera, Iskandar sempat dipukul. Proses pembebasan dilakukan relatif cepat karena penegak hukum tidak dilibatkan. Ketika dihubungi untuk konfirmasi soal ini, Tri Mumpuni enggan menanggapi. Menurut dia, ia telah melupakan peristiwa itu dan akan tetap melanjutkan program sejenis di daerah lainnya di Aceh. "Potensi Aceh sangat besar untuk memakmurkan rakyatnya asalkan dikelola dengan benar," kata dia menutup percakapan. Juru bicara Komite Peralihan Aceh, Ibrahim Syamsuddin, mengakui sebagian aksi kriminal, termasuk penculikan, dilakukan bekas kombatan. Namun, katanya, para pelaku berada di luar jalur pengawasan Komisi Peralihan Aceh. "Karena itu, kami mengembalikan semua kasus kriminal ke polisi." Menurut Ibrahim, kasus penculikan jangan dikaitkan dengan kesepakatan damai. "Itu semua motifnya murni kriminal." Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar menilai tingkat kriminalitas masih di bawah ambang batas daerah lainnya. "Tidak ada lagi kekerasan, baik konflik politik maupun kontak senjata, karena sudah ada perdamaian," kata dia. Namun ia membenarkan bahwa salah satu penyebab munculnya aksi kriminal adalah faktor ekonomi. Karena itu, mulai tahun ini, menurut Nazar, pemerintah mulai merealisasi pembukaan seratus ribu lahan perkebunan sawit dan cokelat. "Tiap keluarga akan mendapat satu-dua hektare kebun cokelat," kata dia. Lahan ini terletak di bagian timur, barat, dan selatan. "Tahap land clearing sudah mulai," kata dia. Menurut penasihat Badan Reintegrasi Damai Aceh, Azwar Abubakar, pasca-perjanjian Helsinki lembaganya telah membagikan dana tunai dan memperbaiki rumah masyarakat umum dan eks kombatan. Jumlahnya tak kurang dari Rp 1 triliun. "Tapi ada yang merasa cukup dan ada juga yang merasa tidak," kata dia. Menurut Ahmad Farhan Hamid dan Nasir Djamil, dua wakil rakyat dari Aceh, polisi perlu lebih aktif menekan peredaran senjata. Tapi caranya diharapkan tidak konfrontatif. "Misalnya dengan memberikan imbalan kepada pemilik senjata," kata Farhan. Nasir menyarankan agar polisi menggelar razia secara berkala, terutama di daerah yang kerap terjadi aksi penculikan seperti di Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Ia menduga kelompok pengacau ini bergerak sporadis dan jumlahnya tak kurang dari seratus orang. Budi Riza (Jakarta), Adi Warsidi, Maimun Saleh (Banda Aceh), Imran M.A. (Lhok Seumawe)
