http://portalaceh.com/content/view/14/31/
Aceh Hadapi Tujuh Tantangan Demokrasi
By Junaidi | The Globe Journal, on 03-12-2008 22:49
Views : 25
Favoured : 3
Published in : Tulisan, Politik
Banda Aceh - Untuk mewujudkan demokrasi dan merawat perdamaian,
Aceh harus menangani paling kurang tujuh tantangan dan seandainya hal tersebut
terus dibiarkan maka bisa mengancam demokrasi dan perdamaian tersebut.
Demikian dikemukakan salah seorang peneliti dari University of Oslo
Norwegia, Professor Olle Törnquist, dalam pemaparan hasil penelitiannya
mengenai proses demokratisasi di Aceh. "Tantangan ini meliputi sistem
pemerintahan, keberadaan partai local, calon independen, serta hubungan
simbiosis antara pengusaha, politisi dan penegak hukum," tegasnya di Banda
Aceh, Jumat (28/11).
Menurutnya, ketujuh tantangan tersebut bisa mengancam demokrasi di
Aceh karena berpotensi menyuburkan kolusi, korupsi dan nepotisme. Parahnya,
perilaku yang tidak demokratis, seperti suburnya pola-pola patronase, pemberian
keistimewaan terhadap kelompok tertentu malah memperoleh pemakluman. Alasannya,
saat ini Aceh masih mengalami masa transisi. Sayangnya, belum ada pengertian
yang pas mengenai masa transisi ataupun periode waktunya. "Seakan-akan masa
transisi ini tak memiliki kerangka acuan yang jelas. Misalnya, berapa lama
waktunya, dan besarnya toleransi yang bisa diberikan," katanya.
Warga Norwegia ini menambahkan, proses demokratisasi selayaknya
terintegrasi dengan pembangunan ekonomi, agar pembangunan mencerminkan
keinginan rakyat. "Demokrasi itu bukan untuk menciptakan lapangan kerja, tapi
untuk mencapai kesepakatan mengenai cara-cara mencapai kepentingan publik,
termasuk di antaranya membangun ekonomi," ungkapnya. Contohnya, kata dia,
meningkatkan peran publik untuk melakukan audit terhadap anggaran. "Kalau perlu
audit semacam ini bisa dibakukan," katanya.
Peneliti senior dari Oslo ini menyatakan ada kemiripan antara Aceh
dan Srilanka yang sama-sama dilanda tsunami dan konflik bersenjata. Namun,
tsunami di Aceh mengantarkan perdamaian, yang kemudian membuka kesempatan
terbangunnya demokrasi. Hal sebaliknya justru terjadi di Srilanka.
Olle mengingatkan agar Aceh tidak jatuh dalam pola yang sama
seperti yang lazim terjadi di daerah pasca konflik. Pola tersebut adalah
menitikberatkan pembangunan ekonomi yang berlebihan, dan hanya akan
menguntungkan kelompok tertentu-tapi, mengabaikan penguatan demokrasi, dan
peningkatan partisipasi publik.
Pemaparan ini dimaksudkan untuk meminta saran dan respon dari
peserta terhadap kesimpulan yang telah diperolehnya. Peserta menanggapi dengan
beragam. Di antaranya, Walikota Sabang Munawar Liza yang mengemukakan bahwa ada
tantangan dalam relasi antara eksekutif dan legislatif. "Hubungan ini juga
merupakan faktor yg menyebabkan proses demokrasi itu agak tersendat," katanya.
Dia juga menambahkan, masih adanya tarik ulur antara pemerintah pusat Jakarta
dan pemerintah Aceh, terutama dalam masalah kebijakan keuangan dan ekonomi.
Hasil riset yang dipaparkan ini merupakan tahap terakhir dari
rangkaian penelitian yang telah dilakukan Professor Olle selama dua tahun. Dia
telah melakukan wawancara dengan ratusan orang, dan untuk tahap terakhir ini,
diperlukan tanggapan dari aktor-aktor kunci dalam ranah politik Aceh. "Kami
menyeleksi siapa yang akan kami wawancara berdasarkan kemampuan mereka untuk
memberikan tanggapan yang kritis atas jawaban-jawaban tersebut, serta bercermin
dari pengalamannya sendiri," tuturnya.
Dalam penelitian ini, Professor Olle ditopang oleh Aceh-based
Research Team, serta didukung oleh Friedrich Ebert Stiftung. Dalam seminar
setengah hari kemarin dibuka oleh Direktur Friedrich Ebert Stiftung (FES)
Marius Henig-Müller. Mereka yang hadir di antaranya adalah Ketua Badan
Reintegrasi Aceh (BRA) M. Nur Djuli, Walikota Sabang Munawar Liza Zainal,
akademik Saifuddin Bantansyam, Teuku Kemal Fasyah, Ketua Partai Aceh Aman
Seujahtera (PAAS) Ghazali Abas, aktivis perempuan Asiah dan lain-lan.[002]
Last update : 05-12-2008 17:47
<<printButton.png>>
<<emailButton.png>>
<<new.gif>>
