http://www.gatra.com/artikel.php?id=128765
Aceh Menunggu Komitmen SBY Jangan tanya soal kesetiaan kepada orang Aceh. Pada zaman Soekarno, rakyat Aceh mendedikasikan diri secara heroik. Salah satunya melalui sumbangan pesawat Seulawah Agam dan Seulawah Inong. Pada era Orde Baru, Gubernur Syamsuddin menyerahkan 200 kilogram emas kepada Presiden Soeharto. Pada pemilu presiden (pilpres) 2004, Aceh secara dominan (73%) menyumbangkan suara untuk kandidat Amien Rais. Kali ini, Aceh kembali mengejutkan jagat perpolitikan dengan sumbangan suara sangat signifikan untuk SBY (93,2%). Jauh di atas rata-rata perolehan suara di provinsi lain. Sukses SBY itu bermula dari kunjungan beliau ke Aceh pada akhir Maret 2009. Kunjungan ini dianggap sebagai momen penting yang meredam berbagai aksi kekerasan pemilu. Berdasarkan catatan Aceh Institute (AI), terdapat 37 kasus kekerasan pada periode Oktober 2008-Maret 2009. Kekerasan itu berupa pembakaran, penggranatan, dan perusakan fasilitas kantor partai politik. Perusakan alat kampanye partai, misalnya, terjadi pada spanduk dan poster, hingga penembakan dan pembunuhan, belum termasuk beredarnya SMS liar yang bernada mengancam untuk memilih atau tidak memilih partai lokal tertentu. Sumber SMS itu tidak diketahui secara pasti. Sukses SBY meredam kekerasan ini membuat citranya --termasuk citra Partai Demokrat-- naik. Faktor penting lain adalah masuknya Sofyan Daud, mantan juru bicara GAM, sebagai tokoh kunci informal bagi pemenangan Demokrat di Sumatera bagian utara. Ada gentlement agreement untuk berbagi suara: level lokal untuk Partai Aceh (PA) dan level nasional untuk SBY melalui Demokrat. Sukses itu pun berlanjut ke pilpres. Seluruh rakyat Aceh, dimotori oleh sikap PA, bertekad memenangkan SBY-JK. Kondisinya menjadi sedikit membingungkan ketika JK juga mencalonkan diri. JK pun berinisiatif merangkul PA, yang membuat PA tidak bisa bersikap. Faktanya, JK memang lebih banyak berperan untuk perdamaian Aceh. Namun, pada sisi lain, komitmen untuk SBY juga sudah diberikan jauh-jauh hari. Melalui Adnan Beuransah, juru bicara PA, keluar statemen bahwa PA tidak mendukung siapa pun, walaupun keberadaan orang-orang PA dalam mesin politik SBY tetap dipertahankan. Kampanye JK menggunakan kartu "arsitek perdamaian" relatif sukses pada waktu itu. Banyak publik mulai paham tentang peran belakang layar JK selama ini. Namun pembuatan keputusan tidak hanya ditentukan oleh elemen kognitif, melainkan juga harus disertai dengan elemen afektif. Bahkan, dalam beberapa kasus, elemen afektif justru berperan lebih signifikan. Tentu tidak ada yang meragukan peran JK dalam perdamaian Aceh. Sayangnya, pencitraan yang terlambat dibangun membuat masyarakat tidak mudah mengalihkan pilihan. Satu minggu setelah kunjungan JK ke Aceh, suara JK terdongkrak signifikan hingga level 40%. Banyak tokoh muda, ulama, dan masyarakat mulai menaruh harapan pada JK. Sebagian warga Aceh pun bingung menentukan sikap. Namun, dalam kebingunan tersebut, warga Aceh tergiring pada penyederhanaan informasi (heuristics), seperti dicatat Lau & Redlawsk (2006). Dua elemen penting yang terkait untuk konteks ini adalah dengan melihat ke kubu mana para politikus PA merapat (group endorsement) dan siapa saja dari ketiga kandidat yang berpotensi merusak proses perdamaian (stereotipe). Dalam persepsi orang Aceh, pasangan Mega-Pro kurang bersahabat. Namun, anehnya, Wiranto juga masuk dalam list bersama Mega-Pro, walaupun Wiranto relatif tidak terlibat langsung dalam penerapan Daerah Operasi Militer (DOM), bahkan mencabutnya pada 7 Agustus 1998. Sebaliknya, justru SBY --sebagai penanggung jawab Operasi Militer II pada Mei 2003-- yang dianggap sebagai orang bertangan bersih. Lagi-lagi soal pencitraan. Lalu SBY pun terpilih secara mutlak. Tidak bisa dimungkiri, peran dan keberadaan politisi PA sangat dominan. Kita tidak tahu, konsesi apa yang akan diberikan untuk kemenangan tersebut kepada Aceh secara khusus. Menarik dicatat, hasil penelitian AI yang didukung IRI menunjukkan, pertama, tema-tema hukum dan politik masih menjadi isu mayoritas. Dari total 69 anggota parlemen Aceh yang baru, 51 orang menyatakan bahwa hal ini mendesak dituntaskan, termasuk agenda reintegrasi, kriminalitas bersenjata, dan pengungkapan kebenaran serta rekonsiliasi (KKR). Kedua, lebih menarik lagi, 33 anggota parlemen, yang kebetulan semuanya mewakili PA, sepakat menuntut ketegasan pemerintah pusat soal definisi self-governance. Hal yang termaktub dalam MoU Helsinki, tapi tidak tegas disebutkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta dalam implementasinya. Hal ini terkait dengan pembagian kewenangan pusat dan daerah. Ketiga, 33 orang parlemen yang sama menuntut dilakukan review terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh karena diyakini bertentangan dengan MoU Helsinki. Tiga tema besar itulah yang akan menjadi perjuangan parlemen Aceh ke depan. Seperti telah kita lihat, PA menguasai parlemen provinsi pada angka 48% dan parlemen kabupaten secara total 54%. Pertanyaannya, setelah Aceh memberi kado istimewa untuk kemenangan SBY, apa hal istimewa (in reward) yang bisa SBY berikan untuk Aceh? Fajran Zain Manajer Analisis Aceh Institute [Kolom, Gatra Nomor 38 Beredar Kamis, 30 Juli 2009]
<<5.jpg>>
