http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=24503:hasil-un-ditukangi-mutu-pendidikan-aceh-makin-merosot-lulusan-sma-rangking-33-nasional&catid=42:nad&Itemid=112
Hasil UN Ditukangi, Mutu Pendidikan Aceh Makin Merosot Lulusan SMA
Rangking 33 Nasional
Banda Aceh, (Analisa)
Meski anggaran yang dialokasikan pemerintah sangat besar dari tahun ke
tahun untuk dunia pendidikan di Aceh, namun mutu pendidikannya semakin merosot
dan memprihatinkan.
Betapa tidak, di tengah kelulusan Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah
Atas (SMA) sederajat yang begitu menanjak lebih dari 90 persen di tahun 2009,
ternyata sebaliknya rangking siswa Aceh menurut hasil Seleksi Nasional Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) berada di rangking 33 nasional. Padahal
beberapa tahun lalu berkisar antara rangking 20 hingga 22.
Ironisnya lagi, ada efek yang lebih jauh, dimana 70 persen mahasiswa yang
lulus di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh tahun ini, juga dihuni
calon mahasiswa yang berasal dari SMA luar daerah, sementara lulusan Aceh kalah
bersaing.
Wakil Gubernur Muhammad Nazar S.Ag saat membuka Rapat Kerja Majelis
Pendidikan Daerah (Raker MPD) Aceh 2009, Sabtu (8/8) menyatakan keprihatinan
yang sangat mendalam.
Bahkan, ia mengibaratkan kondisi pendidikan Aceh saat berada di ambang
kehancuran karena terkena bencana di luar bencana alam.
"Kita sangat prihatin dan kecewa sekali dengan kondisi pendidikan Aceh
saat ini, sepertinya tidak bermutu lagi. Ada apa di balik semua ini, di saat
Pemerintah Aceh telah mengucurkan dana mencapai triliunan rupiah, justru
kondisi pendidikan Aceh semakin merosot," ujarnya.
Secara terus terang, Wagub mengungkapkan pihaknya selama ini mendengar
kabar dari para guru dan berbagai komponen lainnya, bahwa Ujian Nasional (UN)
ditukangi. Guru membantu anak untuk menjawab ujian karena ada arahan dari
kepala sekolah dan pejabat pendidikan.
"Kalau ini benar terjadi, adalah suatu malapetaka bagi negeri ini. Betapa
sedihnya kita sebagai pendidik yang mengetahui tujuan pendidikan, ternyata saat
ini masih ada orang yang mencari jalan pintas untuk menunjukkan prestasi dengan
merekayasa hasil ujian demi suatu pujian," ujarnya.
Padahal, di balik itu mereka sedang menciptakan bencana bagi masa depan
anak Aceh. Betapa tidak, secara moral anak tidak akan giat belajar karena terus
menunggu belas kasihan dari orang lain, setelah itu mereka tidak akan lulus di
perguruan tinggi yang ternama dan berkualitas serta akan terus kalah bersaing
dengan putra daerah lainnya.
Diungkapkan, secara nyata kita sebenarnya sedang mempersiapkan kehancuran
masa depan anak. Keadaan ini tentu tak dipahami oleh orang-orang yang tidak
mempunyai pengetahuan tentang hakikat pendidikan.
Tidak Perlu Direkayasa
Untuk diingat, ujian nasional bukan satu-satunya ukuran untuk mengukur
keberhasilan dan mutu pendidikan, dengan demikian tidak perlu direkayasa.
Pada kesempatan itu, Wagub juga menyampaikan beberapa permasalahan dan
isu lainnya dalam bidang pendidikan yang memerlukan pemikiran dan pengkajian
dari Majelis Pendidikan Daerah Aceh, dalam upaya peningkatan mutu dan
pemerataan pendidikan.
Di antaranya perlu segera dituntaskan konsep pendidikan Islami untuk
Aceh, memperjelas pengertian pendidikan gratis yang dipahami sangat berbeda
oleh masyarakat, segera merumuskan konsep penanganan beasiswa, mengevaluasi
sejauhmana kebijakan pendidikan termasuk Renstra pendidikan dan diikuti semua
yang terlibat dalam penanganan pendidikan.
"Kami melihat, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, perlu
dipikirkan konsep pengelolaan pendidikan secara menyeluruh termasuk ide
pengelolaan SMA dan SMK oleh provinsi," sebutnya.
Masalah lainnya menyangkut pengendalian terhadap pendidikan tinggi, yang
saat ini dinilai sejumlah kalangan tidak lagi berjalan sesuai dengan ketentuan,
termasuk LPTK yang memproduksi calon guru apakah mereka sudah menjawab
tantangan kurikulum Aceh yang berbasis nilai-nilai Islami.
Selanjutnya perlu dipikirkan pembinaan dan mekanisme pengangkatan kepala
sekolah, pembinaan dan pemberdayaan pengawas untuk peningkatan mutu proses
belajar mengajar.
"Bila mungkin, dirumuskan kriteria persyaratan seseorang untuk diangkat
jadi Kadis Pendidikan," ujar Wagub.
Sementara Ketua MPD NAD, Prof DR H.Warul Walidin AK MA mengatakan, saat
ini masih banyak persoalan yang menyelimuti dunia pendidikan dan diharapkan MPD
mampu memberikan terobosan-terobosan yang berani dan berarti, dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Aceh.
Karenanya, ke depan MPD harus berperan lebih efektif sebagai mitra
Pemerintah Aceh menjadi lembaga pemberi pertimbangan.
MPD memerlukan program kerja yang konsisten dan terukur baik jangka
pendek, menengah dan jangka panjang.
"Diperlukan pemikiran-pemikiran yang rasional dan realistis memecahkan
berbagai persoalan pendidikan, mulai menetapkan arah, kebijakan serta
implementasi pendidikan," ujarnya. (mhd)
