----- Original Message -----
From: Ismail Asso
To: [email protected] ; Temu Eropa Gooups ;
[email protected] ; [email protected] ; [email protected] ;
[email protected] ; [email protected] ; Reformasi Total Gooups ;
[email protected] ; Serikat Kaum Terkutuk Gooups ;
[email protected] ; Temu Kita Gooups ; [email protected] ;
[email protected] ; Forum Sosial Indonesia Gooups ; [email protected]
; [email protected] ; Indo Marxist Gooups ;
[email protected] ; [email protected] ; [email protected] ;
[email protected] ; Anti Pemiskinan Gooups ; Diskusi Pembebasan
Gooups ; Forum Pembaca Kompas Gooups ; Kebijakan Partisipatif Gooups ;
[email protected] ; [email protected] ;
[email protected] ; Perempuan Gooups ;
[email protected] ; PPIINDIA Gooups ; Apakabar Gooups ; Advikasi
Demokrat Gooups ; [email protected] ; Airuntukrakyat
Gooups ; Amlupa Gooups ; Anti Militerisme Gooups ; ANTI-IMF Gooups ;
[email protected] ; [email protected] ;
[email protected] ; [email protected] ; Mediacare
Gooups ; HKIS Gooups ; [email protected] ;
[email protected] ; Lingkungan Gooups ; [email protected] ;
[email protected] ; Bumi Manusia Gooups ; [email protected] ;
Nasional List Gooups ; [email protected] ; Masyarakat Merdeka Gooups
; [email protected]
Cc: [email protected]
Sent: Friday, August 21, 2009 2:51 PM
Subject: [nasional-list] KONFLIK PAPUA DAN POLITIK AKOMODASI SBY
Oleh :Ismail Asso*
Kullukum roo’in wakullukum masuulin ‘an ro’iyyatihi.
Artinya: “Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintakan
pertanggungjawaban kepemimpinannya”. (Al-Hadits)
Penulisan tulisan ini dengan asumsi secara pribadi bahwa, sesuatu yang
gagal kita raih semua, lantas tidak kita meninggalkan semua. Qoidah ushul fiqh
(filsafat hukum islam) ini mengandaikan pada kita bahwa apa yang harusnya,
berarti yang ideal bagi kita seperti keinginan mayoritas rakyat Papua sementara
ini belum mampu diraih semua bukan berarti kita juga harus meninggalkan semua.
Artinya dalam usaha menuju tujuan ideal, kita tidak boleh meninggalkan sesuatu
kenyataan kejadian didepan mata sebagai bagian dari hak kita. Kita tidak boleh
meninggalkan semua karena hanya semata-mata tujuan ideal.
Pemerintah Pusat hampir 40 tahun mengalami kesulitan komunikasi
menyelesaikan masalah Papua. Selama itupula tokoh-tokoh senior dijadikan
kiperson penyelesaian masalah. Berbagai lobby tokoh senior, kenyataannya tidak
pernah bisa membantu menyelesaikan masalah. Justeru membohongi pemrintah pusat
supaya dapat jabatan Duta Besar, Gubernur, DPRP, Voice Presiden Freeport,
Deputi-Deputi, DPR RI dan Menteri Kelautan. Tapi apa kontribusi mereka sebagai
wakil/representasi Papua? Berarti Pemerintah Pusat salah mengambil orang-orang
senior itu. (Natalis Pigay, Wawancara, Jum’at, 5 Juli 2008).
Dalam sejarahnya akomodasi politik Papua oleh Pemerintah Pusat biasanya
hanya dilibatkan beberapa oknum Papua dan itu dilakukan melalui segelintir
orang Papua dari clan tertentu mengatasnamakan Papua. Masalahnya adalah apakah
mereka ini memenuhi aspek keterwakilan semua suku bahasa dan adat-budaya Papua
yang sangat majemuk melampaui kemajemukan Indonesia sendiri, sebagai bergaining
politik bagi seluruh rakyat Papua? Apakah patut akomodasi politik bagi semua
unsur suku bangsa dan bahasa Papua dianggap sudah cukup melalui lobby-lobby
partial segelintir orang Papua di Jakarta? Jawabannya tidak! Demikian itu
sesungguhnya hanya mewakili segelintir clan dari wilayah tertentu Papua yang
sangat luas dengan keragaman adat-budaya dan bahasa. Papua ada 270 bahasa dari
360 bahasa suku Indonesia (http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia).
Kalau demikian sangat ragam adat-budaya dan bahasa Papua melampaui bahasa
Indonesia itu sendiri. Maka wajarkah Papua hanya bisa di wakili oleh
orang-orang seperti Kepala Suku Haji Abunawas dari Suku Dani Lembah Baliem
Wamena? Pendeta binaan BIN serta OPM abu-abu atau pejuang NKRI dari Ibukota
Jakarta? Dan itu sebelum ini biasanya dilakukan oleh segelintir kelompok
pragmatis orang Papua yang punya ases ke Istana. Maka dengan sendirinya tidak
mewakili seluruh aspirasi komponen komunitas semua unsur Papua. Sebagai
akibatnya menjadi wajar dan masuk akal bahwa selama Otsus diberlakukan dari
tahun 1999-2009, maka selama itupula sama sekali tidak mampu meredam gejolak
separatisme.
Sehingga menjadi wajar juga kalau kemudian kita merasa sangsi kepada
tokoh-tokoh tua selama ini kembali dilibatkan untuk kalkulasi politik Papua
pada pundak mereka lagi. Skeptisme kita pada tokoh-tokoh tua Papua bahwa kalau
benar mereka punya kemampuan mengatasi masalah Papua. Maka harusnya selama
Otsus 10 tahun berjalan sejauh ini tidak terlihat kapabilitas itu, malah
sebaliknya masalah konflik Papua semakin rumit bukan semakin padam, sebaliknya
tetap aktif, malah semakin gila dan tidak waras. Kalau begitu apa yang salah
selama ini, dan bagaimana solusi yang tepat agar kedepan kita bisa
mengantisipasi banyak korban nyawa sia-sia rakyat Papua? Kemudian jangan lupa
bahwa dana trilyunan rupiah menjadi tiada arti sebelum ini yang dikucurkan bisa
mencapai sasaran sesuai yang diinginkan?
Harus Libatkan Tokoh Muda
Tidak bisa tidak, Pemerintah Pusat dan lebih khusus Kabinet SBY-BUDIONO
mendatang harus melibatkan tokoh-tokoh muda terdidik guna mencari solusi akar
persoalan tentang apa sesungguhnya masalah dasar Papua, dan mengapa selama ini
Papua tidak pernah sepi dari letupan-letupan separatisme menjadi urgen agenda
kedepan ini. Untuk itu penulis disini merekomendasikan bahwa kedepan
Pemerintahan SBY-BUDIONO tidak bisa tidak, jadi maksudnya wajib, bahwa dalam
penyusunan kabinet mendatang harus melibatkan tokoh-tokoh muda Papua guna
mencari solusi jitu dan cerdas agar anak-anak muda Papua yang lebih energik
mengerahkan intelektualitas mereka dalam penyelesaian Papua secara menyeluruh
dengan berbagai pendekatan baru.
Mengingat sebelum ini dan itu sudah terbukti dan kita saksikan bersama
bahwa tokoh-tokoh senior Papua selama ini yang dianggap sanggup membantu
menyelesaikan masalah Papua kenyataannya gagal total. Dan itu artinya jika
kedepan masih juga kepercayaan diberikan mereka maka itu berarti persoalan
Papua tetap belum sanggup diselesaikan oleh para tokoh-tokoh tua yang
dilibatkan selama ini dimasa lalu untuk menyelesaikan masalah masa akan datang.
Malah kalau kembali dipercayakan pada mereka justeru menambah masalah baru
(problem maker). Pada akhirnya masalah Papua jadi berlarut-larut sehingga
proses integrasi itu selalu menjadi belum selesai dan hasil experimentnya
selalu gagal.
Tokoh-tokoh tua selama ini terlihat tidak punya kualitas problem solving,
harusnya tidak perlu dilibatkan lagi. Karena menurut saya (subyektif) bahwa
mereka tidak mampu bahkan secara moralitas (maaf) moralitas “kita” orang Papua
rendah, “kita” tidak memiliki self of crisis, indikasinya adalah limpahan
kucuran uang trilyunan rupiah yang diberi tanggungjawab dipundak “kita” bukan
untuk membangun rakyat kita sendiri agar makmur dan sejahtera, tapi malah
uang-uang itu dibawa kabur keluar Papua dan sering terlihat para pejabatnya
berkeliaran diluar Papua, misalnya dikota Menado, Jogjakarta, Makasar, Jakarta,
Surabaya dan Bandung. Cari apa? Nah ini yang saya tidak bisa jawab. Tapi ada
orang bilang pada saya bahwa OPM itu sekarang akronim dari Operasi Paha Menado.
Artinya bahwa uang-uang trilyunan rupiah dikucurkan pemrintah pusat untuk
meredam aspirasi M orang Papua itu dibawa kabur segelintir orang Papua dari
pejabatnya selama ini dan itu sering pergi bolak-balik
Jakarta-Bandung-Jogjakarta-Surabaya-Makasar-Menado-Jayapura dan uang hanya
dihabiskan dengan minuman alkohol dan “cuki” (halusnya, jajan) WTS dikota-kota
tersebut. Akhirnya dinilai orang tidak serius apalagi secara sanggup
menyelesaikan masalah konflik Papua melalui pendekatan kesejahteraan ekonomi,
sebagaimana diinginkan pemerintah pusat dan kita semua, malah dimana-mana
dinilai orang terlihat demikian orang Papua dengan banyaknya uang Otsus saat
ini.
Kalau begitu elit politik Papua dewasa ini belum bisa dipercaya
pertanggungjawabannya atas kepemimpinan bagi rakyat Papua bahwa kucuran dana
besar mengalir di Papua belum bisa mensejahterakan rakyat Papua, disisi lain
konflik dan letupan-letupan separatisme tetap menyala di kawasan ini. Oleh
karena itu kedepan dan untuk itu kita semua berharap bahwa akomodasi politik
SBY-Budiono dalam Kabinet akan datang harus lebih rasional untuk memenuhi semua
aspek keterwakilan unsur Papua dengan berbagai latar belakang keunikannya dan
itu sekiranya dapat membantu good will pemerintahan SBY 5 tahun kedepan, agar
Papua lebih baik dari sebelumnya. Konsekuensinya adalah bahwa Pemerintahan
SBY-BUDIONO, dalam menyusun kabinet 2009-2014 harus melibatkan tokoh-tokoh muda
yang lebih energik, terdidik, intelektual dan punya latar belakangan organisasi
nasional dan internasional.
Untuk mencari tokoh-tokoh muda demikian anak-anak muda Papua tidak sulit
bahkan anak-anak muda Papua saat ini lebih siap dan lebih cerdas dari pendahulu
mereka yang selama ini dipercaya pemerintah yang terbukti gagal. Anak-anak muda
Papua banyak dan mereka siap untuk dilibatkan guna membantu menyelesaikan
persoalan Papua yang kadang itu diserahkan pada tokoh-tokoh tua yang seringkali
lamban dan bahkan tidak berdaya sama sekali menyelesaikan solusi terbaik bagi
Papua sebagaimana sebelum ini.
Papua saat ini sudah banyak memiliki tokoh-tokoh muda intelektual untuk
bisa dimajukan menjadi kiperson-kiperson baru guna membantu pemerintah pusat
(baca, Kabinet SBY-BUDIONO 2009-2014), guna membantu menyelesaikan persoalan
konflik berkepenjangan Papua secara konprehenshif dan membantu memajukan rakyat
Papua agar bangkit dari ketertinggalan dalam berbagai aspek pembangunan
sekaligus guna mengatasi persoalan konflik Papua, dan yang paling utama adalah
membantu proses pelaksanaan Otsus yang sebahagian orang berharap pada Otsus
Papua dan lain menganggap gagal sejak diundangkannya tahun 1999 lalu.
Papua bukan tidak punya sama sekali kader-kader cerdas dan terdidik.
Anak-anak muda Papua seperti Velix Vernando Wanggai, Natalis Pigay, Ali Mucktar
Ngabalin adalah sederet nama tokoh intelektual muda terdepan dan berpendidikan
luar negeri yang siap di akomodasi guna membantu menyelesaikan persoalan Papua
untuk menjawab persoalan Papua. Untuk itu lewat artikel ini kita berbaik sangka
(hussu’udhon) pemrintah SBY mendatang selain kita menyadari bahwa persoalan
pembantu Presiden adalah hak prerogatif presiden terpilih, namun yang menjadi
catatan kita disini yang harus diperhatikan tanpa menafikan kenyataan
sebagaimana disinggung diatas adalah bahwa dengan mengambil kiperson-kiperson
baru dari kalangan generasi muda papua ada harapan. Kalau tujuan adalah
akomodasi politik Papua sebagai bagian dari NKRI misalnya persoalan konflik
disintegrasi yang berlarut-larut selama ini dengan aspek keunikannya dari
berbagai segi misalnya ras, budaya, atau singkatnya antropologi, sosiologi dan
geografis dapat segera dituntaskan kalau tidak minimal diminimalisir nantinya.
Sejauh ini diketahui dan itu masih terus terjadi adalah bahwa untuk
mewakili 2 juta jiwa penduduk Papua dengan aneka ragam suku dan budaya dan
agama tidak boleh hanya dilakukan oleh beberapa orang saja melalui lobby-lobby
secara individual segelintir orang dengan claim bahwa kehadirannya dihadapan
penguasa, sebagai bagian dari lobby resmi dan wakil resmi rakyat Papua.
Demikian itu sudah lama berlangsung selama puluhan tahun Papua berintegrasi
kedalam NKRI.
Padahal seharusnya dalam segala hal persoalan Papua, apalagi menyangkut
hajat hidup orang banyak dan terpenting aspek keterwakilan Papua ditingkat
nasional tidak seharusnya hanya beberapa clan dengan mengatasnamakan Papua..
Mengingat bahwa masyarakat Papua benar-benar majemuk dengan 270 suku bahasa dan
pola penyebaran penduduk terpencar luas didaratan dan pesisir, maka pola-pola
lobby partial tradisional dan ekslusive sudah harus ditinggalkan demi perbaikan
kedepan, apalagi untuk tujuan mengakomodasi semua aspek refresentasi cultural
Papua sesuai stuktur antropologi masyarakat Papua.
Untuk itu dari sekarang dan kedepan lobby-lobby tradisional segelintir
clan mengatasnamakan Papua sebagaimana sering dilakukan segelintir clan dari
orang Papua sebelum ini sudah harus ditinggalkan, mengingat hal demikian
sesungguhnya sejauh ini tidak membantu pemerintah pusat menyelesaikan persoalan
Papua. Dan kegiatan demikian untuk dan atas anama Papua sudah harus
ditinggalkan oleh kedua kelompok berkompromi dengan memperluas pelibatan semua
keterwakilan sesuai structur antropologi kemajemukan budaya Papua.
Oleh sebab itu pemerintahan SBY-Budiono yang terpilih secara demokratis
dan mutlak semua wilayah Indonesia dari Sabang-Merauke dan khusus di Papua 99%
suara di menangkan pasangan ini. Berarti itu artinya kebijakan 5 tahun SBY
dirasakan manfaatnya rakyat Indonesia dan Papua maka politk etis atau istilah
SBY, New Deal For Papua, kedepan harus lebih rasional merekrut keterwakilan
orang Papua dalam kabinetnya tanpa menafikan bahwa semuanya berpulang kepada
Presiden RI terpilih mengingat pengangkatan pembantu presiden adalah hak
prerogatifnya.
*Penulis adalah Muslim Papua Putera Kelahiran Walesi, Wamena Papua.
