Sepakterjang penguasa Indonesia yang menjejaskan kaum dhuafa seperti ini sepertinya sudah mendarah daging. Justru itu mereka tidak merasa malu sedikitpun atas sepakterjang yang sangat tidak manusiawi ini. Wahai kaum dhuafa dimanapun anda berada, bersatulah untuk meruntuhkan mata-rantai kezaliman yang sudah mendarah daging itu. Jangan sekali-kali berpihak kepada kaum mutaqabbirun itu. Kalau anda tidak berani melawan kezaliman, anda senantiasa menjadi bulan-bulanan kaum mutaqabbirun itu. Sejak dulu hingga kini dan bahkan sampai kiamat Duniapun manusia tetap terbagi kepada 2 kutub, kutub Qabil, sipenindas dan kutub Habil sebagai korbannya.
________________________________ From: KP-PRP <[email protected]> To: [email protected] Sent: Mon, February 15, 2010 2:41:38 PM Subject: KOMUNITAS PAPUA Pernyataan Sikap PRP Menolak Penggusuran Berdalih Relokasi PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA Nomor: 200/PS/KP-PRP/ e/II/10 Tolak penggusuran warga berdalih relokasi! Mengecam keras penyimpangan dana bantuan untuk korban banjir bantaran kali Bengawan Solo! Salam rakyat pekerja, Indonesia menjadi salah satu Negara yang selalu dirudung bencana alam, mulai dari banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor bahkan hingga tsunami. Menjadi kewajiban pemerintah untuk segera merespon segala bentuk bencana tersebut, mulai dilakukannya early warning system agar memperingati warga terhadap bencana alam hingga memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana alam. Namun menjadi hal yang tidak masuk akal ketika pemerintah mengalihkan dana bantuan kemanusiaan tersebut untuk kepentingan yang lainnya. Hal ini lah yang kemudian terjadi di Solo. Banjir bandang yang melanda kota Solo pada tanggal 30 Desember 2007 hingga tanggal 5 Januari 2008 telah menyebabkan kerugian material hingga ratusan juta rupiah dan korban jiwa. Untuk itu, pada bulan Juni 2008, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat berkomitmen untuk memberikan bantuan rehabilitasi dan renovasi rumah warga bantaran sungai Bengawan Solo. Besarnya bantuan pun telah ditetapkan sekitar 67 miliar rupiah dan disertai dengan pemberian Surat Keputusan untuk mendapatkan bantuan. Yang terjadi kemudian adalah adanya dugaan pengalihan dana tersebut untuk merelokasi warga bantaran sungai, yang seharusnya berhak menerima dana rehabilitasi dan renovasi tersebut, ke wilayah yang lain. Program relokasi ini dijalankan oleh pemerintah kota Solo. Tentu saja, program relokasi ini ditolak beramai-ramai oleh warga di sekitar bantaran sungai tersebut, karena artinya mereka harus pindah ke wilayah baru dengan konsekuensi harus mencari pekerjaan baru, anak-anak harus pindah sekolah dan lainnya. Program relokasi tersebut juga jelas bertentangan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Inilah perilaku bejat dari para aparat penyelenggara Negara Indonesia yang mencoba melakukan penyimpangan terhadap dana bantuan tersebut. Mereka lebih mementingkan ongkos produksi yang murah dan demi keuntungan yang berlimpah daripada harus memikirkan untuk merehabilitasi dan merenovasi rumah para korban bencana alam. Upaya penolakan warga bantaran sungai Bengawan Solo pun telah dilakukan hingga ke meja hijau dengan mengajukan gugatan class action atas nama Solidaritas Korban Bencana Bantaran Bengawan Solo (SKOBB). Namun keadilan di Indonesia masih saja jauh dari harapan rakyat kecil. Pengadilan telah memutuskan pemerintah kota Solo tidak bersalah dan berhak untuk merelokasi warga bantaran sungai. Neoliberalisme semakin mencengkeram kehidupan rakyat Indonesia. Bahkan rasa keadilan pun hanya dapat dinikmati oleh para pemilik modal, sementara rakyat pekerja yang tertindas akan semakin jauh dari kesejahteraan. Sampai kapanpun, rakyat akan selalu tertindas jika aparat penyelenggara Negara masih menghamba kepada neoliberalisme dan semakin memperburuk kondisi kesejahteraan rakyat. Untuk itu kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap: 1. Mengecam keras penyimpangan dana bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi korban bencana alam di Solo oleh aparat pemerintah setempat. 2. Menolak program relokasi yang dijalankan Pemerintah Kota Solo. 3. Segera cairkan dana bantuan rehabilitasi dan renovasi korban banjir yang menjadi hak warga bantaran sungai Bengawan Solo 4. Neoliberalisme telah gagal mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah rakyat akan sejahtera. Jakarta, 15 Pebruari 2010 Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP) Ketua Nasional Sekretaris Jenderal ttd. (Anwar Ma'ruf) ttd. (Rendro Prayogo) ___*****___Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja! Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global! Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja! Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP PRP) JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat Phone/Fax: (021) 391-7317 Email: komite.pusat@ prp-indonesia. org / prppu...@yahoo. com Website: www.prp-indonesia. org ________________________________ Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang!
