dear all, mungkin kita bisa jadwalkan diskusi kecil mengenai masalah external debt dan atau masalah-masalah lainnya, yang hasilnya bisa kita distribusikan sebagai sumbangan pemikiran dari PPI Belgia. Bagaimana?
Endang Suhendar ________________________________ From: Sulistiono Kertawacana <sulistiono.kertawac...@alumni.ui.ac.id> Sent: Tuesday, April 7, 2009 8:10:12 PM Subject: [PPIBelgia] K.A.U: Siaran pers: Utang luar negeri menyebabkan hilangnya harga diri dan kedaulatan bangsa.] mungkin ada yg memiliki perspektif lain dalam hal utang Luar Negeri? -------- Original Message -------- Subject: [LISI] FW: K.A.U: Siaran pers: Utang luar negeri menyebabkan hilangnya harga diri dan kedaulatan bangsa. Date: Tue, 07 Apr 2009 19:28:12 +0200 From: arif.harsana@ t-online. de <arif.harsana@ t-online. de> Reply-To: l...@yahoogroups. com To: temu_eropa <temu_er...@yahoogro ups.com>, indonesia_damai <indonesia_damai@ yahoogroups. com>, LISI <l...@yahoogroups. com>, HKSIS <hk...@yahoogroups. com>, sastra-pembebasan <sastra-pembebasan@ yahoogroups. com> ** Berbalik dengan pernyataan SBY, Koalisi Anti Utang memandang bahwa transaksi utang luar negeri selama ini justeru menyebabkan hilangnya harga diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasional. Indonesia selama ini dipaksa terus membayar utang-utang haram warisan orde baru dan melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi menurut kehendak kreditor. Padahal, yang harus dilakukan adalah mengurangi beban utang dengan cara menegosiasikan penghapusan utang haram dan tidak sah kepada pihak kreditor. Langkah tersebut harus diikuti dengan komitmen untuk menghentikan ketergantungan terhadap utang luar negeri baru. Hal ini merupakan agenda prioritas yang harus dilakukan semua partai politik atau calon presiden hasil pemilu 2009. Jika tidak, maka amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat sulit diwujudkan. Karena itu, Susilo Bambang Yudhoyono perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain seperti Nigeria, Argentina, dan Ekuador yang telah mengambil langkah-langkah penghapusan utang. ------------ --------- --------- --------- --------- --------- - www.kau.or.id KOALISI ANTI UTANG: Transaksi utang luar negeri selama ini menyebabkan hilangnya harga diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasional. Penegasan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sekaligus Presiden Republik Indoenesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa menghindari kewajiban membayar utang luar negeri tidak mencerminkan harga diri bangsa merupakan statemen yang tidak mendasar. Dalam kampanye nasional Partai Demokrat di Magelang, Jawa Tengah (05/04/09), Yudhoyono juga mengatakan bahwa perbuatan ?ngemplang? utang luar negeri sebagai tindakan yang tidak punya harga diri dan tidak punya kehormatan. Koalisi Anti Utang menilai, pernyataan SBY tidak didasari pemahaman yang benar atas praktek penyaluran utang luar negeri yang buruk dan tidak adil di Indonesia selama ini. Pernyataan tersebut lebih merupakan pembelaan terhadap pihak kreditor yang selama ini diuntungkan lewat transaksi pembayaran utang ketimbang mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Padahal banyak dari perjanjian-perjanji an utang luar negeri dibuat dengan sengaja melenceng dari aturan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yaitu dengan cara mendorong agenda-agenda ?perampokan ekonomi? melalui privatisasi BUMN strategis, penguasaan sektor-sektor strategis seperti Minyak dan Gas, Hutan, Pertambangan Mineral dan Batubara oleh perusahaan multinasional. Yudhoyono juga telah abai membaca fakta-fakta serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), yang menyatakan bahwa sejak 1967 ? 2005 pemerintah baru memanfaatkan utang negara sebanyak 44 persen. Sisanya, tidak pernah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan. Koalisi Anti Utang juga menyayangkan, pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menghiraukan fakta bahwa beban pembayaran utang selama ini telah menjadi penyebab bagi memburuknya kwalitas kehidupan rakyat di sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan jaminan sosial bagi rakyat. Transaksi utang luar negeri memaksa Indonesia untuk terus melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman luar negerinya meskipun sumber keuangan negara terbatas. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia tengah berada dalam posisi keterjebakan utang (debt trap) yang sangat parah. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri menunjukkan tren yang meningkat. Sejak awal masa pemerintahan presiden SBY di tahun 2005 sampai dengan September 2008 total pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp277 triliun. Sedangkan total penarikan pinjaman luar negeri baru dari tahun 2005 sampai dengan September 2008 sebesar Rp101,9 triliun. Outstanding Utang luar negeri Indonesia sejak tahun 2004 ? 2009 juga terus meningkat dari Rp1275 triliun menjadi Rp1667 triliun (www.dmo.or. id). Ditambah dengan peningkatan secara signifikan total utang dalam negeri dari Rp662 triliun (2004) menjadi Rp920 triliun (2009). Artinya Pemerintah ?berhasil? membawa Indonesia kembali menjadi negara pengutang dengan kenaikan 392 triliun dalam kurun waktu kurang 5 tahun. Atau peningkatan utang negara selama pemerintah SBY naik rata-rata 80 triliun per tahun. Angka penambahan jumlah utang rata-rata ini mengalahkan utang di era Soeharto yakni 1500 triliun dalam jangka 32 tahun. Berbalik dengan pernyataan SBY, Koalisi Anti Utang memandang bahwa transaksi utang luar negeri selama ini justeru menyebabkan hilangnya harga diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasional. Indonesia selama ini dipaksa terus membayar utang-utang haram warisan orde baru dan melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi menurut kehendak kreditor. Padahal, yang harus dilakukan adalah mengurangi beban utang dengan cara menegosiasikan penghapusan utang haram dan tidak sah kepada pihak kreditor. Langkah tersebut harus diikuti dengan komitmen untuk menghentikan ketergantungan terhadap utang luar negeri baru. Hal ini merupakan agenda prioritas yang harus dilakukan semua partai politik atau calon presiden hasil pemilu 2009. Jika tidak, maka amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat sulit diwujudkan. Karena itu, Susilo Bambang Yudhoyono perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain seperti Nigeria, Argentina, dan Ekuador yang telah mengambil langkah-langkah penghapusan utang. Jakarta, 7 April 2009 Dani Setiawan Ketua Koalisi Anti Utang *** -- Kind regards, Sulistiono Kertawacana http://sulistionoke rtawacana. blogspot. com/
