http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/14/opini/1024944.htm
Jumat, 14 Mei 2004
Siklus Otoritarianisme Dunia Ketiga
Oleh A Eby Hara
NEGARA-negara demokrasi baru di Eropa Timur dan Asia selalu mengalami gejolak
sebelum mencapai tingkat kematangan demokrasi. Selain krisis pemerintahan karena
aturan kelembagaan yang belum dihargai bersama, muncul fenomena menguatnya kembali
kekuatan lama yang telah berganti warna dalam politik negara-negara itu.
Meski demikian, naiknya Partai Komunis atau mantan tokoh komunis seperti di
Rusia (Presiden Vladimir Putin), Hongaria (PM Peter Medgyessy), Slowakia (Presiden
Rudolph Schuster), dan Serbia ke pucuk pemerintahan tak mengubah sistem demokrasi yang
belum lama berjalan. Tampaknya sistem demokrasi telah diterima luas, termasuk Partai
Komunis yang sebelumnya menerapkan sistem totaliter dalam pemerintahan.
FENOMENA ini sedikit berbeda di negara dengan tradisi rezim militer. Di
Pakistan, rezim militer yang dianggap sudah anakronis ternyata kembali berkuasa
melalui kudeta terhadap pemerintahan sipil. Di Myanmar, rezim militer tetap bertahan
hingga kini meski diisolasi negara-negara Barat. Di Thailand, baru beberapa tahun ini
rezim pemerintahan sipil berkuasa cukup lama. Sebelumnya, Thailand terkenal dengan
jatuh bangunnya pemerintahan karena kudeta. Godaan bagi militer untuk kembali ke
pemerintahan mungkin masih besar di Thailand, tetapi sejalan dengan menguatnya
pemerintahan sipil, kemungkinan kudeta militer makin kecil. Korea Selatan juga pernah
dipegang penguasa militer, namun transisi ke pemerintahan sipil berjalan lancar.
Mengikuti fenomena di Eropa Timur, Indonesia juga tidak memerlukan waktu cukup
lama bagi kembalinya kekuatan-kekuatan lama ke pemerintahan. Reformasi tidak mengubah
secara mendasar komposisi kekuatan partai politik maupun struktur dan hierarki sosial
di masyarakat. Maka, tidak mengherankan bila kekuatan lama yang punya jaringan kuat
tinggal menunggu waktu untuk kembali berkuasa.
Namun, berbeda dengan fenomena rezim-rezim militer yang merebut kembali
kekuasaan lewat kudeta seperti di Pakistan, Myanmar, atau Thailand sepuluh tahun lalu,
konsolidasi kekuasaan militer meski lewat para purnawirawan, di Indonesia dilakukan
dengan melebur pada sistem dan mekanisme politik baru.
Fenomena masuknya militer ke politik seperti di Indonesia, meski bukan
satu-satunya di dunia, kurang kondusif bagi perkembangan demokrasi. Seperti di Eropa
Timur, diharapkan lembaga demokrasi akan tetap dipertahankan siapa pun yang berkuasa.
Namun, masyarakat tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran tentang munculnya kembali
otoritarianisme, yang kalau tidak dimotivasi oleh faktor internal pada diri militer,
bisa dipercepat oleh faktor eksternal yang mendorong peran militer lebih besar.
SIKLUS otoritarianisme demikian sudah diingatkan Samuel Huntington dan Joan
Nelson lebih dari tiga puluh tahun lalu. Mereka menyebutkan, masalah utama demokrasi
di dunia ketiga terletak pada pelembagaan dan partisipasi politik. Dalam hal
partisipasi, negara- negara yang menutup keran partisipasi politik akan mencapai titik
jenuh yang menimbulkan apa yang disebutnya "ledakan sosial". Tuntutan bagi partisipasi
yang besar ini akan melahirkan pemerintahan yang terbuka, populis, dan pro-pemerataan
ekonomi. Namun, suasana ini tidak akan bertahan lama karena melemahnya kemampuan
ekonomi negara. Stagnasi ekonomi ini akan kembali melahirkan protes, ketidakstabilan
politik yang mengancam negara itu. Huntington dan Nelson menyebutkan akan munculnya
represi politik dan otoritarianisme baru untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan
kesemrawutan politik akibat keterbukaan.
Siklus itu akan terus berputar menuju kembali ke ledakan sosial, kecuali ada
kebijakan-kebijakan tambahan yang diambil rezim otoriter untuk menghentikan lingkaran
itu. Rezim-rezim otoriter pembangunan menjadi harapan bagi perubahan bila berhasil
memperbaiki ekonomi dan mengambil kebijakan yang bisa menanggulangi kesenjangan
ekonomi di masyarakat. Rezim otoriter pembangunan di Korea Selatan dan Taiwan dianggap
berhasil dalam hal ini sehingga social explosion bisa dicegah. Kestabilan politik
terpelihara dan perubahan ke arah sistem demokratis bisa berjalan lebih lancar tanpa
korban berarti.
Pandangan Huntington dan Nelson memang berlaku untuk rezim otoriter pembangunan
beberapa dekade lalu saat rezim-rezim itu masih menjadi model di Amerika Latin dan
Asia. Namun, kondisi-kondisi yang bisa melahirkan siklus itu agaknya tetap sama.
Ledakan sosial dan tuntutan perubahan, terutama, terjadi bila kesenjangan ekonomi kian
besar meski pertumbuhan ekonomi baik.
Sebaliknya, otoritarianisme dan represi politik akan muncul bila ekonomi stagnan
yang menyebabkan lahirnya berbagai tuntutan masyarakat yang berujung ketidakstabilan
politik dan kerusuhan.
DALAM konteks siklus ini, kekhawatiran atas munculnya kembali otoritarianisme di
Indonesia cukup beralasan. Tentu saja otoritarianisme itu belum tentu kembali dalam
bentuk model pemerintahan otoriter pembangunan, tetapi lebih kepada mentalitas yang
sebagian kini berkembang di masyarakat dan kalangan elite. Siklus demikian tercermin
dari asumsi umum bahwa bilamana terlalu banyak partisipasi dan kebebasan, pemerintahan
tidak akan stabil, tidak efisien, dan ekonomi stagnan. Karena itu, kita memerlukan
orang atau pemerintahan yang kuat.
Rezim-rezim otoriter pembangunan, atau sering disebut semi-demokrasi atau
soft-authoritarian, dalam beberapa hal mendapat simpati meski memberangus media,
membatasi perdebatan politik, mengatur aturan pemilu untuk kepentingan partai
berkuasa, dan membatasi oposisi. Salah satu alasannya karena rezim-rezim itu memberi
rasa aman, kepastian berusaha, dan berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Rezim Orde Baru di bawah Soeharto adalah rezim otoriter pembangunan, kecuali
dalam hal manipulasi kekuasaan yang ditopang kekuatan militer yang nyata dan ketiadaan
pemerintahan yang bersih. Pemerintahan semi-demokrasi lain umumnya dikuasai sipil
dengan tradisi pemisahan kekuasaan antara sipil dan militer, seperti di Malaysia dan
Singapura. Semua keputusan pemerintahan diambil pemerintah sipil. Strategi politik dan
keamanan dirancang oleh tokoh-tokoh sipil yang siap dilaksanakan oleh militer yang
profesional.
DI negara-negara semi-demokrasi sipil itu, pemerintahan dianggap kuat bukan
terutama dalam pengertian kemampuan menghancurkan lawan-lawan politik, tetapi bersih
dan mampu melaksanakan program- program pembangunan dan ekonomi dengan baik. Di
negara-negara itu, para pendukung pemerintahan mengatakan, bagi mereka demokrasi
sekadar alat, bukan tujuan utama. Proses demokrasi digunakan untuk memperoleh
kekuasaan dan menciptakan pemerintahan yang kuat dalam pengertian di atas.
Di Indonesia, politik dan proses demokrasi juga dipahami sebagai alat. Kini para
elite politik dalam parpol yang suaranya agak besar, meski jauh dari mencapai
mayoritas, merasa bahwa rakyat sudah kembali menginginkan mereka untuk berkuasa dan
berhak memimpin.
Kita belum tahu pasti, seperti apa dan ke arah mana sebetulnya kerinduan
masyarakat terhadap pemimpin yang kuat dan pemerintahan yang stabil itu. Yang lebih
pasti sebenarnya bukan kerinduan masyarakat, tetapi kerinduan kekuatan lama untuk
berkuasa kembali. Mereka mewarisi gaya, model kepemimpinan, dan terdidik dalam suasana
politik Orde Baru.
Pemerintahan yang kuat saat itu berarti pemerintahan yang mampu menertibkan
lawan-lawan politik. Kembalinya otoritarianisme seperti itu tentu saja sangat
merisaukan.
A Eby Hara Bekerja di International Center for Islam and Pluralism, Jakarta
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
