Kompas
Jumat, 14 Mei 2004
"Friendly Dictatorship"
Oleh Effendi Gazali
BANYAK SMS dikirim rekan-rekan, mendukung Gerakan Anti Politisi Busuk. Kabarnya
mereka mendapat kritik, "Dulu ente aktif teriak-teriak, kini melihat nama-nama bakal
calon presiden dan wakil presiden kok diam saja!"
Terus terang, saya tidak tahu bagaimana membalas layanan pesan singkat (SMS)
itu. Tambahan lagi, keterangan pengamat politik militer Hasnan Habib (Kompas, 27/4)
memperhebat kebingungan itu! Katanya, militer tidak demokratis, sementara sipil tidak
ada yang tangguh!
Mengenai calon berlatar belakang militer, Hasnan khawatir insting dasar militer
mereka, yang cenderung komando, perintah, pengambilan keputusan secara cepat, dan
tidak melibatkan orang lain, suatu saat bisa keluar. Ini pertama-tama karena
institusinya, yakni militer, memang bukan lembaga demokrasi.
Meski pribadi bersangkutan bisa jadi seorang demokrat, usia demokrasi kita baru
seumur jagung. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan Dwight D Eisenhower atau Colin
Powell di Amerika Serikat, yang relatif sejak lahir sudah menghirup alam demokrasi.
Masalah kedua, yang dikemukakan Hasnan, lebih terkait keraguan mereka yang aktif
mendorong para politisi bersih memimpin negara, yakni bagaimana citra para calon itu
di zaman Soeharto? Hasnan juga terasa pas saat menyebutkan, seorang sipil belum tentu
langsung seorang demokrat. Sipil kadang jauh lebih tidak toleran.
MELIHAT kemungkinan kombinasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
ramai dibicarakan dengan hitungan statistik yang kuat, serta upaya berkoalisi yang
nyaris tidak dibangun atas dasar tegaknya platform, namun lebih pada tujuan lolos
untuk berkuasa, saya membayangkan hasil pemilu presiden 5 Juli atau 20 September akan
mengantarkan bangsa kita dipimpin sebuah friendly dictatorship.
Istilah ini sebetulnya ditujukan Jeffrey Simpson (2001) untuk Perdana Menteri
Kanada Jean Chretien yang memerintah sejak 4 November 1993 sampai 12 Desember 2003.
Pada sampul buku Simpson, ia digambarkan sebagai seorang sipil yang memakai kostum ala
militer dengan senyum yang sangat friendly.
Harus dicatat, beberapa nuansa pokok sistem politik Kanada berbeda dengan kita.
Mereka memiliki perdana menteri, dan militernya relatif kecil untuk dapat menjadi
sebuah kekuatan sentripetal. Namun justru di situlah uniknya.
Mario de Santis (2001) sangat kesal melihat Jean Chretien bersama teman-
temannya menggunakan berbagai iklan dan marketing gimmicks untuk mempromosikan
reputasi mereka yang mendunia sebagai champions of democracy kepada publik Kanada.
Padahal kenyataannya, seperti ditulis Simpson, pemerintahan Chretien tak beda dengan
sebuah kediktatoran, terutama karena terpusatnya kekuasaan secara besar-besaran di
tangan orang ini. Ia juga diizinkan menunjuk sendiri berbagai posisi penting seperti
hakim, senator, sampai pada para anggota (komisioner) untuk Canadian Radio,
Television, Telecommunication Commission (CRTC). Dalam pandangan Simpson, Jean
Chretien sama dengan Louis XIV dari Perancis, yang mengatakan, L'etat c'est moi (saya
adalah negara!).
Lepas dari beberapa perbedaan itu, begitulah salah satu kemungkinan yang akan
kita miliki seusai pemilihan presiden nanti. Barangkali presiden kita nanti adalah
berlatar belakang militer, yang dalam komunikasi politiknya, melalui iklan-iklan di
media serta trik-trik marketing menjelang hari pemilihan, memunculkan dirinya sebagai
tokoh yang jauh dari figur diktator! Ia harus terlihat sudah meninggalkan semua ciri
militernya. Dan upaya pemasaran citranya harus membuat publik lupa akan apa saja yang
pernah dilakukan di masa kelam pemerintahan Soeharto atau pemerintahan lain.
Begitu pula orang-orang yang pernah memerintah sesudah era Soeharto akan membeli
ruang-ruang marketing di berbagai media untuk menampilkan citra barunya meski
kenyataannya selama memerintah mereka tidak kalah kediktatorannya. Entah itu dalam
memaksakan kehendak pusat terhadap pilihan rakyat tentang siapa yang selayaknya
menjadi pemimpin lokal, atau dengan cara-cara terkesan wajar (menurut prosedur hukum)
sengaja membebaskan tokoh-tokoh tertentu dari tuntutan kasus berdarah seperti Insiden
27 Juli.
MEMANG kediktatoran mereka mungkin terhambat di parlemen apabila petanya di sana
tidak mutlak dikuasai partai tertentu atau gabungan koalisinya. Hal ini juga merupakan
catatan Bryan K Ritchie tentang apa yang bisa diharapkan dari pemilu Indonesia 2004
dalam aspek pembangunan ekonomi (pada Association for Asian Studies Annual Meeting,
San Diego, 2004; Indonesia's Elections: what should we expect?).
Ia menyatakan rangkaian pemilu kita mungkin tidak akan mengubah apa pun dalam
konteks ekonomi jika langkah- langkah untuk merestruktur institusi-institusi politik
tidak dilakukan bersamaan, seperti kemampuan parlemen untuk membentuk strong policy
majorities.
Namun, di sini pula hebatnya Jean Chretien! Bersama tokoh-tokoh Partai
Liberal-nya, ia mampu menjalin koalisi kerja sama dengan lawan-lawan politiknya
sehingga terbentuk apa yang oleh De Santis (2001) disebut private contract!
Ia mengatakan, keinginan para pemilih sudah tidak dihitung lagi. Pemerintahan
seakan tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadap kontrak sosialnya dengan pemilih!
Fenomena seperti ini sudah sering terjadi di parlemen kita. Lihat Kasus Trisakti atau
Semanggi, parlemen kita tidak menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia
serius! Sudah lazim didengar rumor, untuk meluluskan undang-undang atau keputusan
tertentu diperlukan pembagian uang merata.
Kembali ke Chretien, ia berbeda dari Brian Mulroney, Joe Clark, dan Pierre
Trudeau yang semuanya relatif merupakan tokoh-tokoh political outsiders sebelum
menduduki pos perdana menteri. Chretien memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam
pemerintahan.
Justru pengalaman seperti ini, menurut para pengamat, memberi Chretien kemampuan
menguasai sistem parlementer Kanada, untuk kemudian membangun sebuah friendly
dictatorship! Intinya, klaim bahwa partai atau tokoh yang sudah punya pengalaman
memerintah yang panjang akan memberi masa depan yang baik belum tentu pula benar!
Akhirnya, sekali lagi, ternyata Pemilu 2004 mengantar kita pada pilihan-pilihan
lanjutan yang sulit. Tetapi, paling tidak dari segi komunikasi politik, siapkanlah
diri kita untuk tidak terlena dibuai strategi marketing yang akan menjual citra
seorang tokoh (entah sipil atau militer) yang ramah, demokrat, bersih (betul) dari
sisi-sisi kelam masa lalu. Padahal, yang terbentang di depan kita adalah sebuah
friendly dictatorship!
Effendi Gazali Staf Pengajar Pascasarjana Komunikasi UI; Research Associate di
Universitas Nijmegen, Belanda
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
