Mengapa ada kerusuhan,
karena militer tak mampu jaga keamanan;
mengapa ada pembantaian,
karena militer tidak mampu bersikap profesional;
mengapa ada pembunuhan rakyat,
karena militer tidak mampu melindungi rakyat.
Mengapa rakyat dianggap musuh militer?
Karena militer tidak pernah berkawan dengan rakyat.
Oh, jangan membuat dikotomi militer dan rakyat,
tentara adalah rakyat juga.
Memang begitu indoktrinasi babe di Monjali
yang diputar ulang-ulang: "ABRI DAN RAKYAT SELALU
MANUNGGAL"
dan anak-anak sekolah dikibuli dicekoki,
NKRI katanya milik TNI,
rakyat manunggal sejauh tunduk di bawah senapan,
sekali berteriak-teriak,
akan dianggap musuh yang akan dijebak dan ditembak.
Yang membela dan memperjuangkan hak-hak sipil rakyat,
akan dianggap musuh negara.
Maka, melanggengkan militerisme di Indonesia,
cukup dengan menghembuskan kebutuhan pemerintahan
kuat,
di tangan seorang yang didukung pendukung senapan
yang siap menembaki mahasiswa lagi.
Oleh karena itu, mitos pemimpin kuat dari kalangan
militer adalah gerbang tiran orde baru ronde kedua.
Tangkisan Letug
------------------------------
Mitos Militer Penjamin Keamanan
(Radio Nederland, 14 Mei 2004: Gema Warta)
Tegap, gagah dan serba teratur. Penampilan macam
begini dianggap mencerminkan kewibawaan dan kemudian
dianggap sebagai simbol kemampuan memimpin. Anggapan
begini konon mendorong orang memilih sosok Susilo
Bambang Yudhoyono dan Wiranto, dua calon presiden yang
berlatar belakang militer. Begitu paling sedikit hasil
survey belakangan. Keduanya tampil sebagai figur
pilihan yang diharapkan dapat memimpin negara.
Tapi opini yang dibentuk survey-survey ini bukanlah
fakta sesungguhnya. Kenyataan justru sebaliknya, dan
itu membantah semua anggapan itu. Menurut pengamat
hak-hak asasi manusia Munir hampir semua pertarungan
politik sejak Indonesia merdeka selalu merupakan
akibat perpecahan dalam tubuh militer.
Munir: Muncul PRRI/permesta juga militer pecah. DI TII
juga militer yang pecah. Dan waktu itu upaya untuk
menertibkan laskar-laskar kemiliteran di dalam
masyarakat menimbulkan reaksi. Kemudian '65 pembunuhan
enam jenderal juga bukan dilakukan oleh orang-orang
sipil. Tapi pertarungan di dalam militer sendiri lepas
dari faksi mana secara politik. Yang terakhir sekitar
Mei juga pertarungan antar jenderal yang korbannya
sangat banyak. Fakta politiknya sepanjang militer itu
besar interesnya terhadap poilitik maka stabilitas
politik di Indonesia tidak akan pernah selesai.
Dengan kata lain, kekerasan justru terjadi karena
militer tidak selalu berhasil memberi rasa aman. Dan
memang menurut Komnas HAM, di balik peristiwa
kerusuhan Mei 1998, penembakan mahasiwa dalam tragedi
Trisakti, Semanggi I dan II, sejumlah pejabat militer
telah gagal menjaga keamanan. Padahal itu justru
tanggung jawab mereka. Tak pelak lagi, menggunakan
bedil jutru menyebabkan korban jiwa.
Komnas HAM juga merekomendasikan sejumlah pejabat
militer sebagai pihak yang semestinya
bertanggungjawab. Tapi hukum hanya mampu menyentuh
tingkat terbawah yaitu prajurit yang disangka
menembak. Sementara petinggi militer yang semestinya
memegang tanggungjawab komando justru tidak tersentuh.
Menurut Fadli Zon, pengarang buku Politik Huru-Hara
Mei 1998, salah seorang yang bertanggungjawab adalah
calon presiden partai Golkar Wiranto yang saat itu
menjabat Panglima ABRI.
Fadli Zon: Kasus insiden Trisakti dia tidak mau
bertanggungjawab. Kasus kerusuhan Mei dia tidak mau
bertangungjawab. Kasus Timor Timur dia tidak mau
bertangungjawab. Ya ini menurut saya sudah menjadi
habit dia. Bahwa dia ini orang yang bermental tidak
mau bertangungjawab. Mungkin karena bawaannya dulu
sebagai ajudan yang menurut saya kurang bisa diterima
kalau dia menjadi presiden.
Beberapa peristiwa kerusuhan lain seperti di
Ambon-Maluku, Karawang-Jawa Barat,
Banjarmasin-Kalimantan Selatan, dan Banyuwangi Jawa
Timur, juga menunjukkan pola serupa. Gaya militerisme
untuk menyelesaikan kerusuhan tidak selalu berhasil.
Di Aceh praktek militerisme hingga kini tak berhasil
meredam hasrat merdeka GAM.
SBY: Pemerintah telah mengeluarkan instruksi kepada
TNI untuk memelihara situasi keamanan di seluruh Aceh.
Untuk tidak makin memburuk...
Demikian pengumuman pemerintah tentang darurat militer
di Aceh yang disampaikan oleh Menteri koordinator
Politik dan Keamanan waktu itu Susilo Bambang
Yudhoyono. Tapi korban jiwa justru berjatuhan,
sementara keamanan tidak kunjung tiba.
Pada konflik Ambon tahun 1999 hingga 2002, sejumlah
nama petinggi militer dituding sebagai penyulut.
Sementara di Papua, propinsi di mana para purnawirawan
banyak memegang jabatan pemerintahan, menurut Aloysius
Renwarin, aktivis ELSHAM Papua, tidak pernah sepi dari
kekerasan senjata.
Aloysius Renwarin: Mereka lebih banyak melegalkan dan
mengizinkan operasi militer tanpa melihat pengorbanan
di tingkat rakyat dan tidak menyelesaikan persoalan
pelanggaran HAM selama ini.
Purnawirawan militer juga sulit melepas gaya
militerisme. Sepertri disebut Munir, struktur komando
yang ketat, tanpa pertanyaan dan sentralisme
pengambilan keputusan tanpa pernah ada konsultasi
adalah salah satu gaya kepemimpinan militer. Gaya
inilah yang dipraktekkan oleh Gubernur DKI Jakarta
Letnan Jendral Purnawirawan Sutiyoso. Tanpa diskusi
dan konsultasi, Sutiyoso menggusur ribuan warga
Jakarta dan membuat mereka kehilangan tempat tinggal.
Suasana penggusuran tangisan anak korban penggusuran
Tentara yang purnawirawan memang berarti sudah menjadi
sipil. Purnawirawan Indonesia ternyata belum bisa
melepas tabiat militernya ketika masuk politik.
Menurut Munir belum ada syarat formal politik
Indonesia yang bisa memisahkan antara purnawirawan
dengan institusi militer. Karena itu Munir berpendapat
untuk saat ini militer Indonesia belum bisa dipilih
sebagai pemimpin. Katanya ada lima alasan. Pertama,
reformasi sektor pertahanan tidak berhasil, karena
belum terwujud kontrol sipil atas militer. Kedua,
penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum masa
lalu belum pernah terungkap dan akan menjadi beban
politik masa depan. Ketiga, kalangan sipil kehilangan
agenda. Dan terakhir belum ada syarat politik bagi
pemisahan purnawirawan militer dengan lembaga tentara.
Aneh jadinya kalau para pemilih menganggap pensiunan
tentara akan bisa membereskan semuanya.
Tim liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio
Nederland di Hilversum
__________________________________
Do you Yahoo!?
SBC Yahoo! - Internet access at a great low price.
http://promo.yahoo.com/sbc/
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
