http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/10/opini/1013417.htm Senin, 10 Mei 2004
Militerisme, Aksi atau Opini Graito Usodo SELAIN unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang menjadi problem bangsa, secara sistematis tampak nyata timbul upaya sementara kalangan masyarakat untuk menambahkan lagi bahaya baru, yaitu militerisme sebagai ancaman laten. M>small 2small 0 Melihat pengalaman, isu militerisme akan berkembang bersamaan dengan menghangatnya suasana perpolitikan. Tetapi setelah para elite politik menduduki kursi di berbagai institusi negara, isu itu pun dengan sendirinya akan mereda. Lihatlah, kini masalah militerisme menghangat lagi sejalan dengan maraknya perebutan kursi kepresidenan oleh beberapa partai politik (parpol). Setelah Wiranto resmi terpilih jadi calon presiden RI melalui Konvensi Partai Golkar, sejak saat itulah merebak lagi isu militerisme dalam berbagai media. Isu yang sama juga merembet kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), padahal beberapa minggu sebelumnya secara gemilang mengangkat perolehan suara Partai Demokrat ke peringkat lima besar Pemilu 2004. Sebagai seorang warga negara, saya ngeri menyaksikan perkembangan isu militerisme itu di tengah-tengah masyarakat. Pertikaian mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan aparat kepolisian, Sabtu pekan lalu, yang membawa korban kalangan mahasiswa, juga dipicu demo antimiliterisme. Sangat disesalkan peristiwa itu harus menimbulkan malapetaka. Singkatnya, isu militerisme menjadi mirip balon saja; suatu ketika (bila perlu) dikempiskan dan di waktu lain (bila menguntungkan) dibesar-besarkan dan diterbangkan tinggi-tinggi. Dalam kaitan itu, masuk akal apabila ada pendapat yang menyebut bahwa masalah militerisme sengaja dipelihara agar suatu saat dapat dihidup-hidupkan untuk menakut-nakuti masyarakat. Di masa kampanye pemilu anggota legislatif Maret-April lalu, calon presiden yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amien Rais bahkan sempat melirik calon wakil presiden dari kalangan militer. Namun, Amien yang intelektual dan salah satu motor reformasi tahun 1998 itu akhirnya akan mengubah pasangannya terutama karena Wiranto memenangi Konvensi Calon Presiden Partai Golkar (Kompas, 26 April 2004). Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid malah terlihat bareng-bareng dengan Wiranto di Hotel Le Meredien dan dengan SBY di kesempatan yang berbeda, serta terkesan memberi dukungan kepada kedua purnawirawan militer itu. Namun, tokoh demokrasi yang akrab dipanggil Gus Dur itu belakangan menolak menggandeng SBY, bukan karena soal militerisme, tetapi karena soal ketidakcocokan lain (Kompas, 22 April 2004) SEBENARNYA, apa yang terjadi dengan para politisi kita? Tidaklah terlalu salah kalau penulis mengatakan bahwa rasa-rasanya sebagian elite bangsa ini belum melakukan perpolitikan secara dewasa, sebagaimana dewasanya rakyat menentukan pilihan-pilihan politiknya. Padahal, pada pemilu 5 April lalu, rakyat sudah sangat jelas memberi bukti bahwa mereka sangat tahu mana partai yang harus dicoblos dan mana calon legislatif yang tidak perlu didukung. Mengamati data rekapitulasi perhitungan surat suara pemilu lalu, seharusnya dapat dipakai sebagai alat penyadaran diri bagi para politisi bahwa kepiawaian rakyat dalam memahami dunia politik relatif tinggi. Mereka tidak mudah dirayu dan diberi janji-janji. Komposisi peringkat perolehan suara dan kursi parpol peserta pemilu kali ini menunjukkan hal itu dengan jelas. Ini juga salah satu bukti bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, isu militerisme yang marak berkembang beberapa minggu terakhir ini saya nilai tidak akan banyak memengaruhi calon pemilih presiden pada 5 Juli mendatang. Sejak pemilu legislatif 5 April lalu, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak mudah membelokkan hati rakyat untuk tidak memilih calon presiden "A", atau memilih calon presiden "B". Karena ini, langkah yang paling mungkin dan sikap bijaksana yang harus dilakukan politisi adalah membuka peluang sebesar-besarnya kepada rakyat untuk bebas memilih calon pemimpin bangsanya pada pemilu presiden dan wakil presiden mendatang. Rakyat Indonesia melalui pemilu legislatif 5 April lalu telah membuktikan bahwa dirinya bukan lagi seperti rakyat semasa rezim Orde Baru dulu, yang mudah dikerahkan dan ditakut-takuti. Semua parpol peserta pemilu presiden pada 5 Juli mendatang juga tidak perlu menyesal kalau yang terpilih bukan wakil partainya. Presiden yang menjuarai pemilihan nanti pastilah bukan karena ia seorang sipil-mantan militer atau tokoh reformis-nasionalis, tetapi karena dia dicintai rakyat. Tidak ada yang mampu membantah suara rakyat juga suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei) SAYA termasuk salah seorang purnawirawan yang antimiliterisme, apalagi bila militerisme itu sudah menjadi aksi, sebuah gerakan dan suatu strategi. Saya juga meyakini bahwa setiap purnawirawan militer sama seperti sikap penulis, karena sistem militer hanya cocok di lingkungan militer saja. Namun, saya tidak dapat memberi takaran apakah sosok purnawirawan militer lebih demokratis dari sosok seorang sipil. Sebab, ketika Menteri Penerangan ditangani oleh seorang tokoh sipil tulen, pers Indonesia malah terkekang dan layu serta tercabik-cabik tak punya harga diri. Lalu, saat departemen itu dipimpin Jenderal (Purn) Yunus Yosfiah, pers Indonesia justru berkembang pesat dan menjadi salah satu pers paling bebas di seluruh dunia. Dengan contoh tersebut, apakah dapat kita katakan bahwa Yunus yang jenderal militer itu lebih menghargai demokrasi dibandingkan dengan sipil tulen itu? Satu hal dapat kita katakan, ternyata bukan lembaga yang membuat sosok seorang pemimpin menjadi demokratis, mencintai rakyat, dan pembasmi KKN. Tetapi karakter, jati diri, dan lingkunganlah yang lebih dominan membuat seseorang dapat membuat pemimpin bangsa berhasil menjalankan amanat rakyat. Militerisme itu sendiri kuat ditolak masyarakat setelah Soeharto lengser keprabon pada Mei 1998. Di zamannya, melalui rezim Orde Baru, Soeharto kelihatannya menjadikan militerisme sebagai bagian kebudayaan nasional. Artinya, dalam budaya ini, serdadulah ujung tombak pelaksana kekuasaan Orde Baru. Seluruh rakyat, terutama pemerintah, haruslah membumihanguskan gerakan militerisme di Indonesia dan jangan membiarkannya mengambang dan terkatung-katung. Komitmen bangsa ini sudah jelas, tidak mau kembali ke era Orde Baru yang otoritarian itu. Itu sebabnya seluruh bangsa bertekad harus memilih presiden sebagai pemimpin yang dapat membebaskan kehidupan bangsa dan negara dari berbagai macam keterbelakangan. Sayangnya sampai kini tidak jelas apa batasan militerisme yang dimaksud oleh opini yang berkembang pesat itu. Apakah maksudnya agar seluruh purnawirawan militer tidak diperbolehkan menjabat di pemerintahan serta jabatan-jabatan publik semacam menteri, gubernur, dan pimpinan partai politik seperti kita bahas di muka? Sikap rasialis seperti itukah yang kita pilih? Harus diingat, yang menempatkan para purnawirawan menduduki jabatan-jabatan publik itu justru adalah para pemimpin partai politik. Graito Usodo Marsekal Muda TNI (Purn), Mantan Kepala Puspen ABRI, Kini Pemerhati Masalah Kepemimpinan ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
