Kesan yang tertangkap dari pemberitaan dibawah ini adalah 1. Menteri di Bidang Perekonomian akan tetap dijabat oleh Dorodjatun dan Budiono 2. Meneg BUMN akan tetap ada dan masih akan dijabat laksamana sukardi 3. Privatisasi akan tetap berjalan karena privatisasi yang semula akan dijalankan tahun ini hanya ditunda sampai terbentuknya pemerintahan baru nanti.
Kalau yang mempersiapkan privatisasi adalah orang-orang yang sekarang menjabat, tampaknya ada kemungkinan mereka akan menjabat lagi di dalam kabinet pemerintahan yang akan datang. kalau demikian adanya, buat apa pemilu leislatif dan presiden diselenggarakan, kalau di pemerintahan tidak ada yang berubah? katanya IMF, WB dan kreditor lainnya sudah ngomong bahwa, siapapun presidennya, kalau bisa menteri di dibidang ekonominya tetap orag-orang yang sekarang ini menjabat. Kalau sudah begini, apa cukup kalau kita bicara hanya soal capres dan cawapres saja? apa tidak perlu membicarakan juga komposisi kabinet? apa tidak sebaiknya kita punya sikap tegas terhadap capres yang masih akan mempertahankan orang-orang yang sekarang menjabat Menko perekonomian (dorodjatun), menkeu (budiono) dan Meneg BUMN(laksamana sukardi)? atau mungkin bicara lebih komprehensif, Capres dan Cawapres plus susunan kabinetnya? mungkin bisa ditambahkan kriteria dan nama, siapa yag layak jadi presiden dan wapres plus yang duduk sebagai menteri di kabinet? Apa dasar untuk melakukan semua ini? Dasarnya adalah karena kita rakyat bangsa ini yang diakui oleh konstitusi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. From: Arry Kusnadi To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, April 29, 2004 10:37 AM Subject: [Keuangan] Tunda Privatisasi...dan kaitannya dgn optimalisasi Privatisasi Sebaiknya Ditunda Jakarta, Kompas - Menteri Keuangan Boediono diminta menunda pelaksanaan privatisasi BUMN saat ini. Pelaksanaan privatisasi sebaiknya dilakukan setelah pemilihan presiden dan wakil presiden (wapres), atau setelah terbentuknya pemerintahan baru. Alasannya, di samping kondisi saat ini kurang menguntungkan mengingat akan dilakukannya pemilihan presiden dan wapres, pemerintah juga dikhawatirkan dapat tergesa-gesa melakukan privatisasi sehingga hasilnya kurang optimal. Sebab itu, privatisasi harus dikaji dan didalami lagi secara hati-hati. Demikian diungkapkan sejumlah anggota Komisi IX DPR, seperti Hafiz Jawawi, MS Kaban, Hakam Naja, Anthony Zedra Abidin, dan Hussein Umar, dalam rapat kerja Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono dengan Komisi IX DPR, Rabu (28/4). "Jadi, bisa saja persiapan privatisasi itu dilakukan oleh Kementerian Negara BUMN. Akan tetapi, pelaksanaannya sebaiknya tunggu pemilihan presiden dan wapres. Toh, tinggal beberapa bulan saja," ujar Hafiz. Sehari sebelumnya, Menkeu mengajukan privatisasi sejumlah badan usaha milik negara (BUMN ) tahun ini. Tercatat ada 28 BUMN yang diprivatisasi. Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Mahmuddin Yasin menyatakan, dari 28 BUMN itu, ada tujuh BUMN yang dipriroritaskan, termasuk BUMN degan kepemilikan saham minoritas pemerintah. Hasil rapat Komisi IX DPR yang dibacakan Wakil Ketua Komisi IX DPR Paskah Suzetta menyimpulkan bahwa privatisasi BUMN harus didalami lebih dulu melalui mekanisme yang ditetapkan DPR, yaitu melalui pembahasan antarkomisi. Seusai rapat, Mahmuddin mengatakan, pihaknya setuju kalau harus didalami lagi. Akan tetapi, jangan sampai ditunda dan target privatisasi Rp 5 triliun tak tercapai.(har/fey) sumber: Kompas 29 April 2004 copyright. ------------------------- TIPS: Potonglah badan email yg tidak perlu dan hindari komentar hanya satu baris demi kenyamanan Teman-Teman Anda sendiri di AKI. ------------------------- STOP PRESS: New! Butir 11 Peraturan Milis AKI: Subject Email baik ke Forum ataupun ke Moderator(s) harap ditulis. ------------------------- Kunjungi : http://briefcase.yahoo.com/ahlikeuangan untuk mendownload artikel2 keuangan. *tidak perlu login* ------------------------- Setting Milis AKI : Digest: [EMAIL PROTECTED] Normal: [EMAIL PROTECTED] Untuk meminta bantuan, pertanyaan, perkenalan email kirim ke: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Sponsor ADVERTISEMENT -------------------------------------------------------------------------------- Yahoo! Groups Links a.. To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/AhliKeuangan-Indonesia/ b.. To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
