CATATAN SEORANG KLAYABAN:
KEBENARAN DI INDONESIA
Artikel Ariel Heryanto "SBKRI" [Kompas, Minggu, 02 Mei 2004], sungguh sebuah artikel
menarik, penuh humor dan menggugah nurani bagi yang masih punya nurani, menyentuh rasa
keadilan, bagi yang masih mempunyai rasa keadilan, mengusik rasa kemanusiaan bagi yang
masih mempunyai rasa kemanusiaan dan sekaligus mempertanyakan masalah makna
kewarganegaraan serta apa itu Indonesia dan keindonesiaan.
Untuk menjelaskan titik-titik permasalahan di atas, saya angkat kembali dialog antara
Enin dan seorang birokrat Republik Indonesia [RI] dari tulisan Ariel tersebut [dengan
minta maaf kepada Ariel Heryanto karena kutipan tulisannya yang saya gunakan terlalu
panjang].
"Ada kisah cerdas yang pernah saya dengar dari Enin (dengan segala hormat kepadanya,
kisah ini dituturkan di sini demi pencerdasan kehidupan bangsa). Seperti sebagian
besar rakyat Indonesia di bagian timur, Enin tidak pernah tahu bahwa dirinya itu "WNI
keturunan". Baru setelah dia datang ke Jawa, dia mulai mengerti karena diajar
bertubi-tubi untuk berpikir secara rasial. Sejak itu ia harus memikul beban sebuah
label sebagai seorang "WNI keturunan".
Karena kesal berkali-kali diminta menunjukkan SKBRI, ia mencoba berdialog dengan para
birokrat yang mewakili sebuah institusi yang rasis. Dalam suatu kesempatan dialog itu
berlangsung kira-kira seperti ini.
"Saudara punya SKBRI?" tanya si pegawai negara.
"Punya," kata Enin.
"Mana?"
"Di rumah."
"Tidak dibawa? Urusan ini tidak bisa diproses karena persyaratannya tidak
lengkap. Jadi pulang dulu. Lain kali bawa SKBRI."
"Harap maklum, Pak. Saya tidak bawa karena saya sangat menyayangi dokumen berharga
itu. Saya simpan rapat-rapat supaya tidak kotor, apalagi hilang," Enin menjelaskan.
"???"
Setelah hening sejenak, tiba-tiba Enin mengajukan sebuah kejutan jenius, berupa
pertanyaan menohok logika Orde Baru.
"Bapak sendiri punya SKBRI?"
"Apa?"
"Saya tanya, apakah Bapak punya SKBRI?"
"Tidak. Saya orang pribumi."
"Apakah Bapak orang Indonesia?"
"Jelas," kata pegawai negara ini masih menyabar-nyabarkan diri.
"Apakah Bapak warga negara Indonesia?" tanya Enin.
"Pasti."
"Mana buktinya?"
"Maksud Saudara apa?"
"Bagaimana kita bisa yakin bahwa Bapak ini orang Indonesia? Bahwa Bapak seorang warga
negara Indonesia? Apalagi pribumi. Bagaimana Bapak bisa mengaku-aku demikian kalau
tidak punya dokumen resmi yang membuktikan?"
"???"
"Jelek-jelek begini, saya orang Indonesia. Saya warga negara Indonesia.
Dan yang paling penting, saya punya bukti resmi dan sah yang saya simpan di rumah.
Namanya SKBRI."
Hasilnya, bisa ditebak. Urusan Enin jadi tambah panjang dan rumit. Maklum, ucapan Enin
ada benarnya. Diabaikan, sulit. Dibantah, apalagi."
Ketika Ariel mengakhiri ceritanya tentang Enin yang cerdas dengan kata-kata "Urusan
Enin jadi tambah panjang", pada diri saya tergambar kembali kesewenang-wenangan
seorang birokrat yang sering saya hadapi sendiri di lapangan ketika bekerja di
Indonesia atau ketika berurusan dengan birokrat di banyak tempat. Sang birokrat merasa
dirinya sebagai "raja kecil" bahkan boleh jadi sebagai "wakil Tuhan" di lingkup
kekuasaannya yang menentukan benar-salah, hitam-putih sesuatu. Di tangannya yang hitam
bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam. Pemutar-balikan ini akan menjadi-jadi
jika kehadapannya disodorkan seamplop uang. Amplop uang itu akan menyelesaikan segala
persoalan. Berbagai tingkat kekuasaan sama dengan sumber penghasilan, sehingga ada
yang disebut "tempat basah" dan "tempat kering". Dari sini pula nampak siapa
sebenarnya yang mencelakakan Indonesia dan rakyatnya, dari mana sesungguhnya
permasalahan bangsa bermula dan siapa penanggungjawabnya. Sehingga pandangan yang
mengatakan permasalahan itu bersumber dari keragaman Indonesia, saya hanya bisa
memahami pernyataan ini sebagai keasingan pengikut pendapat ini dari kenyataan. Ia
hanya melihat gejala, tidak berhasil menyelami hakekat akibatnya mereka menunjuk pada
sasaran yang keliru dan jalan keluarnya pun keliru.Sama seperti pertanyaan yang salah
sehingga jawabannya pun keliru.
Sikap "raja-raja kecil" yang merasa diri sebagai "wakil Tuhan" di lingkup
kekuasaannya, juga memperlihatkan secara kongkret ujud masih dominannya pola pikir dan
mentalitas neo-feodal di negeri ini yang tidak memberi peluang pada pertanyaan, pada
pencarian dan debat ide. Pola pikir dan mentalitas ini hanya menginginkan kepatuhan
mutlak, tidak bisa menerima kritik dan pendapat yang berbeda. Karena itu apabila
birokrat tipe ini yang menguasai Indonesia maka di Indonesia, kebenaran yang
sesungguhnya tidak akan mempunyai tempat. Keadilan, hati nurani, kebebasan pun menjadi
terpojok. Tentu keadaan begini bukanlah kehidupan sebuah Republik yang sehat dan
apalagi bukanlah lukisan semestinya kehidupan seorang warganegara Republik. Enin,
kukira adalah salah salah seorang yang merasa diri sebagai anak bangsa dan warganegara
Indonesia yang Republik. Adakah yang tidak wajar dari keinginan dan perasaan demikian?
[***]
Paris, Mei 2004
---------------
JJ.KUSNI
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
