Cegahlah penyebarluasan isu dan pengadudombaan masyarakat Kristen
dengan Masyarakat Islam bersama bangsa Indonesia. Perlunya mengajak
masyarakat bersama bergotong royong untuk menghentikan kekuatan RMS.
Berwaspada terhadap penghasutan dan fitnah dari RMS.
wassalam,
------------------------------
Fatwa Kecam Polisi yang Kawal Pawai RMS
Jakarta, Selasa, 27 April 2004 17:54
Wakil Ketua DPR AM Fatwa mengecam tindakan aparat kepolisian yang
mengawal arak-arakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS), padahal
separatis seharusnya ditindak tegas, bukan diberlakukan dengan
tindakan yang seolah melindungi.
Hal itu diungkapkan Fatwa di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa,
berkaitan dengan kerusuhan di Ambon.
"Kami sangat menyesalkan arak-arakan kaum seperatis RMS itu malah
dikawal polisi," katanya.
Fatwa juga menyoroti lemahnya kinerja intelijen sehingga tidak bisa
mendeteksi kerusuhan di Ambon. Semestinya, intelijen mampu mencegah
dan mengantisipasi terjadinya peristiwa kerusuhan itu.
"Intelijen kita mungkin tidak melakukan koordinasi dengan baik. Baru
setelah ada kejadian itu, mereka kalang kabut, padahal langkah
terpenting adalah mencegah," katanya.
Berkaitan dengan kemungkinan diberlakukannya kembali darurat sipil di
Ambon untuk memulihkan keadaan, fatwa mengatakan, tidak mudah
memberlakukan kembali status darirat sipil di Ambon mengingat di
daerah itu status darurat sipil baru saja dicabut.
"Baru saja kita mencabut status darurat sipil di sana, apalagi mau
memberlakukan darurat militer," katanya.
Front Islam untuk Kedaulatan NKRI mengutuk tindakan kelompok
separatis Republik Maluku Selatan (RMS) beserta organisasi
dibawahnya, Front Kedaulatan Maluku (FKM) dan semua gerakan yang
memiliki cita-cita dan tujuan untuk memecahbelah NKRI.
Pernyataan Front Islam untuk Kedaulatan NKRI disampaikan ulama asal
Surakarta Ustad Muzakir saat bersama sejumlah delegasi diterima Wakil
Ketua DPR AM Fatwa di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa.
Front ini mendesak DPR memanggil Presiden megawati, Menko Polkam Hari
Sabarno, Panglima TNI Jenderal TNI endriartono Sutarto, kapolri
Jnederal Pol Da`i Bachtiar, kepala BIN hendropriyono beserta pihak
terkait untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di Ambon.
DPR harus mempertanyakan langkah-langkah strategis yang akan diambil
untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Front Islam untuk Kedaulatan NKRI juga menuntut pertanggungjawaban
Kapolri dan jajarannya yang telah gagal memberi keamanan kepada
masyarakat Ambon. Bahkan polisi bertindak diskriminatif dalam
melakukan penanganan di lapangan atas kasus itu.
Selain itu, mendesak pemerintah terutama aparat keamanan baik Polri
maupun TNI untuk menindak tegas para separatis RMS dan aktor
intelektualnya. Demi tegaknya keadilan, pemberontak RMS harus
ditindak tegas sebagaimana tindakan terhadap GAM.
Aparat keamanan dan intelijen juga harus menyelidiki keterlibatan AS
dalam kasus kerusuhan itu. AS telah memberi dukungan kepada RMS dan
berupaya memecahbelah NKRI.
Front Islam juga mendesak agar pemerintah dan aparat keamanan
mengekstradidi dan menghukum Alex Manuputti yang berada di AS bersama
petinggi RMS lainnya di bawah perlindungan pemerintah setempat.
"Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan di Ambon secara
komprehensif dan memperhatikan latar belakang permasalahan dan jangan
sampai peristiwa Timtim terulang di Ambon," kata Muzakir.
Front Islam untuk Kedaulatan NKRI menyerukan agar masyarakat Ambon
yang pro-NKRI tetap mengadakan perlawanan terhadap tindakan anarki
kaum separatis RMS.
"Apabila aparat keamanan tidak mampu dan tidak bersungguh-sungguh
menyelesaikan pemberontakan RMS, maka Ormas Islam sepakat untuk
menyiapkamn Laskar islam untuk membela keutuhan NKRI dari
pemberontakan RMS," katanya.
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
