http://www.sinarharapan.co.id/berita/0404/28/opi01.html
Elite Sipil Tidak Siap, Tokoh TNI Muncul Oleh Kustigar Nadeak Kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa otoritarianisme bisa muncul kembali dengan tampilnya dua calon presiden (capres) dari kalangan TNI bisa dipahami. Namun dalam menyikapi fenomena kehadiran purnawirawan TNI, Wiranto dan Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) diperlukan perenungan yang mendalam dan menoleh jauh ke belakang panggung sejarah perpolitikkan di Indonesia sejak Maklumat Wakil Presiden 11 November 1945. Maklumat tersebut menegaskan, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Ternyata setelah partai-partai politik tumbuh seperti jamur di musim hujan, yang timbul justru konflik aliran ideologi. Dalam pemilihan umum pertama di Indonesia 1955, tidak kurang dari 28 parpol yang berhasil meraih kursi di DPR.Tetapi hanya empat parpol aliran yang muncul sebagai peraih suara terbesar. Partai tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) meraih 57 kursi, Masyumi 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi dan Partai Komunis Indonesia (PKI) di urutan keempat dengan meraih 39 kursi. Komposisi ini memberi petunjuk, bahwa aliran ideologi terbesar di Indoneia adalah islamisme, nasionalisme dan komunis. Kendati pada awalnya Pemilu 1955 diselenggarakan sebagai perwujudan demokrasi sebagai bagian dari proses politik untuk membentuk pemerintahan yang mampu membawa kesejahteraan dan keadilan masyarakat, namun Pemilu tersebut tidak mampu meredam konflik ideologi politik seperti dikehendaki Maklumat 11 November1945. Pemerintahan sipil yang dimulai sejak kabinet presidensial pertama (1945) sampai kabinet parlementer yang dibentuk sebagai hasil Pemilu 1955, tidak pernah berhasil menciptakan stabilitas politik. Bahkan negara yang dipimpin oleh politisi sipil ditandai dengan pergolakan-pergolakan di daerah dan pembangkangan terang-terangan terhadap pemerintah pusat yang sah. TNI Masuk Politik Konflik-konlik inilah yang menjadi awal masuknya TNI ke dalam politik.Tentara di bawah pimpinan Jenderal AH Nasution, semakin bersikap lebih tegas dalam memainkan peran dalam politik. Sejak akhir 1956 Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) mulai memperdengarkan suaranya mengenai politik. Untuk menumpas segala pembangkangan sipil dan militer diberlakukan (14 Maret 1957) keadaan darurat perang di seluruh nusantara. Kebebasan pers dikekang, beberapa koran dibreidel. Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan. Konstituante dianggap gagal merumuskan UUD yang baru pengganti UUD Sementara 1950. Presiden Soekarno dengan dukungan militer di bawah pimpinan Jenderal Nasution akhirnya mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Sejarah tersebut harusnya mengingatkan politisi sipil di era reformasi ini, bahwa stabilitas politik dengan sistem banyak partai tidak dapat diciptakan. Kelompok Islam menginginkan masuknya syariat Islam dalam pembukaan UUD 1945, sementara kelompok nasionalis menolak. Menyusul dekrit presiden, parpol dianggap sebagai biang keladi perpecahan politik, diciutkan dari 28 menjadi 10. Dari semuanya itu PKI yang selalu dikucilkan dari pemerintahan menjadi kekuatan yang mengkhawatirkan. Dibela oleh Bung Karno, kekuatan ini menciutkan nyali partai-partai lain. TNI menjadi satu-satunya kekuatan anti-komunis yang bisa mengimbangi. Setelah pemberontakan PKI ditumpas, TNI menjadi kekuatan yang determinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan sipil makin termarginalkan. Soeharto membangun kekuatan politiknya melalui Golkar dan ABRI. Sejarah masuknya TNI ke dalam politik menjadi relevan disimak kembali oleh para elite sipil pada saat sistem politik sejak 1998 kebablasan, sehingga proses demokratisasi terhambat. Mungkin konfigurasi konflik politik pada periode rezim Soekarno dan Soeharto berbeda dengan format konflik politik terutama setelah Pemilu legislatif 5 April (2004). Tetapi secara substantif, persoalan yang dihadapi bangsa sama. Tidak lain, adalah ketidaksiapan elite sipil dalam membawa proses politik ke arah sistem politik yang demokratis (stabilitas politik, penegakan hukum dan keteladanan yang bernilai moral) yang mampu membawa kesejahteraan yang berkeadilan. Pilihan konvensi Golkar atas Wiranto untuk menjadi capres merupakan salah satu bukti kegagalan sipil. Menghadapi ujian rakyat Namun demikian, para pengamat politik diharapkan tidak terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa tampilnya tokoh militer otomatis akan menciptakan rezim otoriter. Pertama tokoh TNI tidak membawa-bawa markas dan jajaran TNI. Kedua, kemampuan kedua tokoh TNI itu masih akan diuji melalui perolehan mandat dari rakyat melalui pemilihan presiden (pilpres) langsung. Oleh karena itu, meskipun berbaju militer, tapi mereka akan dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan Soeharto yang dipilih sidang MPR yang anggota-anggotanya direkrut oleh Jenderal Soeharto sendiri. Oleh karena itu, kesempatan tokoh sipil untuk memperbaiki diri untuk bisa menampilkan capres yang marketable masih terbuka. UUD telah memberikan kebebasan yang sangat luar biasa menggunakan hak demokrasi dan kebebasan pers. Tinggal sekarang bagaimana masyarakat elite sipil (civil society) memanfaatkan peluang tersebut. Sampai sekarang kebebasan pers belum dimanfaatkan untuk menjadi alat komunikasi politik yang tangguh untuk memberikan pendidikan politik secara sistematis kepada masyarakat dan terutama kepada kaum elite. Konflik ideologi sudah mereda, tetapi tampaknya egoisme kaum elite mempersulit perkembangan demokrasi. Kebebasan mendirikan parpol terlalu ditekankan pada prinsip demokrasi agree to disagree. Namun tidak dipahami bahwa dalam demokrasi disagree itu harus dapat dipecahkan dengan konsensus untuk secara dewasa menampilkan tokoh yang terbaik. PKB misalnya harus berani mengatakan Hasyim Muzadi seorang tokoh terbaik untuk jadi capres. Sebaliknya Amien Rais dengan PAN-nya, yang hanya meraih 6,47 persen suara tidak perlu didorong-dorong menjadi capres. Akbar Tanjung jelas sudah gagal. Siswono Yudhohusodo yang partainya hanya meraih 0,50 persen kursi tampaknya masih ikut kasak-kusuk untuk jadi capres atau cawapres. Tokoh-tokoh sipil yang memang siap dan kompeten meski tidak di dalam partai kalau perlu dimunculkan jadi capres. Penulis adalah wartawan senior ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada. http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511 http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
