http://www.suarapembaruan.com/News/2004/04/28/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY
Diplomasi Pemilihan Presiden, Jenderal, dan Pengurangan Kemiskinan Josef P Widyatmadja PADA masa berkuasanya, Soeharto pernah memerintahkan 14 menterinya untuk bersama-sama menanggulangi masalah kemiskinan dan mengangkat Mubyarto sebagai Menteri Muda Urusan Kemiskinan. Pemerintah mengaku, masih ada 27 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah menyediakan paket Inpres untuk daerah miskin di seluruh Indonesia, tapi sayang paket Inpres bukan obat mujarab untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan yang melanda suatu desa bukanlah hanya karena kekurangan modal, teknologi atau akibat tanah yang gersang, tetapi sering menyangkut soal ideologi pembangunan, kebijakan, dan institusi (aparat pemerintah). Sebagai contoh petani di Kedungombo Jawa Tengah makin menjadi miskin ketika pemerintah hanya memberi ganti rugi sekitar 250 rupiah per meter untuk tanah yang dibebaskannya. Mereka menjadi miskin karena ideologi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan. Kebijaksanaan yang menjadikan rakyat sebagai tumbal pembangunan, bukan sebagai subjek (pemeran) pembangunan, menjadi akar dari pemiskinan. Tambahan pula, institusi pemerintah sering lebih memihak pada kaum berduit dan mementingkan kantong sendiri. Hal itu menyebabkan rakyat tidak berdaya melawan monster pembangunan. Dengan tepat Bannett menyimpulkan sebagai berikut "If human poverty and hunger as so persistent, their causes must be found in the institutions, policies and ideologies which serve to wider the gap between rich and poor" (Bannet, 1987: 13). Mengurangi kemiskinan merupakan masalah kemauan politik (political will). Dibutuhkan banting stir dari ideologi yang berorientasi ke keserakahan ke arah ideologi yang bertumpu pada kerakyatan dan keadilan. Kebijaksanaan dan institusi yang memihak kelompok elite perlu diganti dengan kebijaksanaan yang memihak rakyat kecil. Pemilihan Jenderal? Memasuki abad ke-21, dunia demam dengan isu demokratisasi, hak asasi dan lingkungan hidup. Banyak pihak berpendapat bahwa demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup merupakan tolok ukur kemajuan pembangunan. Manusia tidak sekadar perlu roti, tetapi juga kebebasan sebagai manusia. Di tengah kemakmuran yang dialami suatu bangsa, sering kali ada tuntutan untuk memperoleh kebebasan politik, lingkungan yang bersih dan sehat. Di era reformasi, di satu pihak bangsa Indonesia mulai memperoleh kebebasan politik tapi di pihak laain, bangsa Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi. korupsi yang meraja lela dan ancaman disintegrasi. Hal itu mengakibatkan sebagian rakyat rindu untuk dipimpin kembali oleh seorang mantan jenderal dari pada dipimpin oleh sipil. Tampilnya Bambang Susilo Yudhoyono dan Wiranto menjadi kandidat presiden merupakan fenomena yang menarik dalam dunia politik di Indonesia. Di bawah Jenderal Soeharto ketika pemilu berlangsung, rakyat Indonesia selalu memilih jenderal sebagai presiden dan perwira militer sebagai wakil rakyat. Sampai-sampai ada seloroh bahwa pemilu (general election ) selama Orde Baru diartikan sebagai "pemilihan jenderal" (General election) bukan pemilihan umum. Sucipto Sekjen PDI-P dalam pernyataannya baru-baru ini berkata bahwa PDI-P akan ditertawai oleh media (dan rakyat juga) kalau Megawati mencari pendamping calon wakil presiden dari kalangan militer. Dengan bekas jenderal berkuasa, rakyat bermimpi bahwa Indonesia akan memiliki pemimpin yang kuat untuk mengatur negara yang sedang amburadul. Dalam konstelasi pemilihan Presiden tahun 2004, kader dari TNI dalam diri Susilo Bambang Yudhoyono dan Wiranto kembali dicalonkan sebagai calon presiden oleh pendukung masing-masing. Dengan Golkar mencalonkan Wiranto sebagai calon Presiden, maka pola lama terulang kembali, yaitu saling berbulan madu dan saling membutuhkan antarkader TNI dan kader Golkar. SBY menggandeng Kalla dari Golkar sebagai calon wapres, sedangkan Wiranto menggunakan mekanisme konvensi Partai Golkar untuk bisa tampil sebagai calon presiden. Dalam sejarah, walaupun Partai Golkar bisa dipimpin oleh pemimpin dari sipil, namun setiap kali penetapan calon presiden Partai Golkar selalu mengusulkan calon Presiden dari kalangan mantan jenderal. Kebiasaan itu rupanya belum bisa berubah. Para kader Partai GOLKAR masih berkeyakinan bahwa Republik Indonesia harus dipimpin oleh mantan jenderal. Pemberdayaan Rakyat Isu Pemilu 2004 hampir tak menyentuh isu tentang keberpihakan kontestan terhadap pengurangan kemiskinan, penegakan HAM dan pelestarian lingkungan hidup. Pidato dan janji para pemimpin politik selama kampanye pemilu sering bersifat asal bunyi dan klise. Banyak pemimpin politik yang hanya memperhatikan kepentingan pribadi jangka pendek bukan kepentingan jangka panjang dari bangsa Indonesia. Emosi rakyat berupa sentimen agama, kesukuan dan pengalaman masa lalu mudah dimanipulasi untuk memenangkan suara. Konsep dan visi untuk membangun ekonomi Indonesia yang adil sejahtera dengan memberdayakan rakyat dan melestarikan lingkungan hidup hampir diabaikan dalam wacana pemilihan presiden. Dalam bukunya berjudul Future Wealth, A New Economics for the 21st Century (1990), James Robertson menyebut dua hal yang saling berkaitan. Pertama, Enabling - Empowering the People. Rakyat perlu dimampukan dan dikuatkan dalam suatu new economic order. Kebijaksanaan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan rakyat makin tergantung dan terisolasi dalam sistem ekonomi nasional/internasional. Rakyat tidak mengonsumsi apa yang mereka hasilkan. Ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan rakyat, berarti [a] rakyat lokal diberi kebebasan untuk berperan dalam proses pembangunan yang menyangkut nasib mereka (Hal yang sama juga ditekankan oleh "WHO Charter" pada tahun 1986); [b] rakyat setempat makin mendapat hak politik dan hak menikmati kebutuhan material dan spiritual mereka; [c] campur tangan dari pusat perlu dikurangi. Kedua, Conserving the Nature. Orde ekonomi baru perlu memperhatikan kelestarian alam. Sumber daya alam tidak boleh untuk mencukupi keserakahan seseorang dan kelompok elite. Itu berarti, harus ada pembatasan dan pengendalian diri dari kaum elite dan kaya dalam mengkonsumsi sumber alam. Teknologi yang diciptakan dan dipakai manusia dalam kegiatan ekonomi harus menunjang kelestarian alam dan keadilan sosial Kegagalan komunisme di bekas Uni Soviet tidak berarti bahwa jalan kapitalisme dapat menjadi resep untuk mengatasi kemiskinan di negara berkembang. Bahkan George Soros seorang kapitalis global sudah memberikan peringatan akan datangnya krisis kapitalis global. Fakta menunjukkan, baik komunisme maupun kapitalisme tidak mampu mengurangi kemiskinan dan pencemaran lingkungan di dunia. Diperlukan ekonomi alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dan lingkungan hidup. Ini tugas para intelektual untuk mencari alternatif di tengah jalan buntu krisis kapitalisme global. Penullis adalah pengamat masalah diplomasi. Last modified: 28/4/04 ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada. http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511 http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
