http://www.hidayatullah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1107 Hidayatullah.com, Minggu, 25 April 2004
Indonesia Menunggu "Napoleon"? Napoleon mengembalikan Perancis menjadi tercerahkan. Bisakah Presiden baru menjadikan Indonesia negara kuat, adil, dan makmur, yang dicita-citakan rakyat? Baca CAP ke-51Adian Husaini, MA Mengapa Golkar menang dalam pemilu 2004? Mengapa Jenderal TNI (Purn) Wiranto memenangkan konvensi Golkar untuk pemilihan Presiden? Mengapa Susilo Jenderal TNI (Purn) Bambang Yudhoyono menjadi populer dan partai yang mencalonkannya pun mendapatkan suara besar dalam pemilu 2004? Harian Utusan Melayu, (Kamis, 22 April 2004) menurunkan beberapa tulisan, berita dan artikel, tentang Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono, menjelang pemilihan Presiden Indonesia pada 5 Juli 2004. Kedua calon Presiden dari Partai Golkar dan Partai Demokrat ini banyak menimbulkan spekulasi, apakah sebagian besar rakyat Indonesia mengharapkan tampilnya pemimpin yang kuat, setelah selama 6 tahun lebih mereka hidup di alam reformasi. Mengapa partai PAN pimpinan "Bapak Reformasi" Amien Rais justru jeblok suaranya, dan kalan jauh dengan suara Golkar, partai warisan Orde Baru? Apa yang sebenarnya sedang dan akan terjadi dalam aspek sosial-ekonomi-politik di Indonesia? Adalah menarik untuk membandingkan keadaan Indonesia sekarang dengan kondisi Perancis pada saat-saat negara itu mengalami Revolusi tahun 1789. Menjelang Revolusi, Perancis adalah negara autokrasi di bawah kekuasaan Raja Louis ke-14 yang berpenduduk sekitar 26 juta jiwa. Kekuasaan terpusat di tangan raja dan kaum elite negara. Ada dua kelompok yang sangat diistimewakan ketika itu. Pertama, kaum agamawan (clergy), yang diwakili oleh Geraja Katolik, dan kaum bangsawan (nobility). Gereja mendapatkan berbagai keistimewaan, seperti memungut pajak hasil bumi, mencatat kelahiran, perkawinan, dan kematian, melakukan penyensoran terhadap buku-buku yang dinilai melawan ajaran Gereja, mengoperasikan sekolah-sekolah. Walaupun tanah-tanah Gereja banyak menghasilkan keuntungan, namun mereka tidak membayar pajak apa pun. Karena itu, banyak dijumpai, tokoh-tokoh agama yang hidup dalam kemewahan. Kelompok bangsawan yang jumlahnya hanya sekitar 350 ribu juga mendapatkan berbagai keistimewaan. Mereka dikecualikan dari hampir semua jenis pajak. Mereka menguasai sekitar � sampai 1/3 tanah Perancis. Krisis ekonomi menjelang tahun 1789, dimanfaatkan dengan baik oleh kalangan liberal dan kelompok bourgeoisie (borsua) Perancis untuk melakukan revolusi dan meruntuhkan monarkhi. Dan itu terjadi pada 14 Juli 1789, saat masyarakat Perancis berhasil meruntuhkan penjara Bastile, yang menjadi simbol dari kekuasaan Rejim Lama. Revolusi Perancis mengusung jargon yang sangat terkenal: "liberty, egality, dan fraternity" (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Namun, revolusi itu selama beberapa tahun tidak melahirkan stabilitas dan kebaikan bagi rakyat Perancis. Masa-masa teror sempat terjadi selama beberapa tahun yang memakan korban sekitar 40 ribu orang. Saling bunuh dan teror terjadi antar rezim yang berganti-ganti kekuasaan. Rezim Thermidorean, misalnya, pada 1795, melakukan aksi "kontra-revolusi" yang membantai pengikut rezim sebelumnya. Di saat-saat berkembangnya anarkhi dan ketidakpastian itulah, muncul seorang Jenderal militer, bernama Napoleon Bonaparte, yang mengambil alih kekuasaan di Perancis pada tahun 1799. Napoleon lahir tanggal 15 Agustus 1769 di Pulau Corsica. Ia masih termasuk keluarga bangsawan kecil. Tahun 1796, ia memimpin pasukan Perancis di Itali. Di sinilah ia meraih reputasi yang hebat dalam kemiliteran. Tahun 1799, ia menjadi jenderal terkemuka di Perancis. Ia bergabung dalam satu konspirasi untuk menumbangkan penguasa lama, dan mendirikan sistem pemerintahan baru dengan kekuasaan dipegang oleh tiga konsul. Sebagai konsul pertama, Napoleon memonopoli kekuasaan. Tahun 1802, ia menjadi konsul pertama seumur hidup, yang berhak menentukan penggantinya. Dan pada 2 Desember 1804, dalam satu seremoni agung di Katedral Notre Dame di Paris, Napoleon menobatkan dirinya sebagai Kaisar Perancis (emperor of the French). Napoleon memang cinta pada kekuasaan, yang ia ibaratkan, seperti seorang musisi mencintai biolanya. Napoleon melakukan perombakan sistem pemerintahan di Perancis. Ia mengembalikan Perancis ke dalam sistem pemerintahan yang disebut sebagai enlightened despotism (despotisme yang tercerahkan). Ia menjadikan pemerintahan berjalan lebih efektif, dengan melakukan berbagai kebijakan, seperti: efisiensi dan penyeragaman administrasi pemerintahan, menolak feodalisme, menentang persekusi keagamaan, dan menghilangkan diskriminasi warga negara. Juga, ia memilih kebijakan yang menjadikan negara mengontrol perdagangan dan industri. Menurut Napoleon, sistem enlightened despotisme merupakan alat untuk menjamin stabilitas politik dan memperkuat negara. Napoleon juga memelihara dan melaksanakan sejumlah hasil yang dicapai dalam revolusi Perancis, seperti: persamaan di depan hukum, jenjang karir berdasarkan kemampuan dan prestasi (meritokrasi), penekanan pada pendidikan sekular, dan pengurangan kekuasaan Gereja (clerical power). Namun, Napoleon menekan kebebasan politik. (Bandingkan konsep Napoleon ini dengan konsep Trilogi Pembangunan Orde Baru, yaitu Stabilitas Nasional, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pemerataan). Berbagai cara dilakukan Napoleon untuk mengkonsentrasikan kekuasaan, sehingga menjadi efektif. Untuk meraih dukungan kaum Katolik, ia melakukan negosiasi dengan Paus, yang hasilnya adalah pengesahan Concordat 1801, berupa pengakuan Katolik sebagai agama mayoritas rakyat Perancis. Napoleon menolak permintaan Paus untuk menjadikan Katolik sebagai agama negara. Ia pun melakukan berbagai cara untuk membungkam penentangnya, dari kalangan bekas keluarga kerajaan maupun pendukung republik. Namun, ia pun melakukan berbagai perbaikan di bidang hukum, ekonomi, dan pendidikan. Ia mendirikan University of France. Untuk menekan laju inflasi, misalnya, ia mendirikan Bank of France. Ia juga membiarkan para petani menguasai lahan para tuan tanah, yang mereka peroleh di masa Revolusi. Di tangan Napoleon, Perancis kemudian menjadi kekuatan besar di Eropa. Antara tahun 1805-1807, Perancis mampu menaklukkan Austria, Russia, dan Prussia (cikal bakal Jerman). Tahun 1810, Napoleon mendominasi Eropa Daratan, kecuali Semenanjung Balkan. Napoleon berhasil membawa Perancis menjadi negara besar yang sayangnya kemudian dimanfaatkan untuk aktivitas imperialisme. Ekspansi yang berlebihan akhirnya mengantarkan kehancuran tentara Perancis, terutama setelah kekalahan besar di Rusia pada tahun 1812 yang membawa kematian ratusan ribu tentara Napoleon. Akhirnya, tahun 1814 Paris diduduki Tentara Sekutu Austria, Russia, Prussia, dan Swedia, dan Napoleon berhasil ditangkap dan diasingkan ke Pulau Elba. Namun, setahun kemudian, sang jenderal kembali ke Paris sebagai 'hero' dan bertempur kembali melawan pasukan Sekutu, sebelum akhirnya dikalahkan kembali. Akankah "Napoleon" baru muncul di Indonesia? Sejak kemerdekaan, Indonesia memang telah mengalami berbagai sistem politik. Pemilu pertama dalam sistem parlementer menghasilkan pemerintahan yang sering dikatakan tidak stabil. Ujung-ujungnya, Soekarno mengeluarkan dekrit pada 1959 yang mengembalikan Indonesia ke UUD 1945, sekaligus memberikan kekuasaan besar kepada Presiden Soekano. Orde Baru muncul menggantikan Orde Lama, yang kemudian bertahan selama 32 tahun. Tahun 1998, muncul Orde Reformasi, yang diharapkan mampu membawa perbaikan kepada masyarakat dalam berbagai bidang. Namun, apa yang terjadi? Selama Orde Reformasi Indonesia masih mengalami berbagai keterpurukan. Kebebasan di berbagai bidang memang dinikmati masyarakat. Termasuk kebebasan melakukan dan menyebarkan berbagai kemaksiatan melalui media massa. Utang Indonesia pun bukannya mengecil, masih sekitar Rp 1300 trilyun. Pemberantasan korupsi masih menjadi perbincangan ideal, dan bahkan semakin menyebar, merata, ke pelosok-pelosok, sejalan dengan program otonomi daerah. Pengangguran masih melangit. Angka kemiskinan masih cukup tinggi. Konon, menurut Departemen Sosial, sebanyak 15,8 juta penduduk Indonesia tergolong fakir miskin pada tahun 2003. Jumlah tersebut sekitar 42,4 persen dari seluruh populasi penduduk miskin 37,3 juta jiwa tahun 2003. Presentase tersebut menunjukan secara rata-rata dari setiap 100 orang penduduk miskin, 42 orang diantaranya, masih tergolong fakir miskin. Ia menjelaskan fakir miskin adalah mereka yang pendapatannya masih dibawah normal, yaitu kurang dari 1 USD perhari. Sedangkan, pendapatan antara 1-2 USD perhari tergolong sebagai penduduk miskin. Sedangkan yang dikatakan sejahtera, bila mereka sudah berpenghasilan diatas 2 USD tiap harinya. Angka-angka ini tentu masih perlu dipertanyakan, mengingat standar kemiskinan yang diterapkan. Jika seorang berpenghasilan 2 USD (sekitar Rp 17,000) perhari dikatakan sejahtera, maka angka ini tentu sangat rendah untuk dearah Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Bagaimana jika ia mempunyai tanggungan keluarga, dan sebagainya. Kenyataannya, masih begitu banyak penduduk yang merasakan berbagai kesulitan memenenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Reformasi juga menunjukkan betapa banyaknya OKB (Orang Kaya Baru) dari kalangan politisi yang kemudian menimbulkan kesenjangan sosial baru dengan masyarakatnya. Berbagai kasus korupsi dan penghamburan uang negara serta gaya hidup mewah kalangan pejabat dan politisi juga terus-menerus menjadi sorotan masyarakat di berbagai daerah. Kebebasan (liberalisme) telah dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian kalangan untuk menyebarkan maksiat. Dibubarkannya Departemen Penerangan, pada satu sisi membawa berkah kepada pers. Namun, pada sisi lain, media massa, terutama televisi pun semakin leluasa mengumbar acara yang mempertontonkan pornografi dan kebejatan moral lainnya. Nyaris tidak ada kontrol. Masyarakat pun dibuat tidak berdaya, karena media massa memiliki kekuatan lebih besar ketimbang mereka. Maka muncullah di sana-sini gugatan untuk melakukan pembatasan tayangan-tayangan amoral. Liberalisasi di bidang ekonomi, dengan alasan privatisasi, ternyata dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan penjualan aset-aset strategis milik negara, seperti BCA, Indosat, dan sebagainya. Program liberalisasi ekonomi ala IMF, menurut pememang hadiah Nobel, Joseph Stiglitz, dikenal dengan Four-Step Program. Pertama, privatisasi aset-aset negara; kedua, liberalisasi pasar modal; ketiga, penerapan harga berdasarkan pasar; dan keempat, adalah penetapan perdagangan bebas. Program-program itulah yang dikritiknya habis-habisan. Untuk Indonesia, ujung-ujungnya adalah begitu banyak aset-aset strategis milik negara dijual, angka kemiskinan bertambah, dan juga semakin banyak kebanjiran barang impor. Kondisi kebebasan nyaris tanpa batas (anarkhi) dalam negara demokrasi --menurut Socrates (469-399 SM)-- akhirnya memunculkan bentuk tirani (tyranny). Socrates, seperti diceritakan muridnya, Plato (427-347 SM), dalam karyanya The Republic, memandang demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang tidak ideal; lebih rendah nilainya dibandingkan aristokrasi (negara dipimpin para pecinta hikmah/kebenaran), 'timokrasi' (negara dipimpin para ksatria pecinta kehormatan), dan oligarchi (negara dipimpin oleh sedikit orang). Di negara demokrasi (pemerintahan oleh rakyat - the rule of the people), kata Socrates, semua orang ingin berbuat menurut kehendaknya sendiri, yang akhirnya menghancurkan negara mereka sendiri. Kebebasan menjadi sempurna. Ketika rakyat lelah dengan kebebasan tanpa aturan, maka mereka akan mengangkat seorang tiran untuk memulihkan aturan. (. when men tire of the lawlessness of a liberty. they appoint a strong man to restore order). Tentu, pertanyaanya, dengan kondisi hasil pemilu 2004 yang begitu menyebar perolehan suaranya, akankah Presiden dan pemerintahan baru mendatang mampu menjadikan Indonesia negara kuat, adil, dan makmur, seperti dicita-citakan semua rakyat? Akankah "politik dagang sapi" antar tokoh dan partai terus dijalankan untuk mengejar ambisi meraih kekuasaan demi kepuasan hawa nafsu? Jika para elite politik hasil pemilu 2004 sama saja kualitas dan perilakunya dengan rezim-rezim sebelumnya, maka bukan tidak mungkin rakyat tidak percaya lagi dengan reformasi, dan semakin mengharapkan munculnya "Sang Napoleon". Konon, "Jenderal Napoleon" itu tidak terlalu tinggi postur tubuhnya. Ini analisis. Bisa terjadi, bisa tidak. Tentu, kita berharap, akan ada perubahan ke arah yang lebih baik, dalam standar nilai dan parameter Islam. Wallahu a'lam. (KL, 23 April 2004). ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada. http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511 http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
