Oleh | Bambang Wisudo, materi wawancara pernah dimuat di Kompas, 31
Januari 2004
Prof Dr Olle Tornquist
Prof Dr Olle Tornquist
Di Indonesia, demokratisasi kehilangan artinya menjadi sekadar
sebuah proyek. Ada duit jalan. Tidak ada duit ya tidak jalan. Tidak heran bila gerakan
demokrasi kini seolah-olah mogok. Banyak kegiatan dilakukan tapi jejak yang
ditinggalkan susah dicari. Gerakan demokrasi yang amburadul itu dikritik pula oleh
Prof Dr Olle Tornquist, pakar ilmu politik dari Universitas Oslo, Norwegia.
--------------------------------------------------------------
Sejak 1970-an Tornquist telah melakukan studi tentang Indonesia.
Saat itu ia melakukan riset untuk disertasi doktornya yang kemudian diterbitkan dengan
judul Dillemas of Third World Communism: the Destruction of the PKI in Indonesia.
Meski begitu ia mengaku bukan seorang Indonesianis dan bukan penutur bahasa Indonesia.
Ia lebih banyak melakukan studi politik komparatif di Indonesia, Filipina, dan India.
Sejumlah momen penting yang menentukan bagi perubahan politik
Indonesia diikutinya dari dekat. Ia datang ke Indonesia beberapa lama setelah
pembredelan Tempo, Detik, dan Editor. Ketika penyerbuan markas Partai Demokrasi
Indonesia yang dipimpin Megawati Soekarnoputri pada 1996, ia tengah mengadakan studi
di Yogyakarta. Tornquist memang tidak menyaksikan langsung kerusuhan Mei dan aksi
pengepungan gedung MPR DPR Senayan yang mendorong kejatuhan Soeharto."Saya tidak
menduga Soeharto jatuh secepat itu," kata Olle yang saat itu tengah melakukan studi di
Filipina. Sejak itu ia bolak-balik ke Indonesia, mengerjakan sebuah proyek riset
dengan sejumlah peneliti dan aktivis prodemokrasi tentang gerakan demokrasi di
Indonesia.
Menjelang Pemilu 2004 Tornquist kembali datang ke Indonesia. Ia
mengaku kunjungannya ke Indonesia tidak berkaitan dengan Pemilu. Ia tengah
menyelesaikan kesimpulan akhir riset keduanya tentang aktor-aktor demokrasi di
Indonesia. Dalam wawancara dengan P. Bambang Wisudo Tornquist mengritik para aktivis
masyarakat sipil di Indonesia yang bekerja secara elitis, meninggalkan keharusan
melakukan gerakan social, dan cenderung menyerahkan urusan politik pada segelintir
elite. Pemilu 2004, menurut Olle, penting karena peristiwa itu memanggil refleksi
kritis baik bagi aktivis gerakan demokrasi di Indonesia tentang kegagalan-kegagalan
yang telah mereka lakukan.
Berikut petikan wawancara dengan Tornquist:
Bagaimana Anda memandang Pemilu yang akan segera dilaksanakan di
Indonesia?
Banyak orang memandang Pemilu 2004 tidak penting bagi proses
demokratisasi di Indonesia karena keikutsertaan sisa-sisa Orde Baru dalam pemilihan
umum. Saya sendiri sulit melihat representasi aktivis atau aspirasi demokrasi yang
sejati dalam Pemilu 2004 Pemilu, bagi sebagian orang, tidaklah penting dalam proses
demokratisasi karena dianggap tidak merefleksikan reformasi.
Di pihak lain pemilu penting karena kegiatan itu mengilustrasikan
kegagalan proses demokratisasi di Indonesia. Pemilu merupakan ajakan bagi mereka yang
mendukung gerakan demokratisasi di Indonesia untuk melakukan refleksi secara kritis.
Termasuk di dalamnya organisasi-organisasi internasional yang selama ini menyarankan
dan membuat kesepakatan dengan elite, membangun institusi-institusi di tingkat elite,
tanpa berupaya mengubah struktur kekuasaan. Mereka harus berpikir mengapa Indonesia
masuk dalam situasi di mana aspirasi demokrasi tidak hadir dengan sebenarnya dalam
pemilu.
Pemilu juga merupakan kesempatan refleksi bagi kelompok-kelompok
prodemokrasi mengapa mereka tidak bisa melakukan pengelompokan ulang dan menciptakan
situasi yang berbeda. Pemilu 2004 penting karena ia mengajak refleksi tentang apa yang
salah dalam proses demokratisasi di Indonesia. Akan sangat berbahaya bila para aktivis
tidak mempedulikan pemilu sebab dengan begitu mereka menyerah pada keadaan. Saya paham
banyak orang bosan dengan begitu maraknya korupsi dan kekuasaan di tangan bos-bos
politik yang buruk. Akan tetapi bila mereka tidak mempunyai alternatif dan menemukan
cara lain dalam berpolitik, risikonya secara tidak sengaja mereka memberikan dukungan
pada orang-orang yang menginginkan kembalinya sistem otoritarian atau orang-orang yang
menginginkan solusi ala Pakistan. Daripada sekedar sekedar mengritik sistem yang ada
lebih baik segera dilakukan evaluasi ulang gerakan demokrasi di Indonesia.
Bila kita kembali ke 1999, pemilu pertama pasca Soeharto, itulah
pertama kalinya gerakan demokrasi tidak terefleksi dalam pemilu. Dalam waktu singkat
mahasiswa kehilangan perannya segera setelah pemilu dijadikan agenda.
Organisasi-organisasi nonpemerintah segera kehilangan peran karena tidak bisa
memobilisasi rakyat. Ada tendensi di kalangan aktivis demokrasi, mereka cenderung
mengikuti rekomendasi solusi mainstream agar mereka meninggalkan politik, menyerahkan
urusan politik pada elite, dan kembali melakukan kegiatan dalam masyarakat sipil.
Harapannya dengan melakukan itu akan ada sebuah perubahan. Solusi seperti itu telah
terbukti tidak banyak membuahkan hasil.
Gagasan mainstream dalam dunia internasional tentang demokrasi
menekankan membangun instutisi-institusi pada tingkat atas, menyerahkan urusan politik
pada elite, dan prodemokrasi bergerak kembali pada civil society. Dengan melakukan itu
memang gerakan prodemokrasi masih tetap ada. Mereka harus diakui melakukan banyak hal
yang bagus. Mereka juga tidak mati. Akan tetapi dengan pilihan itu mereka terus
merefleksikan sistem massa mengambang zaman Soeharto. Aktivis demokrasi sangat
terpecah-pecah, menyebar, tidak terorganisir, dan hampir-hampir tidak memiliki lepas
keterkaitannya dengan rakyat. Mereka mirip demokrat-demokrat yang mengambang.
Bila mereka meneruskan bertindak seperti itu dengan melakukan
kontrol dan melakukan perlawanan terhadap melawan negara, terus bekerja dalam
masyarakat sipil, kegiatan mereka tidak akan memberikan dampak yang baik.
Mengapa dalam sistem yang ada sekarang hampir-hampir tidak
memungkinkan kekuatan politik alternatif muncul sebagai pemenang?
Pertama-tama itu karena warisan politik massa mengambang dari
Soeharto. Dalam jangka yang sangat panjang mereka tidak mengorganisir konstituennya
sehingga akan sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari persoalan itu. Persoalan
kedua, solusi mainstream yang ditawarkan oleh World Bank, PBB, organisasi-organisasi
lain seperti UNDP meminta kalangan prodemokrat yang radikal untuk meneruskan keiatan
mereka dalam masyarakat. Dengan pilihan itu sebenarnya mereka telah termarginalkan
dalam politik. Alasan ketiga, terletak pada gerakan prodemokrasi itu sendiri.
Sepanjang kerja mereka terutama dalam organisasi-organisasi
nonpemerintah dan kelompok penekan ingin membuat perubahan dari belakang meja, tanpa
ada keterkaitan dengan rakyat, apa yang bisa mereka lakukan? Meneruskan cara lama
tanpa ada kemauan untuk membangun sebuah partai politik, terus melakukan lobbi dan
tekanan? Bila mereka termarginalkan secara politik, saya pikir itu merupakan
konsekuensi logis dari pilihan gerakan itu sendiri. Daripada berupaya membangun
struktur-struktur organisasi nonpemerintah, mereka memilih tetap berada di luar dan
melanjutkan tendensi anti negara dan anti politik. Anda berpikir partai politik itu
buruk dan tidak berupaya membuat suatu partai politik baru dari bawah. Kemudian kamu
mencari jalan pintas dengan mendesakkan perubahan sistem proporsional menjadi sistem
pemilihan langsung.
Membangun partai politik memang memerlukan waktu yang lama, rumit,
karena itu Mereka memilih mengubah sistem pemilu menjadi pemilu langsung, konstiuen
satu orang, dan terus bergerak dengan gerakan paritisipasi dalam masyarakat sipil.
Mereka memberikan lapangan terbuka pada politisi sementara mereka memilih berada di
luar. Sementara sebagian kecil lainnya berpendapat bahwa perlu terjun langsung dalam
politik. Atas dasar itu mereka kemudian bergabung dengan partai yang sudah ada. Akan
tetapi dalam waktu singkat mereka terkooptasi karena tidak memiliki konstituen dan
strategi yang bagus.
Eksperimen membangun partai politik baru bukan tidak dilakukan
tetapi hasilnya tidak menggemberikan. PRD gagal ikut pemilu. Partai Keadilan (PK)
tidak lolos threshold dalam Pemilu 1999. Banyak orang berspekulasi partai-partai baru
yang mengikuti Pemilu 2004 juga akan bernasib sama?
Konstituen PK terbatas karena didasarkan pada sistem nilai tertentu.
Dengan pilihan itu mereka tidak dapat menjembatani masyarakat yang memiliki aspirasi
lain. PK hampir sama dengan sebuah partai yang dibangun atas dasar kelompok
kepentingan tertentu. Ia tidak dibangun di atas dasar kebijakan alternatif dan
berbagai kepentingan dalam masyarakat.
Sedangkan PRD membentuk partai di atas dasar teori dan pemikian. Itu
tidak mencukupi. Dalam berpatai, konsituen harus diorganisir, massa harus digerakkan,
bukan dari atas tetapi dari bawah. Membangun partai tidak bisa hanya berdasarkan
konsep tetapi harus bisa memobilisasi rakyat. Partai yang dibentuk Mochtar Pakpahan
hanya mengidentifikasikan diri dengan kelompok kepentinan tertentu. Kelompok-kelompok
dalam masyarakat sipil tidak bisa membentuk partai dan berkompetisi dalam politik
sekedar dengan mengubahnya menjadi partai politik. Ikut serta dalam pemilu sebagai
sebuah oranisasi buruh, kelompok studi, atau kelompok agama tidak akan mampu
menjangkau imaginasi rakyat, menawarkan cara alternatif untuk memerintah rakyat.
Lalu apa jalan keluarnya? Bila sistem kepartaian terus seperti ini,
Pemilu 2004, 2009, dan seterusnya akan menghasilkan konfigurasi kekuatan politik yang
sama.
Saya sadar sepenuhnya bahwa banyak aktivis prodemokrasi sangat
frustrasi dengan sistem kepartaian yang ada. Mereka lalu mencari cara untuk mengubah
sistem proporsional dan sebagainya. Tetapi dengan melakukan itu Anda hanya berpindah
dari neraka yang satu ke neraka yang lain. Mereka bergerak dari abu menuju api. Jika
kita lihat yang terjadi di Filipina, pemilihan secara langsung, konstituen satu orang,
hanya menghasilkan lading bagi bintang film, pemain bola basket, orang-orang yang
memiliki akses pada media, atau tokoh-tokoh tradisional muncul sebagai pemimpin
politik.
Apa yang harus dilakukan oleh pendukung gerakan prodemokrasi di
Indonesia adalah memulai membuka kesempatan munculnya partai-partai kecil muncul dari
bawah. Saya tidak melihat cara lain. Mengulang gerakan ekstraparlementer seperti
dilakukan mahasiswa pada 1998 hanya merupakan ilusi. Ketika Estrada dijatuhkan melalui
kekuatan rakyat, yang sebenarnya terjadi rakyat ditinggalkan dan negosiasi hanya
terjadi di kalangan elite.
Cara yang harus ditempuh adalah membentuk partai kecil untuk ikut
serta dalam pemilu lokal. Bisa dimulai dengan membentuk sebuah partai yang pada
awalnya bukan partai nasional. Misalnya, dengan membentuk partai untuk mengikuti
pemilu di suatu provinsi di Jawa. Kemudian setelah pemilu, partai-partai serupa dari
daerah lain melakukan merger untuk meluaskan pengaruhnya. Imaginasi seperti ini akan
membuat perubahan politik. Saya tidak melihat banyak aktivis prodemokasi berpikir
seperti ini. Bila aktivis prodemokrasi tidak membangun konstituen, mengoranisasi massa
di bawah, dan tetap menempatkan diri sebagai kaum lobi atau melakukan demonstrasi
mereka akan termarginalisasi. Gerakan prodemokrasi hanya akan menjadi kelompok lobi
permanen, sementara politik dimonopoli oleh orang-orang buruk.
Tidak ada cetak biru atau solusi siap pakai untuk menghadapi
kesulitan yang dialami aktivis prodemokrasi di Indonesia. Yang pasti harus dilakukan
adalah mengorganisasikan rakyat. Hanya dengan pengorganisiran rakyat akan terjadi
perubahan. Di Brazil, budget partisipatif tidak datang dengan sendirinya. Budget
partisipatif muncul setelah Lula memperoleh kekuasaan, karena keberhasilan
organisasi-organisasi pekerja di negara itu mengorganisasikan partai politik di atas
dasar organisasi buruh dan organisasi-organisasi lainnya. Harus ada kombinasi antara
gerakan social dan partai politik.
Mulailah berpikir untuk mencari cara apa yang bisa dilakukan untuk
mengorganisir rakyat!
Penulis : | Bambang Wisudo, materi wawancara pernah dimuat di
Kompas, 31 Januari 2004
Tanggal publikasi : 2004-03-23
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
