http://www.sinarharapan.co.id/berita/0405/19/opi02.html
Politisasi Isu Militerisme Oleh Hendardi Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diumumkan pada 11 Mei lalu, menyebutkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memperoleh suara terbanyak. Tentu saja, hasil ini membuat gembira SBY, karena di mata para responden, ia sangat diharapkan. Dan ujian sesungguhnya akan terjadi pada 5 Juli mendatang. Begitu juga usaha Denny JA yang ingin menjernihkan opini yang berkembang belakangan melalui serangkaian demo yang menyuarakan sikap menolak militerisme dan sekaligus menolak calon presiden yang berasal dari purnawirawan tentara. Ia mengemukakan, isu militerisme sekarang ini lebih dipolitisasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan presiden (Detikcom, 11/5/2004). Agaknya perlu diberikan pendapat yang lain untuk pembandingnya. Pertama, isu militerisme adalah hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Kedua, munculnya capres yang berasal dari pensiunan jenderal Angkatan Darat (AD) dalam bursa pemilu presiden. Militerisme adalah suatu sistem politik khusus yang beroperasi melalui dominasi tangan-tangan militer. Dalam suatu pemerintahan, kekuatan militer - secara terang-terangan atau terselubung - memainkan peran yang lebih dominan. Pilihan secara terang-terangan lebih bersifat primitif. Sebaliknya cara terselubung membutuhkan pendekatan yang lebih canggih. Model militerisme pernah berjaya di Indonesia ketika rezim Soeharto mulai mengambil alih kekuasaan negara secara merangkak, di mana Presiden Soekarno dijadikan "presiden tawanan". Lembaga-lembaga negara seperti MPRS/DPRS, Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung, serta Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dipimpin atau didominasi oleh perwira militer, terutama AD. Mengendalikan Militer Sebagai kelanjutan dari tindakan "nasionalisasi" perusahaan asing (oleh Soekarno), rezim Soeharto mengkonsolidasikan kekuatannya dalam bidang ekonomi dengan meneruskan dominasi para jenderal aktif maupun pensiunan untuk duduk dalam pimpinan di perusahaan-perusahaan negara. Bahkan yayasan-yayasan yang dikelola dalam institusi militer dan Polri pun diubah menjadi berbagai yayasan komersial. Sistem yang didominasi militer tak hanya mengebiri kebebasan politik, tapi juga berwatak korup. Berbagai pelanggaran hak-hak manusia yang berat dan sistem peradilan yang sewenang-wenang dijadikan landasan strategis untuk memuluskan jalan kebebasan dalam mengeruk kekayaan negara tanpa halangan. Militerisme membutuhkan biaya yang besar dan korban yang tak sedikit. Keretakannya juga memercikkan ketidakstabilan politik dan sosial. Kerusuhan demi kerusuhan mulai menyergap. Tapi akhirnya ekonomi negeri ini telah jatuh bangkrut. Orde Baru hanya mewarisi rongsokan dan jeratan utang. Reformasi 1998 dan terbentuknya pemerintahan sipil pada 1999, tetap dihadapkan pada kesulitan politik real, bagaimana mengendalikan militer. Habibie secara terpaksa dan Gus Dur dengan rencananya, telah berusaha mengendalikan militer, tapi keduanya hanya berumur singkat. Tapi setelah itu, baru saja setahun Megawati bersama Hamzah Haz naik, permakluman melawan terorisme telah mulai mengembalikan kekuasaan militer pada 2002 menyusul serangan bom di Bali. Selang beberapa bulan kemudian, justru mengesahkan sebuah "rezim militer" di Aceh dan mengubur penghentian permusuhan di meja perundingan. Pensiunan Jenderal Mungkin saja isu militerisme yang kemudian dipertalikan dengan nominasi mantan militer dalam bursa kursi presiden, telah dipolitisasi oleh lawan-lawan politik mereka. Tapi juga jangan dilupakan bahwa kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa Orde Baru juga telah dipolitisasi oleh mereka yang berasal dari kalangan mantan atau keluarga militer. Kerinduan pada Orde Baru jelas adalah hasil politisasi. Padahal jika kita semua mau kembali mengingat ke tahun 1998, segera tahu bahwa Orde Baru justru mewarisi krisis besar yang kini harus ditanggung sebagian besar rakyat. Jangankan penindasan hak-hak manusia yang berat saja, bahkan korupsi yang tak kepalang tanggung pun tak dapat dipertanggungjawabkan. Politisasi selalu terbuka atas dua hal. Pertama, mempromosikan sesuatu hal yang baik, mempertontonkan prestasi atau bintang jasa, dihormati oleh banyak orang, memiliki visi dan misi yang cemerlang, menaburkan janji untuk memuaskan rakyat, dan sebagainya. Kedua, menunjukkan perilaku yang menindas hak-hak manusia, berbuat korup, penyelewengkan peradilan yang jujur, manipulasi dan lain-lain. Setiap orang berhak mempromosikan dirinya sendiri atau orang lain tanpa diganggu dan dihalang-halangi untuk meraih dukungan. Tapi hak yang sama juga bagi mereka yang hendak melancarkan kritik atau menyampaikan pendapat yang berseberangan secara damai untuk menggalang dukungan oposisi. Keduanya sama haknya untuk menyuarakan isi hatinya termasuk dengan melakukan politisasi. Terlalu na�f jika memandang bahwa pendapat semua orang itu seragam. Apalagi disebut mengenai "lawan politik". Maka si A menjadi lawan politik si B dan sebaliknya si B terhadap si A. Para capres semuanya ingin menang dan meraih jabatan yang diincar. Dan arena pertarungan yang sah hanya pada 5 Juli mendatang. Berdasarkan UU Pilpres, SBY dan Wiranto maupun Agum Gumelar dilindungi hak mereka untuk dipilih. Tapi terlalu na�f jika berharap semuanya berjalan mulus. Karena harus saling menyingkirkan. Lebih tak mulus lagi adalah Gus Dur, baru akan maju sudah dijegal oleh SK KPU No. 26/2004 dan tak ada capres yang mempedulikannya. Selain itu, cara membandingkan pensiunan militer atau kalangan sipil yang jadi presiden terlalu jauh jika mengacu pada Amerika Serikat, Jerman dan Russia. Bahkan dengan suatu negeri yang sepadan pun dapat berbeda konteks politiknya seperti Filipina setelah Cory Aquino atau Korea Selatan setelah Chun Doo-hwan. Cara yang lebih baik adalah menggali dari sejarah politik negeri ini sendiri. Misalnya, di manakah posisi militer saat ini? Apa pertaliannya yang erat dengan masa lalu? Bukankah masa lalu itu cermin kita? Sebelum cermin buruk ini dibuang, seharusnya diselesaikan terlebih dulu masalahnya. Penulis adalah Ketua PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia). ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70 http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
