Mungkin inilah yang disebut 'jika akal sudah di-Tuhan-kan...ucapan satu orang dianggap sudah dianggap 'layak' dan 'pantas' dijadikan pedoman untuk melanjutkan langkah berikutnya...satu hal, soal kadar ketakwaan siapa yang bisa mengukur hal itu?????...wallahualam.
id --- In [EMAIL PROTECTED], Tangkisan Letug <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Kenapa Gus Dur Ogah Mundur > > (Gusdur.net, Senin, 10 Mei 2004 ) > > Oleh: Adhie M. Massardi > > NGOTOT. Begitulah kesan yang kita tangkap melihat gaya > KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyikapi penafsiran > KPU terhadap pasal 6 (ayat d) UU No. 23 Tahun 2003, > tentang syarat capres dan cawapres yang harus "mampu > secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan > kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden". > > Di media-media massa, baik cetak maupun elektronik, > kita bisa menyimak pernyataan (politik) Gus Dur yang > keras dan tajam terhadap KPU yang mengelaborasi makna > "mampu secara rohani dan jasmani" dengan membuat MoU > bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa > secara seksama, dengan kriteria (sehat jasmani) yang > sangat ketat, sampai mengukur jarak pandang para > capres dan cawapres. > > Semua orang tahu, dengan kriteria kesehatan rohani dan > jasmani yang ditetapkan para dokter spesialis dari IDI > itu, sulit bagi Gus Dur yang memang mengalami gangguan > kesehatan pada indra penglihatan, untuk lolos dan bisa > berkompetisi dengan capres lain dalam pemilu presiden > langsung yang baru pertama kali digelar di negeri ini. > > Semua orang mungkin juga setuju, persyaratan jadi > presiden di negeri sebesar Indonesia memang harus > cermat dan ketat. Mungkin itu sebabnya dalam pasal 6 > UU Pilpres (dan Wapres) itu para anggota legislatif > (DPR-RI) memasang tak kurang dari 20 ketentuan (dari > huruf a sampai t) yang harus dipenuhi setiap capres > dan cawapres. > > Oleh sebab itu, ada yang bertanya-tanya, kenapa pula > Gus Dur minta KPU mencabut aturan yang dibuat IDI, > organisasi profesi yang memang punya kredibilitas > tinggi dalam mengupas masalah kesehatan? Bahkan sampai > "mengancam" akan berada di luar sistem bila dirinya > tak bisa berkompetisi dalam pilpres langsung gara-gara > tafsiran KPU tentang pasal 6 ayat "d" UU No 23 Tahun > 2003 itu? Tak cuma itu. PKB yang mencalonkannya juga > minta fatwa dan judicial review kepada Mahkamah > Konstitusi serta Mahkamah Agung untuk menolak tafsiran > KPU terhadap ayat yang kontroversial itu. > > Memang dalam situasi normal, sikap dan langkah Gus Dur > (juga para pengurus PKB) terhadap ketentuan KPU dan > para dokter spesialis dari IDI itu, terasa > mengada-ada, tidak proporsional. Bahkan secara pribadi > saya bisa menerima bila ada yang berkata: "Gus Dur > tidak tahu diri. Sudah tahu indra penglihatannya > terganggu, sok mau jadi presiden RI lagi...!" > > Menjegal Gus Dur Tentang Gus Dur yang "tidak tahu > diri" dan "sok mau jadi presiden" bisa mengundang > perdebatan panjang yang mengarah pada "kriteria > pemimpin politik". Saya sendiri beranggapan presiden > adalah jabatan politik, > jabatan publik. Untuk itu syaratnya hanya satu: > dukungan politik, dukungan rakyat! Prosesnya ya lewat > pemilu presiden yang langsung itu. Titik. Apalagi > track record kepemimpinan politik Gus Dur sudah > teruji, dan tidak bermasalah meski penglihatannya > terganggu. (Ingat, surat pengangkatan Bagir Manan > sebagai Ketua Mahkamah Agung ditandatangani Gus > Dur...!) > > Tapi semua orang juga tahu, persyaratan yang dibuat > KPU-IDI itu dilandasi kepentingan politik dengan > semangat "menjegal" Gus Dur. Karena logikanya banyak > bertabrakkan dengan UU lainnya. Sebab kalau KPU mau > konsisten dalam menafsirkan ayat-ayat dalam pasal 6 UU > No. 23 Tahun 2003 itu, tentu tidak cuma ayat "d" saja, > tapi juga ayat-ayat lainnya. Dengan demikian KPU juga > harus membuat MoU dengan instansi atau lembaga lain, > tak cuma dengan IDI. > > Misalnya, untuk ayat a pasal 6 UU tersebut, yang > berbunyi "bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa", KPU > seharusnya juga bekerjasama dengan lembaga/organisasi > keagamaan seperti NU, Muhammadiyah atau MUI, KWI, PGI, > dan lain-lain untuk mengukur kadar ketaqwaan capres > dan cawapres kepada Tuhan. Tapi lalu, dengan siapa KPU > membuat MoU untuk menafsirkan ayat j yang berbunyi: > "tidak pernah melakukan perbuatan tercela?" Apakah > dengan lembaga etika seperti John Robert Power > pimpinan Ibu Mien Uno itu, atau dengan siapa? > > Sebagai lembaga independen yang tugasnya > menyelenggarakan pemilu, KPU memang banyak melahirkan > aturan ganjil. Untuk calon anggota legislatif tempo > hari, KPU minta laporan hasil general check-up setiap > caleg. Untuk apa? Toh faktanya tidak ada caleg yang > bisa dibatalkan pencalegannya hanya karena > kesehatannya negatif. > > Tulisan ini bukan untuk mengungkap aturan-aturan > ganjil yang pernah dibuat KPU. Saya hanya ingin > menjelaskan kenapa Gus Dur ogah mundur dari proses > pemilu presiden yang sedang berjalan. Sebab ada yang > menganggap Gus Dur punya ambisi terhadap kekuasaan. > > Menjadi Guru Bangsa Pada mulanya, sebagaimana > diharapkan banyak orang, Gus Dur ingin mengambil jarak > dari pentas politik praktis, menjadi "guru bangsa" > atau apalah namanya. Langkah ke arah sana sudah > dimulai di PKB, sebagai Ketua Dewan Syuro. Tugasnya > memberikan pengarahan seraya terus mengawal proses > demokratisasi di tubuh partai. Hak eksekusinya tetap > di serahkan kepada para pengurus di Dewan Tanfidz > pimpinan Alwi Shihab. > > Akan tetapi ketika mengetahui proses pemilu dijalankan > KPU dengan penuh tipu daya, melanggar undang-undang > sesuka hati, menggunakan uang negara sembarangan dan > cenderung korup, naluri demokrasi Gus Dur pun terusik. > Bagaimana mungkin pemilu yang diselenggarakan oleh > lembaga yang antidemokrasi dan korup bisa menjaring > suara rakyat sejati? Padahal dengan bekal "suara > rakyat sejati" inilah roda kehidupan bangsa dan nasib > ratusan juta rakyat akan ditentukan. > > Didorong oleh sejumlah fakta pelanggaran dan > pengingkaran terhadap nilai demokrasi yang dilakukan > KPU, mulai dari tingkat pusat sampai kelurahan itulah > maka usai kampanye pemilu untuk PKB di antero > Nusantara, Gus Dur kembali ke medan politik praktis. > Bergabung dengan parpol-parpol yang masih peduli pada > demokrasi dan nasib rakyat, dalam Aliansi Nasional > untuk Demokrasi dan Pemerintahan Bersih. Di forum ini > Gus Dur ditunjuk menjadi Ketua Presidium. > > Tapi yang paling membuat Gus Dur berang adalah > dihidupkannya kembali "politik diskriminasi" oleh KPU > melalui penjabaran pasal 6 (ayat d) UU No 23 Tahun > 2003 itu. Politik diskriminasi adalah politik paling > kotor dalam peradaban umat manusia modern, yang > mengakui setiap warga negara harus diperlakukan sama > di hadapan undang-undang, juga memiliki hak yang sama, > dalam hampir semua hal. Maka kalau KPU kita biarkan > mengembangkan politik diskriminasi, bangsa ini akan > kembali terperosok ke jurang kenistaan. Ingat, sudah > jutaan nyawa melayang akibat penerapan politik > diskriminasi ini. > > Kita masih ingat berapa juta orang jadi korban akibat > politik diskriminasi terhadap orang-orang yang dituduh > komunis oleh rezim Orde Baru di Indonesia, atau > diskriminasi terhadap kaum Yahudi oleh Nazi Hitler di > Jerman, terhadap warga kulit hitam di Afrika Selatan, > umat Muslim di Israel, Indian di Amerika Serikat, > Aborigin di Australia, dan lain-lain. > > Gus Dur, dan pastinya juga kita semua yang masih > menyintai negeri ini, niscaya akan terusik dan bangkit > melakukan perlawanan serius untuk menggagalkan upaya > orang-orang di KPU yang tampak serius dan konsisten > ingin mengobarkan kembali politik diskriminasi dalam > kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, > seperti pernah berjaya di zaman Orde Baru yang > dimotori Golkar dan tentara. > > Gus Dur sendiri tampaknya akan mau membayar berapa pun > harganya, mengorbankan apa saja, untuk menggagalkan > upaya KPU ini. Termasuk mengganti skenario politiknya > untuk segera menampilkan kader muda ke pentas politik > menggantikan dirinya. Itulah sebabnya Gus Dur berkeras > terus maju menjadi capres, mengingkari hati nuraninya > yang tidak ingin mengejar kedudukan. "Sebab kalau saya > tidak maju (jadi capres), dan menggantinya dengan > kader yang sudah saya siapkan, itu merupakan > kemenangan kekuatan antidemokrasi dan matinya > kehidupan demokrasi di negeri ini. Dan ini berarti > seluruh perjuangan saya selama puluhan tahun tidak > akan punya arti sama sakali bagi bangsa ini," ungkap > Gus Dur. > > Maklum, sudah puluhan tahun, lebih dari separuh > usianya dihabiskan Gus Dur untuk berjuang demi > tegaknya demokrasi dan hapusnya politik diskriminasi > ini. Dan baru beberapa tahun belakangan ini saja > upayanya mendapat respon positif dari masyarakat. > Buktinya kita sudah bisa bicara terbuka soal > diskriminasi yang dialami warga keturunan, supremasi > sipil, dan lain-lain. > > Gagasan Gus Dur menghapus diskriminasi terhadap para > tapol baru berhasil bulan lalu, saat Mahkamah > Konstitusi menganulir persyaratan jadi caleg yang > diterapkan KPU terhadap para mantan tapol. > > Nah, apakah langkah demokrasi yang baru dimulai ini > akan kita biarkan ditarik mundur kembali jauh ke > belakang oleh KPU? Semua itu tergantung pada kita. > Sebab, seperti kata orang bijak, kejahatan bisa menang > karena orang-orang baik lebih memilih diam! > > Sabtu, 8 Mei 2004 > > *Penulis adalah aktivis PKB > > http://www.gusdur.net/detail.asp?contentOID=1934 > > > > > __________________________________ > Do you Yahoo!? > Yahoo! Domains � Claim yours for only $14.70/year > http://smallbusiness.promotions.yahoo.com/offer ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
